JAKARTA -Kritik majalah internasional *The Economist* terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi pembahasan publik. Media asal Inggris itu menyoroti sejumlah program prioritas pemerintah dan mengaitkannya dengan risiko fiskal, tekanan terhadap APBN, hingga tantangan ekonomi global.
Namun di tengah perdebatan yang berkembang di media sosial, pemerintah melihat sorotan tersebut dari sudut yang berbeda. Perhatian media internasional dinilai menunjukkan Indonesia kini berada dalam posisi yang semakin strategis dan sulit diabaikan dalam peta ekonomi global.
Dengan populasi hampir *280 juta jiwa*, posisi sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, serta peran yang terus meningkat di sektor industri dan geopolitik, Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang paling diperhatikan dunia.
“Negara yang tidak penting biasanya tidak mendapat ruang analisis panjang,” ujar Dadung Hari Setyo tokoh eksponen Pemuda Indonesia yang mengikuti perkembangan diskursus ekonomi internasional.
*Indonesia Dinilai Terlalu Besar untuk Diabaikan*
Sorotan terhadap Indonesia bukan pertama kali muncul dari media internasional. Namun intensitas pembahasan dinilai meningkat seiring langkah pemerintah mendorong:
* hilirisasi industri,
* pembangunan infrastruktur,
* penguatan ekonomi desa,
* transisi energi,
* perluasan investasi strategis.
Kebijakan tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru di kawasan Asia.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia juga aktif memperkuat posisi pada rantai pasok global, terutama di sektor mineral strategis, energi, dan industri pengolahan.
Kondisi itu membuat arah kebijakan ekonomi Indonesia semakin mendapat perhatian.
Bagi pemerintah, kritik dan pengawasan dari luar negeri merupakan bagian normal ketika sebuah negara mulai memainkan peran yang lebih besar.
*The Economist Punya Perspektif Ekonomi Tertentu*
Di tengah perdebatan publik, sejumlah ekonom mengingatkan pentingnya memahami karakter editorial media yang menyampaikan kritik.
*The Economist* dikenal memiliki pendekatan yang dekat dengan prinsip ekonomi liberal, pasar bebas, dan efisiensi fiskal.
Karena itu, kebijakan yang memperbesar peran negara sering kali dipandang lebih kritis.
Beberapa kebijakan yang banyak mendapat perhatian antara lain:
*Hilirisasi Industri*
Dari pantauan Redaksi juga melihat Pemerintah yang menilai hilirisasi diperlukan agar Indonesia tidak lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah.
Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta memperkuat industri nasional.
*Program Makan Bergizi Gratis (MBG)*
Program MBG diposisikan pemerintah sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menekan ketimpangan.
*Penguatan Koperasi dan Ekonomi Desa*
Pemerintah juga mendorong pemerataan pertumbuhan melalui penguatan ekonomi berbasis desa dan koperasi.
Menteri Keuangan *Purbaya Yudhi Sadewa* sebelumnya menilai praktik subsidi dan intervensi negara bukan hal yang asing.
Menurut dia, berbagai negara Eropa juga menjalankan kebijakan serupa untuk melindungi sektor tertentu dan menjaga stabilitas ekonomi domestik.
Karena itu, pemerintah menilai pendekatan ekonomi Indonesia perlu dilihat sesuai konteks nasional, bukan semata menggunakan standar tunggal.
*Narasi “Kiamat Ekonomi” Dinilai Tidak Sesuai Kondisi Lapangan*
Di media sosial, kritik terhadap pemerintah sempat berkembang menjadi narasi pesimistis yang menggambarkan Indonesia sedang menuju krisis.
Namun pemerintah menilai gambaran tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil.
Aktivitas ekonomi masih berlangsung, investasi strategis tetap masuk, dan pembangunan nasional terus berjalan.
Beberapa proyek yang tetap bergerak antara lain:
* pengembangan kawasan industri,
* hilirisasi sumber daya alam,
* pembangunan infrastruktur,
* investasi energi,
* penguatan sektor pangan.
Pemerintah menegaskan berbagai program prioritas tidak hanya dilihat dari sisi pengeluaran negara, tetapi juga sebagai fondasi ekonomi jangka panjang.
Program seperti MBG, hilirisasi, hingga penguatan koperasi disebut diarahkan untuk memperbesar daya tahan ekonomi domestik sekaligus memperluas pemerataan kesejahteraan.
Indonesia bahkan masih diproyeksikan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama dunia dalam beberapa dekade mendatang.
*Pemerintah Ajak Publik Lebih Kritis Membaca Informasi*
Di tengah derasnya arus informasi digital, pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak langsung mengambil kesimpulan hanya dari potongan unggahan atau headline yang viral.
Publik didorong untuk:
*Membaca Artikel Secara Menyeluruh*
Potongan judul dan cuplikan media sosial sering kali tidak menggambarkan keseluruhan isi.
*Membandingkan dengan Data Resmi*
Informasi sebaiknya diverifikasi menggunakan indikator ekonomi, laporan pemerintah, serta data lembaga terkait.
*Memahami Sudut Pandang Media*
Setiap media memiliki pendekatan editorial yang berbeda.
*Menghindari Doom Posting*
Narasi pesimistis yang tidak berbasis data dikhawatirkan memicu persepsi keliru dan memperkeruh ruang diskusi publik.
Pemerintah menilai kritik tetap diperlukan sebagai bagian dari demokrasi.
Namun kritik juga perlu ditempatkan dalam konteks yang utuh.
*Media Asing Bukan Patokan Tunggal Menilai Indonesia*
Di tengah sorotan yang berkembang, pemerintah memastikan fondasi ekonomi nasional tetap dijaga.
Beberapa indikator yang terus dipantau meliputi:
* stabilitas sistem keuangan,
* investasi,
* inflasi,
* penguatan industri domestik,
* proyek strategis nasional.
Pemerintah menilai perhatian media internasional dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus refleksi.
Namun, kondisi Indonesia tidak bisa dinilai hanya dari satu artikel, satu headline, atau satu sudut pandang.
Pesan yang kini diperkuat adalah bahwa *media asing dapat menjadi referensi, tetapi bukan satu-satunya patokan membaca arah ekonomi Indonesia.
