KUPANG– Lebih dari sebulan setelah gempa besar mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagian warga masih bertahan di lokasi pengungsian maupun memilih tidur di luar rumah karena alasan keselamatan.
Kondisi tersebut menjadi sorotan dalam pemberitaan mengenai situasi warga terdampak bencana.
Namun, kondisi warga yang masih mengungsi perlu dibaca bersama dengan berbagai langkah penanganan yang terus dilakukan pemerintah, mulai dari pendirian posko tanggap darurat, distribusi logistik, pendataan kerusakan, bantuan perbaikan rumah, hingga pemulihan layanan pendidikan.
Pemberitaan BBC News Indonesia pada 5 Oktober 2026 menyoroti kondisi lebih dari 20.000 warga NTT yang masih berada di pengungsian.
Pengalaman warga mengenai keterbatasan tempat tinggal sementara dan perubahan cuaca menjadi bagian dari laporan tersebut.
Di sisi lain, laporan pemerintah menunjukkan bahwa penanganan pascagempa masih berlangsung di sejumlah wilayah.
Prosesnya tidak hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga keselamatan warga dan pemulihan fasilitas yang terdampak.
*Posko Tanggap Darurat Didirikan di Sumba*
Salah satu perkembangan terbaru terjadi setelah gempa magnitudo 6,1 mengguncang Sumba Barat Daya pada Minggu (4/10/2026).
BNPB menyatakan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya telah mengaktifkan pos komando tanggap darurat untuk mempercepat penanganan dampak gempa.
Berdasarkan pembaruan BNPB per 5 Oktober, tercatat 95 rumah mengalami kerusakan di Sumba Barat Daya, terdiri atas satu rumah rusak berat, 12 rusak sedang, dan 82 rusak ringan. Sejumlah fasilitas umum juga terdampak.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan BPBD di wilayah terdampak masih melakukan verifikasi lapangan.
“BNPB memastikan BPBD di kedua kabupaten terus bersiaga dan melakukan verifikasi lanjutan di lapangan guna memastikan distribusi bantuan dan penanganan teknis berjalan optimal bagi warga terdampak,” kata Berton.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana masih bergerak mengikuti perkembangan kondisi lapangan, termasuk dampak gempa susulan.
*Warga Masih Tidur di Luar Rumah karena Takut Gempa Susulan*
Kondisi warga yang masih berada di luar rumah juga terjadi di Sumba Barat Daya. Pemerintah Provinsi NTT mengirimkan sejumlah logistik, termasuk terpal, bagi warga yang masih memilih tidur di luar rumah karena khawatir terhadap kondisi bangunan maupun gempa susulan.
Gubernur NTT Melki Laka Lena mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan penanganan warga terdampak.
“Masih banyak warga di sana yang diketahui masih takut, sehingga masih tidur di luar rumah. Kami kirimkan terpal untuk mereka,” ujar Melki.
Dengan demikian, keberadaan warga di luar rumah tidak semata-mata dapat dibaca sebagai indikator tidak adanya respons.
Sebagian warga memilih bertahan di luar rumah karena faktor keselamatan dan rasa khawatir setelah mengalami gempa.
Pada saat yang sama, kebutuhan mereka tetap menjadi bagian dari penanganan pemerintah, termasuk melalui bantuan tempat berlindung sementara, makanan, minuman, air bersih, dan kebutuhan lainnya.
*Bupati Turun Langsung Pantau Kondisi Warga*
Respons juga dilakukan pemerintah daerah. Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonu Wulla bersama jajaran pemerintah daerah turun ke sejumlah wilayah terdampak, termasuk Kecamatan Kodi dan Kodi Bangedo.
Pemerintah daerah melakukan pemantauan kondisi warga dan fasilitas publik sekaligus memperbarui pendataan kerusakan.
Data sementara juga menunjukkan adanya warga yang mengalami luka dan telah mendapatkan penanganan medis.
Sekolah yang mengalami kerusakan diarahkan untuk tidak menggunakan ruangan yang terdampak.
Kegiatan belajar dapat dipindahkan ke ruangan lain yang dinilai lebih aman sebagai langkah antisipasi apabila terjadi gempa susulan.
Pemerintah daerah juga menyiapkan makanan, minuman, air bersih, serta dukungan lain bagi masyarakat yang membutuhkan.
Langkah tersebut memperlihatkan bahwa penanganan pascagempa tidak hanya berorientasi pada distribusi bantuan, tetapi juga mencakup mitigasi keselamatan dan pemulihan aktivitas masyarakat.
*Tantangan Geografis NTT dalam Distribusi Bantuan*
Penanganan gempa NTT juga berlangsung di tengah kondisi geografis wilayah yang terdiri atas banyak pulau.
Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam distribusi bantuan, terutama menuju daerah yang akses transportasinya terbatas.
