Rakyat Tuntut Ketegasan: Hentikan Drama Memalukan Wakil Rakyat dan Pejabat Publik!
Jakarta – Gelombang kekecewaan publik kian memuncak. Dalam hitungan hari, bangsa ini disuguhi rentetan tontonan memalukan dari sebagian elite negeri: joget-joget di ruang paripurna DPR RI pada 15 Agustus 2025, pernyataan pongah bahwa Rp3 juta per hari itu kecil, hingga operasi tangkap tangan terhadap seorang Wakil Menteri.
Deretan peristiwa itu bukan lagi sekadar aib personal, melainkan cermin betapa rapuhnya moral dan integritas di tubuh wakil rakyat serta pejabat negara. Padahal, jabatan yang mereka sandang adalah amanah suci, bukan panggung hiburan, bukan pula sarana memperkaya diri.
Ruang paripurna yang seharusnya dihormati sebagai simbol kedaulatan rakyat berubah menjadi arena hura-hura. Sementara itu, ucapan meremehkan Rp3 juta sehari, di tengah mayoritas rakyat yang berjuang keras untuk sekadar menyambung hidup, mencerminkan arogansi yang menyinggung nurani bangsa. Lebih ironis, OTT terhadap pejabat setingkat wakil menteri menegaskan bahwa korupsi masih bercokol, bahkan di lingkaran kekuasaan yang seharusnya bersih dan berwibawa.
“Cukup sudah. Rakyat tidak bisa terus-menerus dipaksa menonton sandiwara memalukan dari mereka yang seharusnya menjadi teladan. Wakil rakyat dan pejabat publik yang arogan, hedonis, dan korup bukan hanya merusak citra lembaga negara, tetapi juga melukai kepercayaan rakyat. Mereka harus diberhentikan, diadili, dan diganti dengan sosok yang benar-benar mengabdi,” tegas Oktaria Saputra, S.E.,M.Si, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (DPP PGNR) dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (21/08/2025).
Lebih jauh, Oktaria menekankan bahwa penegakan hukum harus berjalan tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu. Kode etik di DPR, kementerian, dan seluruh lembaga negara harus ditegakkan tanpa kompromi.
“Jabatan publik bukanlah hak istimewa untuk berfoya-foya. Itu amanah rakyat. Siapa pun yang mengkhianati amanah itu tidak layak lagi berada di kursi kekuasaan,” ujarnya.
Oktaria juga mengingatkan, jika perilaku memalukan ini terus dibiarkan, maka jurang ketidakpercayaan publik terhadap negara akan semakin menganga. Krisis kepercayaan rakyat adalah ancaman serius bagi masa depan bangsa.
“Inilah saatnya bangsa ini melakukan pembersihan menyeluruh. Rakyat menghendaki pemimpin yang berkelas, berwibawa, dan berintegritas – bukan badut politik, bukan pula pencuri uang rakyat,” tegasnya.
Rakyat Indonesia sudah cukup dewasa untuk membedakan siapa yang benar-benar bekerja untuk bangsa, dan siapa yang hanya menjadikan jabatan sebagai panggung. Kini, sejarah menuntut keberanian: keberanian untuk mencopot, mengadili, dan menyingkirkan oknum-oknum yang mempermalukan republik.
Pos Terkait
Suara Terbaru
