OTT Camat dan Kades, Desakan Menguat: Bupati dan Wakil Bupati Lahat Diminta Rombak Kabinet Total
Lahat – Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat seorang camat dan beberapa kepala desa di Kabupaten Lahat telah mengguncang kepercayaan publik terhadap integritas pemerintahan daerah. Peristiwa ini memicu gelombang kritik dan desakan dari Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (DPD PGNR) Lahat yang menuntut tindakan tegas dan menyeluruh dari pimpinan daerah.
DPD PGNR Lahat menilai bahwa OTT tersebut bukanlah insiden tunggal, melainkan puncak dari gunung es atas berbagai praktik penyimpangan birokrasi yang telah lama meresahkan. Budaya “setoran”, pungutan liar, dan manipulasi dana desa disebut masih tumbuh subur di balik wajah birokrasi yang seharusnya melayani.
Sebagai respons atas krisis moral dan tata kelola ini, DPD PGNR Lahat menyerukan kepada Bupati Lahat Bursah Zarnubi dan Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih untuk segera melakukan langkah luar biasa: perombakan kabinet secara total, dari pejabat struktural tingkat kabupaten hingga aparatur desa di akar rumput.
“OTT ini bukan hanya soal hukum, ini adalah alarm bagi Bupati dan Wakil Bupati. Sudah saatnya reformasi birokrasi dilakukan secara menyeluruh. Rombak kabinet, bersihkan jajaran dari para oportunis, dan bangun sistem pemerintahan yang transparan, bersih, dan berwibawa,” ungkap Via Rindani Mahesa Formateur DPD PGNR Lahat. Jumat (25/07/2025)
Desakan tersebut mencakup tiga hal utama:
1. Evaluasi dan Perombakan Kabinet Pemerintah Daerah
Seluruh kepala dinas, badan, staf ahli, dan pejabat eselon diminta untuk dievaluasi berdasarkan integritas, kinerja, dan rekam jejak. Mereka yang terbukti lemah dalam pelayanan publik atau diduga terlibat praktik koruptif harus segera digantikan.
2. Pembersihan dan Penataan Ulang Struktur Kecamatan dan Desa
Aparat kecamatan dan kepala desa sebagai ujung tombak pemerintahan desa perlu diseleksi ulang. Profesionalisme, integritas, dan rekam jejak harus menjadi dasar utama dalam penempatan jabatan.
3. Penguatan Sistem dan Budaya Kerja Birokrasi
Masyarakat juga meminta dibangunnya sistem birokrasi berbasis digital yang akuntabel, disertai mekanisme pengawasan yang kuat dan terbuka. Transparansi anggaran desa dan pelayanan publik real-time menjadi kebutuhan mendesak.
Kepemimpinan Bursah-Widia dinilai saat ini berada pada titik kritis. Di satu sisi, mereka memiliki mandat kuat dari rakyat. Di sisi lain, mereka dihadapkan pada tantangan besar dalam membersihkan birokrasi dan membuktikan bahwa pemerintahan yang mereka pimpin berpihak pada rakyat, bukan pada kelompok kepentingan.
“Kami percaya Bupati dan Wakil Bupati Lahat punya niat baik. Tapi niat tidak cukup tanpa keberanian mengambil keputusan strategis. Ini momentum untuk membuktikan keberpihakan kepada rakyat. Jangan biarkan birokrasi dicemari oleh mereka yang mengkhianati amanah,” lanjut pernyataan tersebut.
DPD PGNR Lahat berharap tindakan tegas ini segera diambil, agar wajah Kabupaten Lahat sebagai kabupaten yang bersih, tertata, dan maju dapat kembali ditegakkan. Dengan rombakan total dan pembenahan sistemik, Lahat bisa bangkit sebagai contoh tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya di Sumatera Selatan maupun Indonesia.
Pos Terkait
Suara Terbaru