Dalam penanganan gempa M7,7 yang mengguncang NTT pada 15 Agustus 2026, BNPB bahkan menggunakan jalur laut untuk mengirim bantuan ke sejumlah wilayah kepulauan, termasuk Pulau Palue.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjangkau masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan akses darat.
Artinya, proses distribusi bantuan perlu mempertimbangkan kondisi geografis setiap wilayah terdampak.
Penanganan bencana di daerah kepulauan tidak hanya bergantung pada ketersediaan bantuan, tetapi juga bagaimana bantuan tersebut dapat mencapai masyarakat yang membutuhkan.
*Penanganan Tidak Berhenti di Pengungsian*
Respons pemerintah terhadap gempa NTT juga diarahkan pada tahap pemulihan. Pemerintah menyiapkan bantuan stimulan perbaikan rumah berdasarkan tingkat kerusakan.
Untuk rumah dengan kategori rusak ringan, bantuan yang disiapkan sebesar Rp15 juta.
Rumah rusak sedang mendapat Rp30 juta, sedangkan rumah rusak berat mendapat bantuan Rp70 juta. Penyaluran bantuan tersebut bergantung pada proses pendataan dan verifikasi tingkat kerusakan.
Gubernur NTT sebelumnya juga menekankan pentingnya pendataan sejak masa tanggap darurat agar pemerintah memiliki dasar untuk menentukan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Setelah masa tanggap darurat, kita akan masuk ke tahap perbaikan. Karena itu pendataan harus dimulai dari sekarang,” kata Melki.
Dengan skema tersebut, pemulihan diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan warga selama berada di pengungsian, tetapi juga membantu masyarakat kembali memiliki tempat tinggal yang layak.
*Pendidikan Tetap Berjalan di Tengah Pemulihan*
Sektor pendidikan menjadi bagian lain dari proses pemulihan pascagempa.
Di Kabupaten Manggarai, misalnya, kerusakan fasilitas pendidikan membuat sejumlah sekolah belum dapat langsung digunakan.
Polres Manggarai kemudian membantu mendirikan 16 tenda belajar sementara yang tersebar di lima kecamatan. Rinciannya delapan tenda di Langke Rembong, satu di Cibal, lima di Reok, satu di Ruteng, dan satu di Reok Barat.
Langkah tersebut dilakukan setelah gempa M7,7 pada 15 Agustus 2026 berdampak terhadap 362 fasilitas pendidikan di Kabupaten Manggarai dengan tingkat kerusakan ringan hingga berat. Selain tenda belajar, jajaran Polres Manggarai juga melakukan pembersihan sekolah, membantu evakuasi dan memberikan trauma healing kepada anak-anak terdampak.
Kapolres Manggarai AKBP Levi Defriansyah mengatakan keberadaan tenda belajar dimaksudkan agar anak-anak tetap dapat mengikuti kegiatan pendidikan ketika gedung sekolah belum sepenuhnya aman.
“Yang paling utama adalah keselamatan. Kami terus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan pemerintah daerah untuk memastikan lokasi yang digunakan sebagai tempat belajar sementara benar-benar aman,” ujar Levi.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan pendidikan pascabencana tidak semata-mata menunggu bangunan sekolah diperbaiki.
Ketika fasilitas permanen belum aman digunakan, ruang belajar sementara dapat menjadi solusi transisi dengan tetap mengutamakan keselamatan siswa dan guru.
*Pemulihan NTT Berlangsung Bertahap*
Pemerintah sebelumnya juga menyatakan penanganan gempa NTT mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, distribusi logistik, keberlanjutan layanan pendidikan, pendataan kerusakan, hingga tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat mengunjungi wilayah terdampak pada Agustus lalu menyatakan pemerintah pusat akan terus mengawal proses penanganan.
“Pemerintah pusat pasti enggak akan tinggal diam. Kita keroyok semua ya,” kata Tito saat mengunjungi Posko Tanggap Darurat Gempa Bumi di Maumere, Kabupaten Sikka.
Kondisi warga yang masih mengungsi tetap menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian. Kebutuhan pangan, tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, keamanan, dan kepastian pemulihan harus terus dipantau.
Namun, pada saat yang sama, rangkaian langkah seperti pembentukan posko, pendataan kerusakan, distribusi logistik, bantuan rumah, pemindahan kegiatan belajar ke tempat yang lebih aman, hingga pembangunan tenda belajar menunjukkan bahwa penanganan pascagempa berjalan melalui sejumlah tahapan.
Dengan demikian, kondisi pengungsian dan respons pemerintah merupakan dua fakta yang dapat dibaca secara bersamaan.
Pemulihan pascabencana bukan proses instan, melainkan rangkaian penanganan yang mencakup keselamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan layanan publik, hingga pembangunan kembali fasilitas yang rusak.
