JAKARTA – Narasi lama terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali beredar di media sosial.
Konten tersebut muncul dalam bentuk video dan poster provokatif dengan klaim yang tidak disertai bukti kredibel, seperti pernyataan “99,9% palsu”.
Isu ini sejatinya bukan hal baru.
Sejak 2022, narasi serupa berulang dengan pola yang sama, yakni memanfaatkan potongan pernyataan individu yang kemudian dikemas ulang dengan tambahan teks atau caption tertentu untuk menarik perhatian publik.
*Klarifikasi Resmi: Ijazah Jokowi Telah Dinyatakan Sah*
Sejumlah lembaga resmi telah memberikan klarifikasi terkait keaslian ijazah tersebut.
Universitas Gadjah Mada menegaskan bahwa Joko Widodo merupakan alumni sah Fakultas Kehutanan.
Selain itu, aparat penegak hukum juga telah melakukan penelusuran dan menyatakan bahwa dokumen ijazah tersebut autentik serta tidak ditemukan unsur pidana.
Dengan demikian, tuduhan pemalsuan tidak terbukti secara hukum.
*Narasi Baru: Mengaitkan ke Pemerintahan Prabowo*
Yang menjadi perhatian, konten terbaru tidak hanya membahas ijazah, tetapi juga mulai mengaitkannya dengan Presiden RI saat ini, Prabowo Subianto.
Narasi yang beredar menyebutkan seolah-olah Prabowo mengetahui atau bahkan melindungi isu tersebut.
Namun, hingga saat ini tidak ada bukti kredibel maupun pernyataan resmi yang mendukung klaim tersebut.
Sejumlah konten yang viral bahkan telah diklarifikasi sebagai hoaks oleh berbagai pihak, termasuk media dan lembaga pemeriksa fakta.
*Literasi Digital: Waspada Manipulasi Narasi*
Fenomena ini menunjukkan bagaimana framing dapat membentuk persepsi publik.
Banyak konten viral tidak sepenuhnya mencerminkan isi asli video, melainkan hasil penambahan teks atau narasi yang mengarahkan opini tertentu.
Dalam beberapa kasus, video yang beredar sama sekali tidak memuat pernyataan tentang Prabowo, namun diberi caption tambahan yang mengaitkannya dengan isu tersebut.
Praktik ini menjadi salah satu bentuk disinformasi yang perlu diwaspadai, karena dapat menyesatkan publik yang tidak melakukan verifikasi lebih lanjut.
*Pola Framing Politik Menyesatkan*
Pengaitan isu personal ke pemerintah tanpa dasar fakta merupakan pola umum dalam penyebaran disinformasi.
Strategi ini dikenal sebagai framing politik, yaitu membangun persepsi tertentu dengan mengaitkan isu yang tidak relevan.
Dalam konteks ini, menghubungkan isu ijazah dengan pemerintahan Prabowo berpotensi menciptakan persepsi negatif tanpa bukti yang dapat diverifikasi.
Pola seperti ini sering digunakan untuk memperkuat narasi tertentu di ruang publik, terutama di era media sosial yang serba cepat dan minim filter.
*Pentingnya Verifikasi Informasi*
Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat diimbau untuk lebih kritis dan selektif dalam menerima konten digital. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
* Memeriksa sumber informasi dan kredibilitasnya
* Membandingkan dengan klarifikasi resmi dari lembaga terkait
* Tidak langsung mempercayai konten viral tanpa verifikasi
Dengan literasi digital yang baik, publik dapat terhindar dari pengaruh framing politik menyesatkan serta lebih bijak dalam menyikapi isu yang berkembang.
Isu ijazah yang kembali diangkat dan dikaitkan dengan pemerintahan Prabowo Subianto menunjukkan bagaimana disinformasi dapat berkembang melalui framing politik.
Tanpa bukti yang jelas, narasi tersebut berpotensi menyesatkan dan memecah opini publik.
Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengedepankan verifikasi dan berpikir kritis dalam menghadapi berbagai informasi di era digital.
