Layani Tujuh Daerah, Pemprov Sulsel Siap Support Keberadaan BPOM PalopoMAKASSAR—Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Muhammad Arsjad, menerima kunjungan Kepala BPOM (Balai Pengawas Obat dan Makanan) Palopo, Burham Sidobejo, di Ruang Kerja Sekda, Jum’at, 29 Desember 2023.
Kehadiran Kepala BPOM Palopo untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan keberadaan lembaga pemerintahan pusat yang semula bernama Loka POM ini.
“Keberadaan kami di Palopo sejak tahun 2018 sebagai Loka POM di Kota Palopo, kemudian pada tanggal 24 Oktober 2023 diresmikan menjadi BPOM Palopo di Kediri setelah sebelumnya mendapatkan persetujuan tertulis dari Kementerian PAN-RB tentang peningkatan kualifikasi menjadi Balai POM di Palopo,” kata Kepala BPOM Palopo, Burham Sidobejo.
BPOM Palopo memiliki tujuh kabupaten/kota sebagai wilayah kerja. Yakni Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Enrekang. Jika dipersentasekan, BPOM Palopo memiliki luas wilayah kerja sekira 49 persen dari wilayah Sulsel.
“Keberadaan kami di Palopo diminta pimpinan di pusat untuk mengawal perkembangan UKM, agar produk UKM dapat meningkat dan memiliki daya saing baik nasional maupun internasional. Olehnya itu kami melakukan pengawalan dengan melakukan pendampingan, bimbingan teknis dan pengujian dalam rangka sertifikasi dan penerbitan izin edar pangan,” jelasnya.
Dengan membawahi tujuh Kabupaten/Kota di Sulsel, dibutuhkan laboratorium yang representatif. “Kami melakukan audiensi ke Pj Sekda agar mendapatkan hibah lahan untuk pembangunan kantor pelayanan publik dan laboratorium,” ujarnya.
“Kantor ini nantinya untuk pengujian obat dan makanan sehingga masyarakat dapat terhindar dari obat dan makanan yang tidak bermutu dan/atau beresiko terhadap kesehatan,” tuturnya.
“Untuk mempercepat proses pengujian, tidak harus dibawa ke BBPOM di Makassar lagi dan hasilnya lebih cepat didapatkan, karena pelayanan lebih dekat,” sambungnya.
Selain itu, lanjut dia, aparat penegak hukum nantinya juga bisa melakukan pengujian, misalnya narkoba atau obat-obatan terlarang.
Sementara itu, Pj Sekda Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulsel akan mensupport rencana pembangunan kantor dan laboratorium yang representatif bagi BPOM Palopo.
“Pemprov sangat mendukung, dan akan segera dikoordinasikan kepada pimpinan, setelah ditelaah dengan BKAD untuk melihat jika ada aset Pemprov di Palopo yang bisa dimanfaatkan,” katanya.
“Keberadaannya nanti akan mendekatkan layanan kita kepada masyarakat. Karena kita tahu sekarang ini penting dilakukan fungsi pengawasan dan pengujian terkait dengan kualitas produk, keamanan obat dan makanan. Sehingga bisa menjangkau wilayah Luwu Raya, Toraja sampai Enrekang. Jadi tidak perlu lagi ke Makassar pengujiannya,” bebernya.
Arsjad juga mengatakan, dengan adanya BPOM Palopo ini akan mendekatkan layanan, sehingga akan lebih murah dan lebih cepat mendapatkan sertifikasi lisensi kemanan mutu obat dan makanan.
“Sekarang kita menggalakkan ekonomi kerakyatan dengan mendorong pengembangan UMKM. Keberadaan BPOM ini tentu bisa membantu pengusaha kecil dan menengah untuk mudah mendapatkan lisensi terhadap produk mereka sebelum diedarkan,” jelasnya.
“Ini akan lebih meningkatkan kualitas nilai tambah dari produk dengan adanya lisensi ini, maka daya saingnya maupun mutu kualitas lebih meningkat lagi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap produk akan lebih meningkat,” pungkasnya. (*/4dv)
Pos Terkait
Tidak ada komentar