MNP untuk Siapa? (Telaah Kritis Nestapa Perempuan Pesisir dan Nelayan Tradisional)
MNP untuk Siapa? (Telaah Kritis Nestapa Perempuan Pesisir dan Nelayan Tradisional)OPINI—Makassar New Port (MNP) diresmikan Bapak Jokowi Kamis, 22 Februari. Setelah sebelumnya menjalani serangkaian peresmian infrastruktur lainnya, seperti Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPAL-DT) atau IPAL Losari dan akses tol MNP. Selanjutnya akan menuju ke Kab. Pangkep dan Kab. Maros untuk peresmian infrastruktur dan kunjungan lainnya.
Seperti dilansir dari laman fajar.co.id MNP merupakan pelabuhan terbesar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan terbesar kedua di Indonesia setelah Tanjung Priok. Menelan biaya Rp5,4 triliun, menjadikan pelabuhan tersebut sangat diharapkan mendatangkan profit dalam jumlah yang besar.
Masih di laman yang sama, Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menyatakan bahwa peresmian MNP ini merupakan langkah untuk mengembalikan kejayaan Sulsel sebagai pusat perdagangan sejak dulu. Mengingat letak geografis sumber perdagangan Indonesia bisa melewati Selat Malaka.
Namun, pemandangan berbeda didapati pada peresmian tersebut. Sejumlah perempuan pesisir dan nelayan tradisional melakukan aksi protes di depan Gardu Induk PLN Tallo. Bahkan, aksi penolakan tersebut aktif dilakukan sejak awal pembangunan MNP yakni pada 2017 oleh masyarakat terdampak yaitu di Kelurahan Tallo, Cambaya, dan Buloa. Seperti dikutip dari laman republiknews.co.id
Pasalnya, pembangunan MNP didahului oleh aktivitas reklamasi yang sangat merugikan para perempuan dan nelayan tradisional di wilayah terdampak. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan lumpur dampak dari transportasi alat-alat berat, sampah, hingga limbah minyak. Plus hilangnya mata pencaharian nelayan dan sumber pangan perempuan, menjadi alasan kuat aksi penolakan tersebut. Jika demikian, lalu berbagai pembangunan infrastruktur termasuk MNP itu untuk siapa?
Pembangunan untuk Siapa?
Massifnya pembangunan infrastruktur, terlebih yang berlabel Proyek Strategis Nasional (PSN) seyogianya mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Kondisi tersebut sebagaimana yang diklaim pemerintah dalam berbagai PSN di Indonesia. Klaim kesejahteraan pun menjadi dalih dalam pembebasan lahan dan atau penggusuran. Sayangnya, tak jarang pembangunan berujung nestapa akibat kompensasi yang tidak manusiawi.
Pembangunan MNP dan berbagai infrastruktur lainnya, seyogianya menjadikan rakyat bahagia dan sejahtera. Namun, karena realitas tidak sesuai harapan, maka muncul gejolak di masyarakat. Publik pun kemudian menduga kuat bahwa beraneka pembangunan yang terus digenjot di hampir semua wilayah Indonesia, hanyalah demi kepentingan segelintir orang (oligarki). Fakta ini sangat mudah diindera bagi masyarakat yang masih peduli dengan negeri ini.
Lihatlah data kemiskinan dan tingginya angka stunting di Indonesia. Bahkan, Makassar sendiri masih tercatat sebagai provinsi dengan angka stunting yang cukup tinggi. Belum lagi angka kemiskinan yang terus melangit. Beberapa kabupaten/kota terjadi kemiskinan ekstrem. Tentu hal ini menjadi tanya. Saat pembangunan infrastruktur terus digenjot, ada fakta yang berkebalikan dengan harapan pembangunan itu sendiri.
Kondisi ini menegaskan bahwa ada kesalahan paradigma pembangunan dalam sistem saat ini. Kapitalisme yang diadopsi negeri ini, menjadikan para pemilik modal (kapitalis) berkuasa. Diperparah dengan asas sekularisme, yang memang menegasikan aturan Sang Pencipta. Jadilah, segala kebijakan yang ditempuh penguasa seolah hanya mengakomodir kepentingan para pengusaha/kapitalis. Bahkan mereka itu hanyalah segelintir orang (oligarki). Dari sini terlihat bahwa penguasa terkesan abai kepada rakyatnya.
Paradigma Pembangunan Berbasis Kemaslahatan Rakyat
Aktivitas pembangunan dalam Islam tidak diragukan lagi. Sepanjang sejarah peradaban Islam (sekitar 1300 tahun), terbukti mampu menyejahterakan rakyat tanpa batas. Semua individu rakyat bisa merasakannya; baik si kaya maupun si miskin, pejabat ataupun rakyat biasa. Inilah adilnya pembangunan yang berlandaskan syariat Islam. Paradigma pembangunan yang dibangun di atas pondasi keimanan, berbasis kemaslahatan rakyat.
Pembangunan dilaksanakan demi kepentingan rakyat dalam rangka meraih ketaatan kepada-Nya. Misal pelabuhan sebagai prasarana transportasi laut dibangun demi men-support aktivitas perekonomian. Namun, jika dibangunnya pelabuhan tersebut akan memberi dampak kerusakan bagi rakyat, akan dicari alternatif lainnya. Atau rakyat direlokasi ke tempat yang lebih aman dan nyaman serta diberi kompensasi yang sangat manusiawi dari tempatnya semula. Artinya, penguasa tidak akan berlaku zalim kepada rakyatnya.
Paling urgen dalam sistem Islam (yang menerapkan Islam secara total), setiap individu akan tercipta ketakwaan kolektif. Tersebab, seluruh kebutuhan pokok individu (pangan, sandang, dan papan) dan kebutuhan pokok publik (pendidikan, kesehatan, dan keamanan) dijamin negara. Oleh karena itu, penguasa dan rakyat berkolaborasi demi mewujudkan ketaatan bervisi akhirat. Bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Masyaallah!
Wajar jika setiap orang mendamba terealisasinya ungkapan Islam Rahmatan Lil’alamin. Potongan ayat ini sering kali didengar, tetapi sangat sulit didapatkan faktanya hari ini. Padahal, semua manusia paham betul kebenaran ayat suci Al-Qur’an, karena berasal dari Sang Khaliq. Inilah urgensi menerapkan Islam secara total (kaffah), agar Allah Swt. menurunkan berkah-Nya dari langit dan bumi.
Sebagaimana terjemahan dalam QS. Al-A’raf: 96: “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”
Wallahualam bis Showab.
Penulis:
Dr. Suryani Syahrir, S.T., M.T.
(Dosen dan Pemerhati Sosial)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
Berita Terkait
Suara Terbaru
Tidak ada komentar