FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto, memberikan reaksi terkait catatan Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA terkait jumlah warga yang tewas akibat konflik agraria.
Menurut informasi yang dihimpun, sedikitnya 69 warga tewas akibat konflik agraria di Indonesia selama pemerintahan Presiden Jokowi.
“Bantai terus sampai tak tersisa lagi penduduk asli yang menjadi tuan rumah,” ujar Gigin dalam cuitan Twitternya (9/10/2023).
“Jadikan kuli di tanah leluhur mereka sendiri. Di Singapura bisa, kenapa di sini tidak bisa!,” tandasnya.
Dilihat fajar.co.id dari catatan KPA, selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo 2015-2022, terdapat 69 warga yang tewas di wilayah konflik agraria.
KPA mencatat, penanganan konflik agraria selalu bersifat operasi bisnis dengan menggunakan cara-cara represif.
Mobilisasi aparat sebagai beking perusahaan ketimbang bersikap netral di wilayah konflik agraria.
Terbaru di Seruyan saja, dikabarkan tiga orang tertembak peluru tajam aparat kepolisian.
Satu di antaranya atas nama Gijik tewas di tempat dan dua lainnya kritis menambah daftar panjang nama korban.
Hal tersebut bisa disebut sebagai benang merah kinerja Pemerintahan Jokowi di sektor agraria yang disorot publik di ujung masa baktinya.
Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menyebut, Institusi kepolisian selalu mengedepankan cara-cara kekerasan dan abai memahami konflik agraria struktural.
Dewi melihat, hal tersebut merupakan bagian dari penjajahan dengan model yang berbeda.
“Inilah penjajahan gaya baru, mirip seperti konsesi-konsesi kebun Belanda memulai operasinya,” imbuhnya.
Tidak ada komentar