JAKARTA – Klaim mengenai dugaan pertemuan antara Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebelum penetapan tersangka beredar luas di media sosial.
Namun hingga artikel ini disusun, belum terdapat konfirmasi resmi dari pihak-pihak yang disebut maupun aparat penegak hukum mengenai kebenaran informasi tersebut.
Selain isu pertemuan, muncul pula klaim mengenai adanya dugaan permintaan kepada sejumlah pengusaha untuk mengakui kepemilikan barang bukti temuan penyidik.
Seluruh informasi tersebut hingga kini belum didukung oleh bukti resmi maupun pernyataan pihak berwenang, sehingga masih dikategorikan sebagai klaim yang belum terverifikasi.
*Dewan Pers Tekankan Pentingnya Verifikasi Informasi*
Dalam dunia jurnalistik, penggunaan narasumber anonim tidak menghapuskan kewajiban media untuk melakukan verifikasi informasi secara ketat.
Berdasarkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang ditetapkan Dewan Pers, setiap wartawan Indonesia wajib menguji informasi dan menyajikan pemberitaan secara berimbang.
Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik secara tegas menyatakan:
“Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.”
Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers juga mengatur bahwa media wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebelum dipublikasikan, terutama apabila informasi tersebut berpotensi merugikan pihak tertentu atau memunculkan sengketa.
Hal ini menjadi benteng utama untuk mencegah *trial by social media* yang berpotensi merugikan hak asasi pihak-pihak yang belum terbukti bersalah di depan hukum.
*Kajian Akademis mengenai Sensasionalisme Digital*
Fenomena penyebaran informasi tanpa verifikasi di media digital telah menjadi perhatian dalam berbagai kajian akademik.
Salah satunya, kajian yang dipublikasikan dalam *Journal of Election and Leadership (JOELS)*, membahas tantangan media digital di tengah arus informasi yang cepat namun minim akurasi.
Kajian tersebut membahas tantangan media digital, termasuk fenomena sensasionalisme dan *clickbait*, serta menggarisbawahi pentingnya akurasi, verifikasi, dan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik dalam penyajian informasi kepada publik.
Di era *post-truth*, kredibilitas media diuji melalui ketepatan dalam membedakan antara klaim opinatif dengan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
*Standar Pembuktian dalam KUHAP*
Terkait status kepemilikan aset maupun barang bukti dalam perkara pidana, mekanisme hukum di Indonesia tidak mengenal pengakuan melalui media sosial sebagai alat bukti yang sah.
Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, pembuktian suatu perkara didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
Dengan demikian, status kepemilikan aset maupun kebenaran barang bukti tidak ditentukan melalui spekulasi di media sosial, melainkan melalui proses *asset tracing* dan pembuktian di depan persidangan.
Mekanisme ini menjamin kepastian hukum dan objektivitas penegakan hukum bagi semua pihak tanpa intervensi opini publik yang tidak berdasar.
*Menjaga Integritas Due Process of Law*
Prinsip *due process of law* mewajibkan setiap pihak untuk menghormati jalannya proses hukum.
Menjadikan klaim media sosial sebagai dasar opini tanpa adanya konfirmasi resmi dapat mengganggu independensi proses penyidikan yang sedang berjalan.
Sebagaimana diamanatkan dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999, kemerdekaan pers harus dijalankan dengan tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang akurat dan berbasis fakta.
Sampai saat ini, klaim mengenai adanya pertemuan pejabat maupun dugaan permintaan kepada pihak tertentu untuk mengakui barang bukti belum dapat dipastikan kebenarannya melalui pernyataan resmi ataupun dokumen hukum yang dapat diverifikasi.
Karena itu, informasi tersebut perlu diposisikan sebagai klaim yang masih menunggu pembuktian.
Dalam negara hukum, setiap dugaan harus diuji melalui mekanisme penyidikan, pembuktian di persidangan, dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Oleh karena itu, publik diharapkan mengedepankan informasi yang telah terverifikasi serta mengikuti perkembangan resmi dari aparat penegak hukum agar ruang publik tetap diisi oleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
