Jakarta – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (DPP PGNR), Oktaria Saputra, S.E., M.Si, menyatakan bahwa praktik kepemimpinan yang mempertontonkan penggunaan helikopter dalam kunjungan kerja Gubernur Sumatera Selatan Bapak Dr. H. Herman Deru, S.H.,M.H bukan hanya layak dijuluki “pejabat helikopter”, tetapi juga mencerminkan kegagalan membaca realitas penderitaan rakyat secara jujur dan utuh.
“Ini bukan lagi soal teknis transportasi. Ini soal kepekaan, moral kekuasaan, dan keberpihakan. Ketika seorang pemimpin memilih turun dari langit, sementara rakyat masih berjalan di jalan berlumpur dan jembatan rapuh, maka di situlah kepemimpinan mulai kehilangan rasa,” tegas Oktaria Saputra.
Menurut PGNR, penggunaan helikopter sebagai simbol utama kehadiran pemerintah daerah adalah bentuk komunikasi kekuasaan yang keliru dan arogan secara sosial. Di tengah masih luasnya kemiskinan struktural, ketimpangan wilayah, serta pelayanan dasar yang belum merata, simbol kemewahan yang dipertontonkan pejabat publik justru menjadi tamparan psikologis bagi rakyat yang hidup dalam keterbatasan.
“Tidak ada rakyat yang meminta gubernurnya datang dengan helikopter. Yang diminta rakyat adalah jalan yang bisa dilalui, puskesmas yang berfungsi, sekolah yang layak, dan kebijakan yang konsisten. Helikopter tidak menjawab semua itu,” ujarnya.
PGNR menilai, kunjungan kerja berbasis mobilitas udara hanya menciptakan ilusi kerja dan semu keberpihakan. Turun sebentar, meninjau singkat, lalu pergi meninggalkan persoalan yang sama, bukanlah kepemimpinan, melainkan ritual kekuasaan yang miskin substansi. Cara seperti ini tidak menyentuh akar masalah, tidak membangun solusi berkelanjutan, dan hanya memperkuat citra personal semata.
Lebih jauh, Oktaria menegaskan bahwa normalisasi gaya kepemimpinan semacam ini berbahaya bagi demokrasi daerah. Ketika simbol dan pencitraan lebih dominan daripada kerja sistemik, maka yang tumbuh adalah kultus figur, bukan institusi yang kuat. Negara akhirnya hadir melalui wajah, bukan melalui kebijakan yang adil.
“Jika alasan geografis terus dijadikan dalih, maka pertanyaan besarnya sederhana: mengapa yang dibangun justru fasilitas pejabat, bukan akses rakyat? Mengapa yang dipercepat mobilitas kekuasaan, bukan konektivitas masyarakat?” tegasnya.
PGNR menyatakan bahwa julukan “pejabat helikopter” bukanlah pujian, melainkan peringatan keras. Peringatan bahwa kepemimpinan sedang menjauh dari nilai kesederhanaan, keadilan, dan empati. Peringatan bahwa kekuasaan mulai lebih nyaman dilihat dari atas, daripada mendengar dari bawah.
“Kami ingin mengingatkan: jabatan gubernur bukan singgasana udara. Ia adalah amanah yang seharusnya berpijak di tanah yang sama dengan rakyatnya. Jika pemimpin lebih sering datang dari langit, maka wajar jika rakyat merasa ditinggalkan di bumi,” pungkas Oktaria Saputra.
