*Ramai Penunjukan Pj Kades dari Kalangan Guru dan Nakes di Lahat, Masyarakat dan Aktivis Angkat Suara minta BUPATI dan DPR bertindak tegas*
Lahat –01 juli 2025
Penunjukan sejumlah Penjabat (Pj) Kepala Desa di Kabupaten Lahat dari kalangan guru dan tenaga kesehatan (nakes) menuai perhatian publik. Kebijakan ini memicu beragam respons, terutama dari masyarakat desa, tokoh pemuda, dan aktivis organisasi kemasyarakatan.
Dari hasil penelusuran di beberapa kecamatan, terdapat belasan Pj Kades yang berasal dari profesi guru SD, SMP, hingga tenaga kesehatan Puskesmas. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka di instansi pendidikan dan kesehatan.
“Kalau guru dan bidan difungsikan sebagai Pj Kades, siapa yang akan fokus mendidik anak-anak dan menangani pelayanan kesehatan masyarakat? Ini jelas tumpang tindih,” kata Andre Setiawan, aktivis pemuda di Kecamatan Kikim Area.
Polemik ini juga menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sejumlah warga mempertanyakan proses penunjukan dan seleksi Pj Kades yang dinilai kurang transparan.
Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lahat, penunjukan dilakukan berdasarkan pertimbangan kompetensi dan integritas calon pejabat, meskipun berasal dari sektor pendidikan atau kesehatan.
“Memang ada Pj Kades dari unsur guru dan nakes, tapi ini bersifat sementara dan berdasarkan SK dari Bupati. Kita sesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan ASN di masing-masing kecamatan,” ujar salah satu pejabat Dinas PMD yang enggan disebutkan namanya.
Namun, sejumlah kepala sekolah dan kepala Puskesmas mengaku khawatir kinerja lembaga mereka terganggu akibat guru dan nakes yang rangkap jabatan tersebut.
“Beberapa guru yang diangkat jadi Pj Kades kini jarang hadir di sekolah, bahkan ada yang bolak-balik ke kantor camat atau kabupaten. Ini berdampak langsung ke siswa,” ungkap seorang kepala sekolah di wilayah Merapi.
Sejumlah ormas dan OKP di Lahat berencana menyampaikan aspirasi dan permintaan evaluasi ke Bupati dan DPRD Kabupaten Lahat agar kebijakan ini ditinjau ulang.
“Penempatan pejabat desa harus sesuai latar belakang dan tugas pokoknya. Jangan sampai ASN yang seharusnya fokus melayani pendidikan dan kesehatan justru ditarik ke urusan birokrasi desa,” ujar Yogi Firmansyah, Ketua Forum Pemuda Lahat Bersatu.
Isu ini diperkirakan akan terus menjadi sorotan, terlebih menjelang tahun politik dan meningkatnya harapan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan desa yang profesional dan partisipatif.
Pos Terkait
Suara Terbaru
