NTB-Hasil pileg NTB 2024 cukup fenomenal. Nama-nama anak muda yang banyak hidup di jalan dan perjuangan seperti Ali Al Khairi (mantan ED Walhi NTB), Suhaimi (aktivis FMN), Indra Jaya Usman (aktivis HMI), M Nashib Ikroman (aktivis FMN/mantan jurnalis), Hamdan Kasim (aktivis HMI), Megawati Lestari (aktivis Prodem).
Yang lebih dulu masuk ada M Akri (aktivis PMII) dan Akhdiansah (Aktivis PMII.
Belakangan, dua nama yaitu Indra Jaya Usman (IJU) dan M Nashib Ikroman (MNI) ditetapkan jadi tersangka oleh Kejaksaan Tinggi NTB. Kabar berikutnya, Hamdan Kasim disebut akan menyusul.
Kiprah mereka selama ini, dikenal luas jauh dari urusan pat gulipat. Apalagi soal korupsi. Mereka disangkakan melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), oleh laporan sesama dewan yang mengembalikan uang. Totalnya ada Rp 2 Miliar.
Kalau soal pokir, jelas tidak ada kaitan. Mereka ini baru menjabat, belum mengelola pokir. Kejaksaan menyebut, tidak ada kerugian negara dan bukan dari uang negara.
Aktivis hidupnya terbiasa lapar. Melarat. Kewajaran ketika sakit ataupun tertindas. Bak lilin, yang menerangi sekitar tapi badannya leleh.
Aktivis-aktivis di parlemen ini membuat gerah politisi tua. Mereka kerap unjuk suara. Protes dengan segala keputusan yang hengki pengki. Transaksional. Cenderung cari untung sendiri. Beberapa kali aktivis parlemen ini harus dipanggil oleh koleganya yang lebih senior.
“Sudahlah ikuti saja, jangan melawan. Ini bukan di jalan,” begitu bahasa politisi senior kepada aktivis-aktivis parlemen.
Agaknya peringatan berulang-ulang itu seperti angin lalu. Secara kompak aktivis parlemen ini menggalang hak angket dana alokasi khusus (DAK) Pendidikan 2024. Mereka prihatin ada puluhan sekolah tidak selesai. Puluhan miliar uang negara menguap. Konon ada rente panjang dan permainan fee, bahkan disebut ditampung sebuah perusahaan. Langkah ini dijegal oleh politisi tua, runtuh di tengah jalan.
Belum lagi kritikan mereka soal BUMD milik daerah. Termasuk BLUD seperti RSUP NTB. Alih-alih memberi sumbangan uang, yang ada malah menggerogoti uang daerah. Secara bergilir aktivis ini meluapkan kritik. Sama, politisi-politisi senior meminta hentikan.
Paling baru, mereka menyuarakan soal tata kelola pokir. Mengatur menu pokir, supaya ada keseimbangan dengan program utama eksekutif. Lebih kencang lagi, praktik dewan mengerjakan pokir diminta dihilangkan. Dewan hanya berhak mengusulkan, bukan mengeksekusi sebagaimana arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Rekam jejak mereka gampang sekali ditelusuri di Google. Langkah aktivis parlemen yang tak pernah biasa. Berani dan total melawan.
*Juru Atur di Dewan*
Perjalanan Isvie Rupaedah menjadi Ketua DPRD NTB tak mudah. Kali ini muncul aktivis HMI Hamdan Kasim yang didorong menggantikan anggota dewan lima periode ini. Sebagai win-win solution akhirnya Hamdan menjadi Ketua Fraksi Golkar sekaligus Ketua Komisi IV.
Friksi dan intrik menjinakkan singa muda ini memang tak mudah. Setelah menjadi ketua dewan pun Isvie kerap dibuat repot oleh Hamdan. Di depan tampak manis, diam-diam segala macam gerakan dilakukan untuk mereduksi Hamdan.
Seorang mantan politisi DPRD NTB berkisah di dewan ada istilah juru atur dan pengendali cipkon (cipta kondisi). Juru aturnya tentu saja Isvie Rupaedah. Dia yang berhak memberikan “jatah”. Yang nurut dapat banyak. Yang macem-macem tapi nurut agak banyak. Yang tidak nurut ya sedikit.
Jadi kalau ada disparitas angka pokir bukan hal baru. Ada dewan biasa dapat Rp 15 miliar, disaat yang sama ada yang hanya dapat 2 miliar. Jatah-jatah ini dibagi atas dasar ketaatan. Siapa tunduk maka akan dapat jatah.
Untuk jatah pimpinan dewan, tidak usah ditanyakan lagi. Yang kelihatan belasan miliar. Tapi, yang tersembunyi itu puluhan miliar. Cek saja ke pembagian cukai hasil tembakau yang ratusan miliar. Berapa karcis yang diminta oleh pimpinan dewan.
Yang pasti para dewan pengatur cipkon seperti kisah Pandawa akan mengitari Isvie sebagai ketua. Menjaga supaya logistik besar tetap diberikan.
Sampai saat ini aktivis parlemen belum kunjung ditundukkan oleh Isvie sebagai ketua dewan. Di banyak kesempatan ia mengutarakan kemarahannya. Anak-anak kecil yang dianggap mereduksi kekuasaannya sebagai sang juru atur.
Sulit rasanya tak menarik urusan hukum aktivis parlemen ini dengan sepak terjang politiknya. Adagium tak ada kawan dan lawan abadi dalam politik masih kuat. Tapi, yang patut dicatat publik tak ada peristiwa korupsi dan uang negara yang hilang.
