JAKARTA- Surat terbuka China Chamber of Commerce in Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto terkait iklim investasi Indonesia memicu perhatian publik dalam beberapa hari terakhir.
Surat tersebut berisi keluhan sejumlah investor China terhadap beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai meningkatkan beban usaha, khususnya di sektor hilirisasi nikel dan industri berbasis mineral.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa berbagai kebijakan yang diterapkan bukan untuk menghambat investasi asing, melainkan bagian dari reformasi tata kelola sumber daya alam dan upaya memperkuat kepentingan nasional dalam jangka panjang.
Di tengah berkembangnya narasi negatif soal kepastian hukum dan investasi, pemerintah memastikan Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi strategis di kawasan Asia Tenggara.
*Pemerintah Pastikan Investasi Tetap Kondusif*
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tetap menjaga iklim investasi Indonesia agar tetap sehat dan kompetitif.
Menurutnya, kebijakan seperti Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), penyesuaian royalti, hingga penguatan tata kelola sektor tambang dilakukan untuk memastikan manfaat sumber daya alam dapat lebih optimal dirasakan Indonesia.
Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah tidak memiliki kepentingan untuk mengganggu aktivitas usaha investor, termasuk investasi China di Indonesia yang selama ini berkontribusi besar dalam pengembangan hilirisasi industri nasional.
“Indonesia tetap terbuka terhadap investasi asing. Namun di sisi lain, negara juga harus memastikan pengelolaan sumber daya alam memberi nilai tambah dan manfaat maksimal bagi ekonomi nasional,” demikian substansi pernyataan Purbaya dalam sejumlah keterangan media.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan DHE SDA bukan bentuk pembatasan investasi, melainkan instrumen untuk memperkuat stabilitas devisa nasional sekaligus mendukung ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
*Keluhan Investor Dinilai Perlu Dilihat Secara Proporsional*
Sorotan terhadap surat Kamar Dagang China banyak berkaitan dengan aturan DHE SDA, perubahan kebijakan Harga Patokan Mineral (HPM), penyesuaian royalti, hingga pemangkasan kuota tambang nikel melalui RKAB.
Namun pemerintah menilai sebagian besar kebijakan tersebut masih berada dalam tahap penyesuaian dan belum seluruhnya diterapkan secara permanen.
Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai skema fleksibilitas agar dunia usaha tetap memiliki ruang adaptasi tanpa terganggu secara signifikan dari sisi likuiditas maupun operasional.
Dalam konteks DHE SDA misalnya, pemerintah disebut membuka ruang pengecualian dan mekanisme tertentu bagi perusahaan agar arus kas kegiatan ekspor tetap berjalan sehat.
Karena itu, pemerintah meminta agar dinamika kebijakan investasi Indonesia tidak langsung dimaknai sebagai ancaman bagi investor asing.
Di sisi lain, pemerintah juga memahami bahwa perubahan kebijakan strategis memang membutuhkan proses penyesuaian dari pelaku usaha, terutama sektor pertambangan dan industri hilirisasi.
*Reformasi Tata Kelola untuk Hilirisasi dan Kedaulatan Ekonomi*
Pemerintahan Prabowo Subianto menilai penguatan aturan di sektor tambang, kehutanan, dan devisa merupakan bagian dari agenda reformasi struktural nasional.
Tujuannya bukan semata meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memperkuat hilirisasi nikel, memperbaiki tata kelola investasi, dan memastikan Indonesia tidak terus bergantung sebagai pemasok bahan mentah bagi industri asing.
Dalam beberapa tahun terakhir, hilirisasi nikel menjadi salah satu strategi utama pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik dan manufaktur berbasis mineral.
Kebijakan tersebut telah menarik investasi besar, termasuk dari perusahaan-perusahaan asal China yang selama ini menjadi mitra strategis Indonesia dalam pengembangan smelter dan industri baterai kendaraan listrik.
Karena itu, pemerintah memandang penegakan aturan justru diperlukan agar investasi dapat berjalan lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan.
Kepastian hukum, menurut pemerintah, bukan berarti memberikan kelonggaran tanpa batas kepada investor, melainkan menciptakan sistem yang adil, konsisten, dan mampu melindungi kepentingan seluruh pihak.
*Hubungan Ekonomi Indonesia–China Tetap Kuat*
Di tengah polemik surat terbuka tersebut, pemerintah memastikan hubungan ekonomi Indonesia dan China tetap berada dalam jalur positif.
Selain kerja sama investasi dan perdagangan, pemerintah juga membuka peluang kerja sama baru seperti penerbitan obligasi bilateral yang dinilai dapat memberikan manfaat bagi kedua negara.
Purbaya bahkan menyebut peluang penerbitan obligasi oleh China di Indonesia menjadi salah satu bentuk penguatan hubungan ekonomi strategis di tengah tantangan global saat ini.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah Indonesia dan investor China tetap terbuka dan konstruktif.
Pengamat menilai dinamika kebijakan investasi merupakan hal yang lazim terjadi di negara berkembang yang sedang melakukan transformasi ekonomi besar-besaran, termasuk Indonesia.
Selama pemerintah mampu menjaga konsistensi regulasi, transparansi, serta komunikasi dengan investor, maka iklim investasi Indonesia diyakini tetap kompetitif di mata global.
*Indonesia Masih Jadi Magnet Investasi Asia Tenggara*
Terlepas dari berbagai kritik yang muncul, Indonesia hingga kini tetap menjadi salah satu tujuan utama investasi di Asia Tenggara, terutama pada sektor energi, hilirisasi nikel, kendaraan listrik, dan industri manufaktur berbasis sumber daya alam.
Didukung pasar domestik yang besar, sumber daya mineral melimpah, serta agenda hilirisasi nasional, Indonesia masih memiliki daya tarik kuat bagi investor global.
Pemerintah pun menegaskan akan terus menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan kedaulatan ekonomi nasional agar pertumbuhan industri tetap berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat Indonesia.
