AS-Kepulauan Marshall Teken Perjanjian Keamanan yang Akan Batasi Akses China ke Pasifik Barat
AS-Kepulauan Marshall Teken Perjanjian Keamanan yang Akan Batasi Akses China ke Pasifik BaratRepublik Kepulauan Marshall dan AS, Senin malam (16/10) menandatangani sejumlah perjanjian yang akan memberi Washington kehadiran yang lebih kuat di Pasifik Barat dan memiliki hak untuk tidak memberi China dan negara-negara lain akses ke perairan teritorial negara itu.
Ketiga perjanjian itu berkenaan dengan tawaran Washington untuk menyediakan bantuan ekonomi senilai $2,3 miliar untuk Kepulauan Marshall selama 20 tahun. Sebagai imbalan, Washington akan dapat menolak memberikan akses ke 2,1 juta kilometer persegi yang mengelilingi Kepulauan Marshall.
Jika itu dikombinasikan dengan perairan dan wilayah angkasa Guam serta Kepulauan Northern Mariana, teritori AS di Pasifik, militer AS akan mendapatkan kontrol atas bagian yang luas di Pasifik Barat pada waktu China sedang berupaya memperluas pengaruhnya di kawasan tersebut.
“Ini investasi penting bagi masa depan bersama Pasifik kita,” kata Carmen Cantor, asisten menteri urusan kepulauan dan internasional di Departemen Dalam Negeri AS, dalam pernyataan yang disiapkan sebelum penandatanganan di East-West Center di Honolulu, acara yang tertutup bagi media.
“Meningkatkan hubungan istimewa kita dengan Kepulauan Marshall merupakan bagian penting dari upaya-upaya kami, dan kami berharap untuk mengambil lebih banyak lagi langkah bersama pada masa mendatang,” kata Cantor dalam pernyataan itu.
“Perjanjian ini akan memperkuat hubungan dan mengatasi berbagai issu yang ada selain melanjutkan kewajiban bersama,” kata Jack Ading, Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Kepulauan Marshall menurut sebuah pernyataan.
Kepulauan Marshall adalah yang terakhir dari yang disebut tiga Negara yang Berasosiasi Bebas guna mencapai perjanjian implementasi akhir dengan Washington. Republik Palau dan Negara Federasi Mikronesia (FSM) menandatangani perjanjian yang sama dengan Washington pada Mei lalu.
Tetapi Kepulauan Marshall menginginkan dana tertentu untuk mengatasi dampak lingkungan dan kesehatan dari uji coba 67 senjata nuklir AS di atmosfer antara tahun 1946 dan 1958.
Penduduk kepulauan itu menghadapi antara lain peningkatan kasus kanker. Masalah lingkungan hidup lainnya juga mencakup tanah yang mengandung radioaktif, terumbu karang yang sekarat dan hilangnya keanekaragaman hayati, menurut laporan PBB tahun 2012.
Perjanjian yang ditandatangani hari Senin antara Kepulauan Marshall dan AS tidak mencakup rujukan apapun mengenai dana tambahan untuk mengatasi dampak uji coba nuklir AS terhadap warga Marshall.
Namun, kata Ading dalam pernyataannya, Marshall akan “mengalihkan penggunaan” dana $700 juta di bawah perjanjian itu “untuk mengatasi kebutuhan luar biasa mereka yang mengalami kesulitan dan tantangan akibat program uji coba senjata nuklir.”
“Jelas bukan rahasia lagi bahwa para ahli hukum di pemerintah AS khawatir mengenai masalah liabilitas. Dan ini dapat dipahami,” kata John Hennessey-Niland, duta besar AS untuk Palau antara 2020 dan 2022.
Dalam wawancara dengan VOA, Hennessey-Niland mengatakan rincian nuklir sangat penting bagi warga Marshall, dan Washington perlu menunjukkan komitmennya terhadap kawasan itu dengan menuntaskan perjanjian-perjanjian tersebut.
“Ini mengisyaratkan bukan hanya kepada rakyat Kepulauan Marshall, tetapi juga rakyat Pasifik, bahwa kita harus menjadi mitra pilihan mereka,” ujarnya.
Sejak Presiden Xi Jinping menjabat pada tahun 2013, “Beijing secara signifikan telah meningkatkan keterlibatannya di kawasan Kepulauan Pasifik, yang terdiri dari tiga teritori AS dan tiga negara yang berasosiasi secara bebas dengan AS yang penting bagi kepentingan pertahanan AS di Indo-Pasifik,” menurut laporan Komisi Peninjauan Ekonomi dan Keamanan AS-China tahun 2018.
“Sebagian besar keterlibatan China di kawasan telah berfokus pada perluasan hubungan ekonomi dengan Kepulauan Pasifik, tetapi China juga telah meningkatkan jejaknya di ranah diplomatik dan keamanan.” [uh/ab]
Pos Terkait
Tidak ada komentar