FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu praktik politik dinasti yang belakangan kembali mengemuka tampaknya berimbas kepada kepemimpinan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI). Kader mendesak ketua mundur.
Desakan mundur kader terhadap Ketua PB HMI, Raihan Ariatama itu ternyata ada kaitannya dengan pesta demokrasi yang sedang berlangsung saat ini. Rairan rupanya dinilai sebagai pendukung praktik politik dinasti di tanah air.
Karena alasan itulah, Raihan Ariatama didesak untuk mengundurkan diri. Desakan mundur terutama datang dari Komisariat HMI Universitas Ibnu Kaldun Jakarta Cabang Jakarta Raya.
Kader HMI yang getol menolak segala bentuk praktik politik dinasti di tanah air itu, bahkan telah menggelar demo di kantor PB HMI di Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu (21/10).
Dalam orasi, kader HMI dengan tegas menentang pernyataan Raihan, yang mereka anggap memberikan dukungan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan usia di bawah 40 tahun boleh maju sebagai capres/cawapres. Dan ini mereka nilai sebagai bentuk dukungan terhadap politik dinasti.
Bahkan dalam aksinya itu, kader HMI juga mencoreti dinding. Di antaranya berbunyi “Copot, Raihan Pendukung Politik Dinasti”. Mereka juga membawa poster yang bertuliskan “HMI se-Jakarta Mosi tidak percaya terhadap Raihan”
Ketua Umum Komisariat HMI Universitas Ibnu Kaldun Jakarta Cabang Jakarta Raya, Umar Souwakil menyatakan meminta pertanggung jawaban dan klarifikasi Raihan. Menurutnya, pernyataan mendukung putusan MK bukanlah keputusan sepihak Raihan, yang tidak sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan.
Tidak ada komentar