Satu Tahun Pemerintahan Prabowo – Gibran: Arah Baru, Capaian Nyata, dan Tantangan yang Mengemuka
Jakarta – Satu tahun sudah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut, berbagai program besar telah dijalankan untuk mewujudkan visi pemerataan kemakmuran dan penguatan ketahanan sosial bangsa. Namun di tengah sejumlah capaian penting, tantangan struktural dan implementatif masih menjadi pekerjaan besar yang menuntut ketegasan arah dan konsistensi kebijakan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu langkah nyata yang paling dirasakan masyarakat. Diluncurkan pada awal Januari 2025, program ini telah menjangkau jutaan anak sekolah dan ibu hamil di 26 provinsi. Pemerintah menargetkan perluasan hingga 15 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Data dari Indonesia .go.id menunjukkan penurunan angka kekurangan gizi serta peningkatan kehadiran siswa di wilayah pedesaan dan 3T.
Dari aspek kepercayaan publik, pemerintahan Prabowo – Gibran memperoleh tingkat kepuasan tinggi. Survei nasional yang dirilis awal tahun ini oleh Indikator Politik Indonesia dan laporan Reuters Polling mencatat lebih dari 80 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan. Angka tersebut menjadi modal sosial penting bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas politik dan memperkuat legitimasi kebijakan di tengah tekanan ekonomi global.
Dalam sektor pembangunan nasional, laporan Kejaksaan Agung Republik Indonesia mencatat pengamanan terhadap 44 proyek strategis nasional dengan nilai total lebih dari Rp 760 triliun. Langkah ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memastikan proyek pembangunan berjalan bersih, terarah, dan bebas dari penyimpangan hukum.
Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menegaskan komitmennya terhadap pemerataan kemakmuran dan percepatan pembangunan di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik desa, dan akses air bersih, khususnya di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah pedalaman Kalimantan.
Namun demikian, sejumlah catatan kritis juga muncul dari kalangan akademisi dan lembaga riset. Center of Economic and Law Studies (CELIOS) dalam evaluasinya menilai koordinasi antar kementerian masih belum optimal. Survei lembaga tersebut menyebutkan sebagian masyarakat berharap adanya penyegaran kabinet agar kinerja pemerintahan lebih cepat dan efektif.
Kinerja ekonomi juga menjadi sorotan. Pertumbuhan sebesar 5,1 persen yang diklaim pemerintah dinilai belum cukup kuat oleh sebagian ekonom. Indeks manufaktur nasional masih berada di bawah angka 50 dan angka pemutusan hubungan kerja meningkat sekitar 30 persen pada semester pertama 2025. Para pengamat menilai kebijakan ekonomi perlu lebih fokus pada penciptaan lapangan kerja produktif dan peningkatan daya beli masyarakat, bukan sekadar mengejar pertumbuhan angka makro.
Di bidang hukum dan tata kelola regulasi, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyoroti perlunya reformasi legislasi dan transparansi kebijakan publik. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan masih terbatas dan dinilai belum mencerminkan semangat keterbukaan yang dijanjikan pada masa kampanye.
Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, pemerintahan Prabowo – Gibran tetap menunjukkan energi besar dan kecepatan kerja yang jarang terlihat pada periode-periode sebelumnya. Dalam satu tahun, pemerintah telah memperlihatkan keberanian dalam mengambil keputusan strategis serta memperkuat arah kebijakan luar negeri yang lebih tegas dan berdaulat.
Menurut Oktaria Saputra, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (DPP PGNR), tahun pertama pemerintahan Prabowo – Gibran layak diapresiasi karena menunjukkan karakter kepemimpinan yang kuat, responsif, dan nasionalis.
“Satu tahun pertama ini adalah fase konsolidasi dan pembuktian. Pemerintah berhasil menunjukkan arah baru yang menekankan kecepatan kerja, efisiensi, dan keberanian mengambil keputusan. Namun apresiasi ini harus diiringi dengan kritik konstruktif agar semangat perubahan tidak berhenti di tengah jalan,” ujar Oktaria, Senin (20/10/2025).
Lebih lanjut, Oktaria menegaskan bahwa keberhasilan program seperti Makan Bergizi Gratis, pengamanan proyek strategis nasional, serta peningkatan kepercayaan publik harus dijaga dengan transparansi dan konsistensi kebijakan.
“Kekuatan pemerintahan Prabowo – Gibran ada pada komitmen dan soliditas. Tapi kuncinya bukan hanya kerja cepat, melainkan kerja yang tepat, jujur, dan berkeadilan. Rakyat menunggu hasil konkret, bukan hanya narasi pembangunan,” tambahnya.
Menurutnya, tahun kedua pemerintahan harus menjadi momentum penguatan implementasi dan reformasi kebijakan yang lebih partisipatif. “Prabowo dan Gibran memiliki energi politik besar. Bila energi itu diarahkan untuk memperkuat keberpihakan kepada rakyat kecil, Indonesia akan melangkah lebih jauh menuju kemandirian ekonomi dan kedaulatan nasional yang sejati,” tutup Oktaria Saputra.
Satu tahun pemerintahan ini menjadi fondasi penting bagi arah pembangunan nasional lima tahun ke depan. Konsistensi, evaluasi, dan integritas akan menjadi penentu apakah semangat besar pemerintahan ini mampu melahirkan perubahan nyata bagi rakyat atau hanya berhenti sebagai slogan politik.
Pos Terkait
Suara Terbaru
