Oktaria Saputra: Tuduhan Sepihak Mengancam Iklim Investasi dan Stabilitas Sosial
Lahat – Ambruknya Jembatan Muara Lawai B di Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, pada Sabtu malam, 29 Juni 2025, telah menjadi sorotan serius di tingkat nasional. Peristiwa ini bukan hanya berdampak pada akses transportasi dan perekonomian daerah, tetapi juga menimbulkan gelombang opini publik yang tidak jarang bersifat prematur dan tendensius. Salah satu korban dari dinamika ini adalah PT Tiga Putri Bersaudara (TPB), yang secara tidak adil disudutkan dan dituduh tanpa dasar kuat dalam kasus ini.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (DPP PGNR), Oktaria Saputra, menegaskan sikap tegasnya dalam membela keadilan dan profesionalisme. Menurutnya, PT Tiga Putri Bersaudara adalah perusahaan yang telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan regulasi dan hukum yang berlaku, termasuk kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) yang sah serta sesuai Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta peraturan turunannya.
“Sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menghormati asas praduga tak bersalah dan menunggu hasil penyelidikan resmi sebelum melayangkan tuduhan. PT Tiga Putri Bersaudara tidak hanya memiliki legalitas yang lengkap, tetapi juga telah mengantongi izin melintas jalan dari pemerintah daerah sejak tahun 2022. Tuduhan yang diarahkan kepada perusahaan ini tanpa bukti konkret adalah tindakan yang sangat tidak adil dan berpotensi mencederai prinsip hukum serta merusak iklim usaha di wilayah ini,” jelas Oktaria dengan nada penuh kewibawaan.
Ia juga menyoroti bahaya besar yang muncul dari penyebaran opini prematur dan fitnah yang tidak berdasarkan fakta, yang tidak hanya mencoreng nama baik perusahaan, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan perekonomian daerah yang sedang berupaya bangkit.
“Jika kita membiarkan tuduhan tanpa dasar menjadi konsumsi publik, maka kita sama saja mengorbankan integritas sistem hukum dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Ini adalah momen penting bagi semua elemen masyarakat, termasuk media massa, untuk mengedepankan objektivitas, profesionalisme, dan etika pemberitaan,” tegasnya.
Selain itu, Oktaria mengingatkan pentingnya fokus pada penyelesaian teknis yang konstruktif, seperti evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan kendaraan berat di jalur tambang dan percepatan pembangunan jalur hauling khusus yang dapat mengurangi beban pada jalan umum dan infrastruktur kritis seperti jembatan.
“Perbaikan infrastruktur dan pengawasan harus menjadi prioritas bersama. Kita tidak boleh membiarkan kepentingan jangka pendek atau kepanikan publik mengalihkan fokus dari solusi nyata dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sebagai tokoh yang aktif mengawal pembangunan daerah, Oktaria Saputra juga menyerukan kepada pemerintah daerah, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat agar bersikap dewasa dan profesional dalam menanggapi peristiwa ini.
“Keadilan tidak hanya soal mencari siapa yang salah, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum berjalan adil, transparan, dan berdasarkan data yang valid. PT Tiga Putri Bersaudara layak mendapat perlindungan hukum dan informasi yang benar. Mari kita jaga bersama nama baik institusi hukum dan iklim investasi yang kondusif demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Pos Terkait
Suara Terbaru
