Ahli Hukum Pidana: Pandemi dan Gangguan Keamanan Jadi Alasan Pembenar di Kasus BTS 4G

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pandemi Covid-19 dan gangguan keamanan dari kelompok bersenjata di Papua, bisa menjadi alasan pembenar tidak adanya perbuatan melawan hukum.

Ini dalam perkara dugaan korupsi proyek pengadaan base transceiver station (BTS) 4G BAKTI Kominfo.

Baca Juga

Diperiksa Kasus Dugaan Pemerasan, Firli Bahuri Sebut Penyidik Polri Hebat

25 Okt 2023

Hal tersebut disampaikan ahli hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda, saat memberikan keterangan di sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/3)

Chairul, yang dimintai pendapatnya oleh kuasa hukum terdakwa Galumbang Menak Simanjuntak, menjelaskan ada sejumlah alasan pembenar atas suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum sebagaima disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor).

Di antaranya, suatu perbuatan bisa dikecualikan dari unsur melawan hukum apabila ada dua kepentingan hukum yang saling bertentangan. Selain itu, timbulnya keadaan di luar kendali yang mengakibatkan adanya kewajiban hukum yang terpaksa tidak bisa dilakukan.

Baca Juga

Giat Jumat Curhat Kapolres Baubau Tampung Aspirasi Masyarakat

20 Okt 2023

Pelanggaran terhadap norma pidana, lanjut Chairul, bisa juga tidak masuk unsur perbuatan melawan hukum apabila dilakukan dengan alasan untuk mengedepankan norma yang lebih tinggi.

“Dalam hukum pidana, ada alasan pembenar yang tertuang dan diatur dalam undang-undang, antara lain untuk membela diri dan sebagainya. Namun, ada juga alasan-alasan pembenar yang tidak spesifik dituangkan dalam undang-undang,” ucapnya.