Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal Minta Presiden Prabowo Subianto Perintahkan Seluruh Menteri Rumuskan Solusi Banjir di DKI Jakarta

Jakarta, – Haksuara.co.id – Permasalahan banjir di wilayah DKI Jakarta yang tak kunjung terselesaikan menjadi sorotan tajam dari Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, Pakar Hukum Internasional sekaligus Ekonom. Rabu, (13/8/2025).

“Selama ini masalah banjir di DKI Jakarta seolah tidak memiliki jalan keluar yang pasti. Masyarakat pun bertanya-tanya, apakah pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk menyewa atau menggaji para pakar, baik dari dalam maupun luar negeri?” ujarnya saat menjawab pertanyaan para pemimpin redaksi media cetak dan online, baik nasional maupun internasional, di kantor Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Kalisari, Cijantung, Jakarta.

Menurutnya, banjir telah menjadi masalah klasik dan berkepanjangan, namun ironisnya masih sering diabaikan oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Padahal, hampir semua wilayah—Jakarta Pusat, Timur, Utara, Barat, dan Selatan—kerap mengalami banjir, terutama di permukiman padat penduduk.

“Banjir ini disebabkan oleh tingginya intensitas curah hujan, seperti yang terjadi pada Senin (12/8/2025) ketika hujan mengguyur Jakarta sejak siang hingga menjelang Maghrib. Selain itu, resapan air di Jakarta hampir punah akibat penataan kota yang semrawut dan berdirinya permukiman di bantaran sungai,” jelasnya.

Salah satu contoh, menurutnya, dapat dilihat di kawasan Kampung Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur, di mana berdiri bangunan permanen di bibir sungai. Hal ini menghilangkan ruang penghijauan dan mengikis area resapan air dari hulu hingga hilir.

Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal menegaskan, persoalan banjir harus menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dengan memerintahkan seluruh menteri di Kabinet Merah Putih Bersatu untuk merumuskan solusi menyeluruh. Ia juga mengusulkan agar setiap kementerian mengalokasikan dana tidak terduga untuk membantu penanganan banjir, sehingga pembiayaannya tidak hanya membebani APBD DKI Jakarta maupun APBN pusat.

“Permasalahan ini tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Semua pihak harus terlibat, termasuk kementerian terkait, agar solusi yang dihasilkan dapat dilaksanakan secara terpadu,” tandasnya.

Sumber :

Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal – Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii, dan Pendiri/Pengasuh Ponpes ASS SAMA PLUS Jakarta.

Kontak: 0811-8419-260

Rd Ahmad Syarif