Target Zero Kasus Kekerasan Perempuan-Anak, Kepala DPPPA Makassar Komitmen Tingkatkan Inovasi
Target Zero Kasus Kekerasan Perempuan-Anak, Kepala DPPPA Makassar Komitmen Tingkatkan InovasiMAKASSAR—Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar Achi Soleman, S.STP, M.Si menegaskan akan meningkatkan Inovasi dan program dalam mewujudkan zero kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Hal itu disampaikannya pada kegiatan forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, di salah satu hotel di kota Makassar, Selasa (20/2/2024).
“Jadi untuk program jagai anak kita mau bagaimana menzerokan atau tidak ada lagi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tapi apa yang terjadi kasus kerkerasan selalu ada baik dilingkungan sekolah, perumahan dan bahkan tempat bagus sekalipun ada kekerasan, jadi semua harus ada upaya pencegahan dan maksimal itu perlu di garis bawahi,” paparnya.
Ia menjelaskan invovasi lain yang dilakukan dalam mendukung itu diantaranya ada shelter warga, ada program Bacce semacam program konsultasi dan lainnya.
“Inovasi ada shelter warga, ada bacce program konsultasi, program ‘Labaso kawin’ bagaimana memutuskan pernikahan anak dan terakhir pacar manis atau perlindungan anak pasca perceraian karena selama ini korbannya selalu anak, makanya ini jadi prioritas kami untuk lakukan perilindungan,” jelasnya.
Secara garis besar, kata Achi, kasus perceraian yang dirilis pengadilan tinggi agama ada sekitar 1500 kasus hingga akhir tahun kemarin. “Kalau lihat secara garis besar angka perceraian yag dirilis pengadilan tinggi agama ada 1.500 kasus di akhir tahun kemarin, anggaplah berhitung kasar kalau dua anak maka ada 3.000 anak yang terpengaruh dengan kasus perceraian orang tuanya,” ungkapnya.
“Makanya mereka harus masuk dalam fasilitas dan program puspaga yang dominan mereka masih usia muda dan masih usia produktif dan penyebab perceraian adalah ketidak cocokan dalam beberapa hal, bisa jadi karena ada kekerasan dalam rumah tangga dan ekonomi itu paling mendominasi,” sambungnya.
Dalam mengatasi kasusnya bullying maka dilakukan program sekolah ramah anak yang lebih memprioritaskan kebutuhan anak.
“Ada kasus berat dan ringan, bullying sekalipun, orang yag melakukan penekan ke kelompok lain, makanya kita masuk di sekolah-sekolah ramah anak, yang lebih memprioritakan kebutuhan anak dan indikator sekolah anak harus ada SOP kalau ada kasus selesaikan diinternal sekolah, semua kompoanan dan stakeholder, untuk melakukan upaya penanganan,” pungkasnya.
Sementara itu, Pj Sekda Kota Makassar Firman Pagarra yang membuka acara mengaku program jagai anakta harus terus digaungkan dan digalakkan termasuk penambahan inovasi didalamnya.
“Program jagai anakta terus digaungkan dan digalakkan, kalau perlu ada inovasi tambahan seperti misalnya perlindungan terhadap anak korban bullying dan penambahan shelter di ke kelurahan dan ke camatan dan inovasi lainnya yang diharapkan kasus kekerasan anak dan perempuan bisa diatasi dengan baik,”harap Firman.
Ia juga meminta agar DPPPA bisa menangkal potensi kasus kekerasan baik dilingkungan sekolah maupun di luar sekolah. “Kalau melihat di fenomena dan medsos ada kasus kekerasan, meski bukan korban bullying,” kata Firman.
“Misalnya, ada anak di rekrut geng dan disitu dapat kekerasan anak, ini tidak pernah tersampaikan atau terdeteksi karena ini kegiatan diluar sekolah dan ini tidak terdeteksi pemerintah kota makanya diharapkan DPPPA salah satu dinas yang menangani bisa mengatasi dan menanggkal hal seperti itu,” pesannya. (*/4dv)
Pos Terkait
Tidak ada komentar