Dinilai Banyak Langgar Aturan, JPU kasus SSA Bantul dilaporkan ke Komisi Kejaksaan

BANTUL (D.I. YOGYAKARTA), LIPUTAN4.com – Mantan Kasi Sarpras Disdikpora Bantul, Bagus Nur Eddy, S.IP., Terpidana kasus Korupsi SSA Bantul Yogyakarta melalui Penasihat Hukumnya telah mengadukan Jaksa/Penuntut Umum kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia atas dugaan pelanggaran kode etik jaksa yang dilakukan Jaksa/Penuntut Umum. Penasihat Hukum menilai bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam mendakwa Bagus Nur Eddy telah melanggar banyak sekali aturan,

“Jaksa/Penuntut Umum telah melanggar beberapa aturan antara lain KUHAP dan Kode Etik Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa dalam melakukan penuntutan tidak melaksanakan perintah KUHAP untuk menuntut secara cermat dan teliti dikarenakan dalam perkara ini ada beberapa orang yang melakukan tetapi hanya klien kami yang dituntut sebagai pelaku tunggal,” ujar Taufiq selaku Penasihat Hukum MT&P Law Firm, dalam keterangan tertulis, Kamis 16 November 2023.

Taufiq berpendapat bahwa tindakan jaksa/penuntut umum tidak dapat dibenarkan karena akan merusak keadilan di negara ini. Diketahui pula, dakwaan yang dibuat Jaksa/Penuntut Umum tidak dibubuhi tanda tangan jaksa

“Surat Dakwaan yang tidak dibubuhi tandatangan JPU itu melanggar Pasal 143 KUHAP dan surat dakwaan seperti itu batal demi hukum,” ungkapnya.

Atas pengaduan yang diajukan oleh Penasihat Hukum, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia telah merespon pengaduan dengan meminta penasihat hukum segera melengkapi berkas untuk tindak lanjut proses pemeriksaan etik jaksa/penuntut umum sebagaimana bunyi surat Komisi Kejaksaan dengan Nomor Surat : R-90/KK.P/10/2023 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., CFrA.

“Bahwa setelah kami pelajari, laporan pengaduan Saudara belum dilengkapi dokumen sebagai berikut: Bukti-bukti dan/atau data-data yang dapat mendukung laporan berupa surat dakwaan yang tidak ada tanda tangan Jaksa Penuntut Umum,” katanya.

“Kami berharap Jaksa/Penuntut Umum segera ditindak sesuai pelanggaran yang telah dilakukannya, dan kami keberatan jika mereka dipindah tugaskan sebelum pelanggaran etik dijatuhkan kepada JPU yang kami adukan,” ucap Taufiq yang juga menjabat sebagai Presiden Asosiasi Ahli Pidana.***

Terima kasih atas kunjungan Anda dan membaca berita dengan judul: Dinilai Banyak Langgar Aturan, JPU kasus SSA Bantul dilaporkan ke Komisi Kejaksaan Wartawan: RIO ARDIAN