FAJAR.CO.ID, MANOKWARI – Senator atau anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat Filep Wamafma mengatakan hiruk pikuk pendaftaran PNS dan PPPK masih terjadi dalam beberapa hari belakangan ini.
Dia menyebut khusus untuk guru-guru honorer, pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tampaknya kini menjadi favorit bagi para pelamar. Menurut Senator Filep, seleksi PPPK guru memang ditujukan untuk mengatasi masalah jumlah guru honorer sekaligus mewujudkan program satu juta guru.
“Akan tetapi nasib berbeda justru dialami oleh para guru honorer swasta di Papua. Pasalnya, kuota pendaftaran guru PPPK terserap habis untuk honorer di sekolah negeri,” ujar Senator Filep seusai menerima para guru honorer swasta pada Rabu (11/10/2023).
Senator Filep menyatakan turut bersimpati terhadap nasib para guru honorer di sekolah swasta. Dia menyebut dedikasi dan pengabdian mereka yang luar biasa ternyata belum mendapat apresiasi yang optimal dari pemerintah.
“Sesungguhnya, hati dan pikiran saya ada bersama mereka. Jadi, kita sama-sama paham bahwa kesejahteraan guru negeri itu umumnya lebih bagus. Makanya semua guru honorer mau menjadi guru PNS atau minimal PPPK. Persoalan ini harus dicari solusinya,” kata Filep.
Menurut Filep, Perpres Nomor 98 Tahun 2020 melindungi guru-guru PPPK untuk kesejahteraannya.
“Nah, sekarang bagaimana dengan nasib guru honorer swasta yang sudah lama bekerja? Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan harus memperhatikan Guru-Guru Honorer di Sekolah Swasta yang telah mengabdi lama sesuai data DAPODIK, terutama mereka yang mengabdi di Daerah Terpencil, di sekolah-sekolah Yayasan,” kata Filep.
Tidak ada komentar