Scroll untuk baca artikel
banner 325x300
Ekonomi Bisnis

Kertajati Disiapkan Jadi Pusat MRO Hercules Asia, Kerja Sama RI-AS Dinilai Berbeda dengan Pangkalan Militer

×

Kertajati Disiapkan Jadi Pusat MRO Hercules Asia, Kerja Sama RI-AS Dinilai Berbeda dengan Pangkalan Militer

Sebarkan artikel ini

JAKARTA – Rencana menjadikan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat sebagai pusat *Maintenance, Repair and Overhaul* (MRO) pesawat C-130 Hercules kawasan Asia memunculkan diskusi luas di ruang publik.

Di media sosial, muncul dua arus pandangan. Sebagian pihak melihat proyek *Kertajati Pusat MRO* sebagai peluang strategis untuk memperkuat industri pertahanan nasional dan mengoptimalkan fungsi Bandara Kertajati. Namun sebagian lain mengaitkannya dengan isu geopolitik dan munculnya persepsi keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di Indonesia.

banner 325x300

Padahal, pemerintah menegaskan proyek yang dibahas merupakan kerja sama teknis di bidang pemeliharaan pesawat dan logistik aviasi, bukan pembangunan basis operasi militer asing.

*Isu Viral Bermula dari Tawaran AS Jadikan Indonesia Hub Hercules Asia*

Wacana ini muncul setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap adanya tawaran dari Amerika Serikat agar Indonesia menjadi pusat pemeliharaan Hercules kawasan Asia.

Dalam rapat bersama DPR, Menhan menjelaskan bahwa Indonesia memperoleh tawaran yang disebut belum diberikan kepada negara ASEAN lain.

> “Bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia dipusatkan di Indonesia,” ujar Menhan saat menjelaskan tawaran tersebut di forum DPR.

Presiden Prabowo Subianto kemudian disebut mengarahkan pengembangan tersebut ke kawasan Bandara Kertajati, Majalengka.

Langkah itu dipandang strategis karena Kertajati memiliki area luas, infrastruktur penerbangan yang tersedia, dan potensi dikembangkan menjadi pusat layanan aviasi regional.

*Apa Itu MRO dan Mengapa Berbeda dengan Pangkalan Militer?*

Polemik yang berkembang banyak dipicu oleh penyamaan istilah MRO dengan fasilitas operasi militer.

Padahal secara teknis, fungsi utama MRO mencakup:

* Pemeliharaan pesawat (*maintenance*)
* Perbaikan komponen (*repair*)
* Overhaul atau rekondisi besar
* Dukungan logistik aviasi
* Pemeriksaan teknis dan kesiapan armada

Fasilitas seperti ini berbeda dengan pangkalan militer yang umumnya terkait penempatan pasukan, pusat operasi tempur, instalasi senjata, hingga dukungan misi militer.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan Brigjen TNI *Rico Ricardo Sirait* menegaskan bahwa rencana yang dibahas memang diarahkan sebagai pusat MRO Hercules kawasan Asia.

> “Saat ini terdapat rencana menyiapkan kawasan Bandara Kertajati sebagai salah satu pusat MRO pesawat C-130/Hercules,” kata Rico saat memberikan penjelasan kepada media.

Ia menambahkan pemilihan Kertajati dilakukan karena ketersediaan lahan yang luas dan fasilitas penerbangan yang dinilai memadai. Menurutnya, langkah tersebut diarahkan untuk mendukung Indonesia menjadi hub pemeliharaan Hercules di kawasan sekaligus memperkuat kemandirian industri pertahanan.

*Kertajati Pusat MRO Dinilai Bisa Hidupkan Aerospace Hub Nasional*

Pengembangan *Kertajati Pusat MRO* juga dipandang memiliki dimensi ekonomi dan industri.

Selama beberapa tahun terakhir, Bandara Kertajati kerap disorot karena aktivitas penerbangan komersial yang belum optimal. Pemanfaatan kawasan untuk fasilitas MRO dinilai dapat membuka fungsi baru di sektor penerbangan dan industri dirgantara.

Beberapa manfaat yang banyak dibahas meliputi:

*1. Transfer teknologi aviasi dan pertahanan*

Kerja sama pemeliharaan armada dinilai berpotensi mempercepat peningkatan kemampuan teknis SDM nasional.

*2. Penguatan industri aerospace domestik*

Indonesia berpeluang masuk lebih dalam pada rantai layanan perawatan pesawat militer kawasan.

*3. Optimalisasi aset Bandara Kertajati*

Pemanfaatan fasilitas yang tersedia dapat memperluas fungsi bandara di luar penerbangan komersial.

*4. Peluang diplomasi pertahanan regional*

Posisi Indonesia sebagai pusat pemeliharaan dapat memperkuat hubungan dengan negara pengguna Hercules di Asia.

Kemhan sendiri menyebut proyek tersebut sejalan dengan penguatan kemandirian industri pertahanan dan dukungan logistik penerbangan strategis nasional.

*DPR Minta Transparansi Agar Tak Timbulkan Persepsi Keliru*

Meski demikian, sejumlah pihak meminta pemerintah menjalankan proyek secara terbuka agar tidak memunculkan persepsi bahwa Indonesia menjadi lokasi pangkalan asing terselubung.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai kerja sama tersebut perlu dijalankan secara hati-hati dan transparan.

> “Harus dijalankan dengan sangat hati-hati dan transparan,” kata TB Hasanuddin terkait rencana pusat pemeliharaan Hercules tersebut. ([Babel Insight][2])

Ia juga menyoroti pentingnya penjelasan mengenai cakupan operasional fasilitas agar publik memahami batas fungsi MRO dan tidak menyamakan dengan pangkalan militer.

Sikap tersebut dipandang sebagai bagian dari pengawasan kebijakan, bukan penolakan terhadap pengembangan industri pertahanan.

*Belum Ada Keputusan Soal Pangkalan Militer Asing*

Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat maupun penempatan permanen pasukan AS di Indonesia.

Informasi yang disampaikan pemerintah masih berada pada lingkup rencana pengembangan pusat perawatan Hercules dan penguatan kapasitas logistik penerbangan. ([ANTARA News][1])

Karena itu, sejumlah pengamat komunikasi publik menilai literasi informasi menjadi penting agar masyarakat dapat membedakan antara:

*Fasilitas MRO = pusat pemeliharaan dan dukungan teknis*

dengan

*Pangkalan militer = fasilitas operasi dan penempatan kekuatan militer*

Perbedaan ini dinilai krusial agar diskusi publik tetap berada pada konteks teknis, industri, dan kebijakan pertahanan.

*Kertajati Pusat MRO Jadi Ujian Industri Pertahanan Nasional*

Jika terealisasi, proyek *Kertajati Pusat MRO* berpotensi menempatkan Indonesia sebagai pusat layanan Hercules kawasan Asia.

Selain mendukung pemeliharaan armada, proyek ini juga dipandang dapat membuka peluang transfer teknologi, pengembangan SDM, optimalisasi Bandara Kertajati, hingga memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi pertahanan regional.

Namun pemerintah tetap didorong untuk menjaga transparansi, menjelaskan batas operasional fasilitas, dan memastikan publik memperoleh informasi utuh agar tidak muncul persepsi bahwa pusat MRO identik dengan pembangunan pangkalan militer asing.