Presiden Prabowo Putuskan Sengketa Empat Pulau Untuk Aceh : Keberanian Politik yang Menegakkan Keadilan Wilayah
Jakarta – Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto, kembali menunjukkan kualitas kepemimpinan nasional yang tegas, berpihak, dan berwibawa. Melalui keputusan strategis yang dinantikan banyak pihak, Presiden resmi menetapkan empat pulau yang selama ini menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara sebagai bagian dari wilayah administratif Provinsi Aceh.
Keputusan ini tidak hanya menyelesaikan persoalan tapal batas, tetapi juga meneguhkan kehadiran negara sebagai penjaga keadilan dan kedaulatan di tengah masyarakat. Presiden Prabowo menjawab kegelisahan rakyat Aceh dengan langkah konkret yang berpijak pada kebenaran historis, identitas budaya, serta kepastian hukum yang telah lama dinantikan. Empat pulau itu bukan sekadar gugusan daratan – ia adalah bagian dari harga diri, memori perjuangan, dan simbol eksistensi Aceh dalam tubuh Indonesia.
Selama bertahun-tahun, ketidakjelasan status wilayah tersebut menciptakan gesekan administratif dan psikologis antara masyarakat dua provinsi. Pemerintah sebelumnya memilih pendekatan prosedural yang cenderung menunda penyelesaian, namun di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, ketegasan menjadi fondasi utama dalam menyikapi konflik horizontal yang berisiko meluas. Presiden tidak memilih jalan kompromi politik yang abu-abu, tetapi mengambil keputusan terang dan final: bahwa keempat pulau itu adalah hak Aceh.
“Langkah Presiden Prabowo ini merupakan pelajaran penting bahwa keadilan wilayah tidak boleh ditunda, apalagi dinegosiasikan. Negara hadir bukan hanya dalam pembangunan fisik, tapi juga dalam menegakkan kehormatan daerah,” ungkap Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI, Oktaria Saputra, Rabu (18/6/2025).
Keputusan ini juga membawa pesan kuat kepada seluruh daerah di Indonesia bahwa pemerintahan saat ini tidak membiarkan celah sengketa menjadi bom waktu yang dapat mengancam kesatuan. Di era di mana kepemimpinan nasional kerap terjebak dalam retorika, Presiden Prabowo membuktikan bahwa keberanian politik adalah kunci dalam menjaga integritas dan persatuan bangsa.
Penetapan empat pulau tersebut menjadi titik balik dalam relasi pusat dan daerah, khususnya antara Aceh dan pemerintah pusat. Setelah lama merasa terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan strategis nasional, kini rakyat Aceh merasakan langsung bahwa suara mereka didengar dan diperjuangkan. Keadilan bukan lagi sekadar janji, tapi nyata dalam kebijakan.
Kebijakan ini diharapkan menjadi model dalam penyelesaian konflik wilayah lainnya di Indonesia. Dengan prinsip keberanian, integritas, dan keberpihakan kepada kebenaran, Presiden Prabowo telah membuka babak baru dalam politik pemerintahan yang menempatkan rakyat dan sejarah sebagai landasan utama. (*)
Pos Terkait
Suara Terbaru
