FAJAR.CO.ID — Setelah ditetapkan sebagai bacawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD langsung memberikan pidato dan kritik soal lemahnya penegakan hukum. Dalam pidato tersebut, Menteri Koordinator Hukum, Politik, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut lemahnya penegakan hukum merupakan salah satu persoalan utama yang dihadapi bangsa Indonesia.
“Persoalan utama kita saat ini adalah lemahnya penegakan hukum, kalau di Indonesia penegakan hukum bisa dilakukan dengan baik dan benar, maka menurut saya, meskipun 50 persen adalah dugaan yang sifatnya kuantitatif, taruhlah separuh, menurut saya separuh dari seluruh persoalan bangsa ini akan selesai,” kata Mahfud MD dalam pidatonya usai deklarasi bacawapres 18 Oktober 2023.
Menurutnya, perbaikan penegakan hukum akan menyelesaikan sejumlah persoalan lain bangsa Indonesia yang sedang dihadapi.
“Kalau hukumnya bagus, maka ekonomi akan bagus, infrastruktur akan bagus, kehidupan-kehidupan lain pun akan bagus,” sambungnya.
Mahfud MD juga menyoroti penegakan hukum ke atas harus dapat memberikan kepastian hukum kepada para elite pejabat, pengusaha, dan kalangan masyarakat kelas atas lainnya.
“Penegakan hukum harus memberikan kepastian hukum ke atas, jadi saya bercerita kalau ke atas itu, kepastian hukum itu antar pengusaha-pengusaha, penguasa-penguasa elit, itu terkadang tidak memberi kepastian hukum, ada tumpang tindih, ada korupsi, kolusi, di bawah tidak ada perlindungan hukum,” jelas Mahfud MD.
Mahfud MD menegaskan bahwa hukum harus memberikan ketegasan ke atas tetapi memberikan perlindungan kepada masyarakat kalangan bawah.
Tidak ada komentar