Ini Alasan F-NasDem DPRD DKI Minta Heru Budi Usulkan Evaluasi Tarif LRT Jabodebek ke Pusat

JAKARTA – Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Jupiter menjelaskan alasan dirinya meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta untuk mengusulkan agar tarif LRT Jabodebek dievaluasi.

Permintaan itu sebelumnya diutarakan Fraksi NasDem dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta mengenai pemandangan umum fraksi terhadap rancangan perda tentang APBD DKI Jakarta tahun 2024.

Menurut dia, Heru bisa mengusulkan evaluasi tarif LRT Jabodebek yang dirasa mahal tersebut. Bisa dibilang, Heru merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjalankan kebijakannya.

“Pj Gubernur ini kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Kita ngomong ke Pj Gubernur sama aja kita ngomong ke pemerintah pusat karena dia ASN yang ditunjuk Kemendagri dan ditunjuk Presiden. Jadi dia harus ngomong ke pemerintah pusat,” kata Jupiter kepada wartawan, Kamis, 12 Oktober.

Adapun tarif LRT Jabodebek yang saat ini adalah Rp5.000 pada kilometer pertama dan lanjut penambahan tarif sebesar Rp700 per kilometer dengan angka tarif maksimum sebesar Rp20.000.

Menurut Jupiter, jika LRT Jabodebek tetap mematok tarif tinggi, hal ini akan membuat masyarakat yang masih menggunakan kendaraan pribadi menjadi enggan beralih moda ke transportasi umum.

“Idealnya jangan naik. Saya yakin seluruh pengguna transportasi umum, jika ini dinaikkan, pasti mereka keberatan. Saat ini kondisi ekonomi kita tidak baik-baik saja. Apalagi menghadapi pemilu, banyak investor menahan uang untuk perputaran yang ada di Jakarta,” urainya.

Jupiter berharap Heru Budi bisa meminta pemerintah pusat untuk menekan tarif LRT Jabodebek dengan sistem flat dan tak ada tarif maksimum. Pengenaan tarif ini, menurutnya, bisa dilakukan mengingat sudah diterapkan pada KRL Commuter Line.

“Kita dapat mengambil contoh dari Kereta Commuter Jabodetabek yang juga di kelola oleh PT KAI, tetapi dapat memberikan tarif rendah, yaitu harga maksimal Rp10.000. Sehingga warga yang memakai transportasi bisa terbagi-bagi dan tidak terjadi penumpukan di satu moda transportasi,” jelas Jupiter.

“Serta, dapat membuat masyarakat yang mobilitas ke DKI Jakarta memilih menggunakan transportasi umum sehingga angka kemacetan di DKI Jakarta dapat menurun,” tambahnya.