Jakarta – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (DPP PGNR), Oktaria Saputra, kembali mengeluarkan pernyataan keras menanggapi polemik ucapan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal yang dinilai meremehkan profesi ahli gizi dan berpotensi memperlemah komitmen negara terhadap isu kesehatan publik. Menurut Oktaria, sebuah pernyataan dari pejabat setingkat pimpinan DPR RI tidak boleh dibiarkan tanpa koreksi etik maupun kelembagaan.
Dalam rilisnya, Oktaria menegaskan, “Pernyataan Cucun yang menyebut tidak butuh ahli gizi bukan hanya keliru, tetapi menunjukkan ketidakpekaan terhadap persoalan kesehatan nasional. Ini adalah bentuk pelecehan terhadap profesi yang setiap hari bekerja menjaga kualitas hidup masyarakat,” Selasa (18/11/2025).
Ia menilai bahwa ucapan tersebut dapat memberikan dampak buruk karena disampaikan oleh pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan.
“Seorang Wakil Ketua DPR RI tidak boleh bicara sembarangan. Ucapan seperti itu dapat mempengaruhi persepsi publik dan merusak kepercayaan terhadap profesi kesehatan. Ini sangat berbahaya,” tegasnya.
Oktaria juga mendesak lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil tindakan resmi.
“Saya meminta Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memanggil dan memeriksa Cucun. Tidak boleh ada standar ganda. Ketika pejabat publik salah bicara, ada mekanisme etik yang harus berjalan. Jangan sampai DPR memberi contoh buruk dengan membiarkan pelanggaran etika di ruang publik,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia meminta organisasi profesi kesehatan memberikan sikap tegas.
“DPP Persagi dan seluruh organisasi kesehatan harus bersuara. Profesi ini bukan mainan. Mereka adalah garda depan kualitas gizi bangsa. Pernyataan yang mengerdilkan peran mereka adalah bentuk penghinaan yang tidak boleh dianggap sepele,” katanya.
Oktaria juga mengingatkan bahwa isu gizi bukan hal remeh, terutama ketika Indonesia tengah menghadapi ancaman stunting dan beban ganda malnutrisi.
“Ketika negara sedang mengejar target penurunan stunting, kok ada pejabat yang justru meremehkan ahli gizi? Ini ironi. Seharusnya para pemimpin memperkuat pesan edukatif, bukan melontarkan kalimat ngawur,” ujarnya dengan nada keras.
Di akhir pernyataannya, Oktaria menegaskan bahwa kritik ini bukan semata menyerang personal, melainkan menuntut standar kepemimpinan yang lebih berkelas.
“Kami hanya ingin pejabat negara berbicara dengan basis data, bukan selera pribadi. Pejabat publik harus berkelas dalam tutur kata dan sikap. Itu syarat minimal seorang pemimpin,” tutupnya.
