JAKARTA- Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui swasembada sejumlah komoditas, peningkatan cadangan pangan, serta pembenahan sektor pertanian.
Pemerintah melaporkan swasembada delapan komoditas pangan dan cadangan pangan mencapai 5,2 juta ton dalam rangkaian capaian pemerintahan yang dipublikasikan pada 20 Oktober 2026.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan capaian tersebut melalui publikasi Sekretariat Kabinet dalam rangka dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Sekilas cuplikan, 2 tahun pertama kerja nyata untuk negeri,” demikian keterangan Teddy dalam publikasi tersebut.
Penguatan ketahanan pangan menjadi salah satu agenda penting karena berkaitan dengan ketersediaan pasokan, stabilitas harga, dan kesejahteraan petani.
Dalam publikasi yang sama, pemerintah menyebut cadangan pangan sebesar 5,2 juta ton sebagai capaian tertinggi dalam sejarah Indonesia.
Namun, penilaian terhadap tingkat kemandirian pangan tetap perlu memperhatikan jenis komoditas, kebutuhan konsumsi, serta keberlanjutan produksi dalam negeri.
Presiden Prabowo sebelumnya menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan nasional untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
“Hanya apabila kita bisa menjaga dan mengelola dengan baik semua kekayaan kita, kita bisa memberi pelayanan kepada rakyat kita,” ujar Prabowo dalam cuplikan video yang dikutip Sekretariat Kabinet.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari pesan pemerintah mengenai pengelolaan sumber daya nasional untuk mendukung pembangunan.
Di sektor pertanian, kelancaran distribusi pupuk dan penerapan teknologi menjadi faktor yang disorot dalam upaya meningkatkan produktivitas.
Ketersediaan pupuk sesuai kebutuhan musim tanam, penggunaan alat pertanian modern, dan perbaikan metode budidaya berpotensi membantu petani meningkatkan hasil panen.
Meski demikian, dampaknya perlu dilihat bersama faktor lain, seperti kondisi cuaca, kualitas benih, pengairan, biaya produksi, dan harga jual hasil panen.
Gambaran mengenai dampak kebijakan pertanian di tingkat daerah disampaikan Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Syaharuddin Alrif.
Dalam dialog refleksi dua tahun pemerintahan Prabowo yang digelar Total Politik di Jakarta pada 15 Oktober 2026, Syaharuddin menekankan pentingnya menyesuaikan program pemerintah pusat dengan kebutuhan daerah.
“Menu dari pusat belum tentu sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan daerah,” ucap Syaharuddin, seperti dikutip Online24jam pada 16 Oktober 2026.
Syaharuddin juga menyoroti kelancaran pupuk, penerapan pertanian modern, serta keterlibatan petani milenial sebagai faktor yang dinilai mendukung peningkatan produktivitas di Sidrap.
Dalam laporan yang sama, ia menyebut produktivitas pertanian yang sebelumnya berada di kisaran tujuh ton meningkat menjadi sekitar 10–11 ton.
Namun, laporan tersebut tidak merinci satuan, basis luas lahan, maupun periode perbandingan secara lengkap sehingga angka tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut sebelum digeneralisasi sebagai peningkatan produktivitas per hektare.
Peningkatan intensitas tanam hingga tiga kali setahun juga menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan lahan pertanian.
Jika didukung ketersediaan air, pupuk, benih berkualitas, dan pengendalian hama yang memadai, pola tanam yang lebih intensif dapat membuka peluang peningkatan produksi.
Program petani milenial turut relevan dalam proses tersebut, terutama untuk mendorong adopsi teknologi dan menarik generasi muda ke sektor pertanian.
Keberhasilannya tetap bergantung pada akses permodalan, pendampingan, dan kepastian pasar.
Perkembangan sektor pertanian tersebut berlangsung bersamaan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Sidrap.
Pemerintah Kabupaten Sidrap, dengan merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), mencatat ekonomi daerah itu tumbuh 7,71 persen pada 2025, naik dari 4,05 persen pada 2024.
Angka tersebut menempatkan Sidrap sebagai kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Selatan pada 2025.
Dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah, Syaharuddin menyampaikan, “Alhamdulillah, berkat bimbingan dan arahan BPK RI, pada tahun pertama pemerintahan kami, pertumbuhan ekonomi Sidrap melonjak dari 4 persen pada 2024 menjadi 7,71 persen pada 2025.
Angka ini merupakan yang tertinggi di Sulawesi Selatan dan peringkat ke-16 secara nasional.” Pernyataan tersebut dimuat dalam publikasi resmi Pemerintah Kabupaten Sidrap pada 30 Maret 2026.
Pertumbuhan ekonomi Sidrap menjadi indikator penting bagi daerah yang memiliki sektor pertanian dan peternakan sebagai penggerak aktivitas ekonomi.
Peningkatan produksi berpotensi mendorong kegiatan pengolahan, perdagangan, transportasi, dan distribusi hasil pertanian.
Kendati demikian, angka pertumbuhan ekonomi tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa satu program pemerintah pusat menjadi penyebab tunggal.
Kontribusi setiap sektor dan faktor lain perlu ditelaah melalui data ekonomi yang lebih terperinci.
Pada tingkat nasional, capaian swasembada dan peningkatan cadangan pangan menjadi modal bagi pemerintah untuk melanjutkan agenda penguatan produksi domestik.
Tantangan berikutnya adalah memastikan ketersediaan pangan dapat dipertahankan secara berkelanjutan, distribusi pupuk berjalan efektif, teknologi menjangkau petani, dan hasil produksi memberikan manfaat ekonomi yang nyata.
Peningkatan cadangan juga perlu dibaca bersama kondisi pasokan, kebutuhan konsumsi, dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, keberlanjutan kebijakan pertanian akan menjadi faktor penting dalam mengukur capaian ketahanan pangan.
Pengalaman Sidrap memberikan gambaran mengenai potensi sinergi kebijakan pusat dan daerah, sementara data produksi dan indikator ekonomi diperlukan untuk menguji hasilnya secara lebih menyeluruh.
Dengan dukungan data yang transparan, distribusi sarana produksi yang tepat, dan regenerasi petani, penguatan ketahanan pangan diharapkan tidak berhenti pada peningkatan produksi, tetapi juga memperluas kesejahteraan masyarakat.
