*Keputusan Tegas Presiden Ambil Alih Sengketa Empat Pulau Disambut Aktivis Mahasiswa: Simbol Kedaulatan, Penegasan Marwah Negara*
Jakarta- Langkah tegas Presiden Republik Indonesia dalam mengambil alih penyelesaian sengketa empat pulau strategis di perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara menuai apresiasi luas dari kalangan pergerakan mahasiswa nasional. Keputusan tersebut dinilai sebagai perwujudan nyata kepemimpinan berdaulat, responsif, dan berakar kuat pada konstitusi negara.
Aktivis mahasiswa nasional dan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (DPP PGNR), Oktaria Saputra, menyampaikan penghargaan tinggi atas keputusan Presiden yang dianggap tidak hanya menyelesaikan polemik administratif, namun juga memulihkan kepercayaan publik terhadap ketegasan negara dalam menjaga keutuhan wilayahnya.
“Presiden tidak hanya menyelesaikan sengketa administratif, tetapi menegaskan bahwa setiap jengkal tanah air ini tidak boleh menjadi ajang tarik-menarik kepentingan politik lokal. Ini adalah bentuk keberanian dan kebijaksanaan seorang kepala negara yang menempatkan kedaulatan dan integritas nasional sebagai prinsip tertinggi,” ujar Oktaria dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (15/6).
Sengketa keempat pulau tersebut sempat memicu ketegangan dan silang klaim antar dua provinsi, yang jika dibiarkan berlarut, menurut Oktaria, dapat menciptakan instabilitas sosial-politik, serta membuka celah rawan konflik identitas dan sektarian yang berbahaya bagi persatuan nasional.
Lebih jauh, Oktaria menegaskan bahwa langkah Presiden harus dibaca dalam konteks strategis nasional: sebagai pesan jelas bahwa negara tidak akan kompromi dalam urusan batas wilayah dan kedaulatan teritorial.
“Langkah Presiden mencerminkan bahwa negara hadir tidak hanya dalam kata-kata, tapi dalam tindakan nyata. Ini harus menjadi contoh bagaimana negara menyikapi semua bentuk potensi disintegrasi: dengan ketegasan, keadilan, dan kehadiran nyata di tengah masyarakat,” lanjutnya.
DPP PGNR menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa ini harus ditindaklanjuti dengan kebijakan komprehensif, seperti pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pulau, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta integrasi sistem pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan agar rakyat merasakan langsung manfaat dari kehadiran negara.
“Penyelesaian ini jangan hanya berhenti di atas kertas. Pemerintah harus hadir membangun. Jangan biarkan warga di perbatasan merasa menjadi anak tiri republik ini. Wilayah-wilayah perbatasan adalah beranda NKRI, bukan halaman belakang,” tegas Oktaria.
Sebagai representasi generasi muda yang peduli terhadap masa depan Indonesia, Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (DPP PGNR) mendukung penuh langkah Presiden dan menyerukan agar seluruh pihak-termasuk kepala daerah, kementerian terkait, dan DPR-menjadikan kebijakan ini sebagai titik awal perbaikan tata kelola wilayah perbatasan yang selama ini kerap terpinggirkan.
“Presiden telah mengunci ruang konflik dengan keberanian politik. Sekarang, tinggal bagaimana kita semua bergerak bersama, membangun masa depan wilayah-wilayah ini dengan semangat persatuan dan kedaulatan,” tutup Oktaria.
Pos Terkait
Suara Terbaru
