DPP PGNR: Keterlibatan Menteri Budi dalam Kasus Judol, Perlu Diusut Tuntas!
JAKARTA- Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Budi Arie Setiadi disinyalir menerima suap sebesar 50% dari aktivitas Judi Online (Judol).
Informasi tersebut didasarkan pada fakta persidangan, dakwaan jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, yang disampaikan langsung oleh pihak Kejaksaan Agung kepada publik.
Menyikapi hal tersebut Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (DPP PGNR) Oktaria Saputra menilai keterlibatan Menteri Budi dalam kasus Judol perlu di usut sampai tuntas.
Menurut Oktaria kemunculan nama Budi Arie bukanlah sesuatu hal yang baru, jauh sebelumnya ketika ia menjabat sebagai Menteri Kominfo, namanya terus dikaitkan dengan Judol meskipun belum menemukan titik terang.
Selanjutnya, Kejaksaan telah menyusun rencana persidangan yang melibatkan Budi Arie, dengan agenda persidangan awal tentu bersangkutan berstatus sebagai saksi, untuk pengusutan, pendalaman lebih lanjut mengenai kasus yang terjadi.
“Sebagai pejabat negara yang berjiwa ksatria, kita berharap, Budi Arie datang memenuhi panggilan Kejaksaan itu secara berani, tidak menghindar dengan alasan-alasan tertentu, sebagaimana pejabat Indonesia pada umumnya,”kata Oktaria dalam rilis yang diterima Kamis 22 Mei 2025.
Oktaria mengatakan Budi Arie Setiadi yang sekarang menjabat sebagai Menteri Koperasi Indonesia tidak boleh melepaskan diri begitu saja dari lika-liku judi online yang begitu gencar dan leluasanya beroperasi di negara Indonesia.
“Aktivitasnya semacam dibiarkan, bertahan terus, dan menggerogoti sendi kebangsaan kita, serta menggiring generasi muda Indonesia kearah menyimpang. Selama ia menjabat sebagai Menteri Kominfo, Judol dimainkan terang-terangan, promosi dilakukan di berbagai media tanpa ada penanganan tegas dari Kominfo,”terang Oktaria.
Oleh karena itu bisa saja muncul spekulasi, semua itu memang dibiarkan. Semakin diperkuat juga dengan bukti yang muncul pelan-pelan, seperti informasi yang baru hadir bahwa sang Menteri menerima 50% dari aktivitas terlarang itu.
Tinggal menunggu waktu saja, melalui proses yang semestinya semua fakta itu akan terungkap seterang-terangnya.
Kendati demikian, di akhir nanti ketika Budi Arie dinyatakan memang bersalah, ia mesti dihukum seberat-beratnya karena bukan hanya merugikan negara secara materil, namun aspek sosial budaya, dan masa depan bangsa juga ikut down, memprihatinkan. Ia bisa dikenakan pasal berlapis.
Bagian menarik lainya, sambung Oktaria munculnya nama Budi Arie dalam kasus ini akan mencederai Kabinet Pak Probowo.
Problemnya adalah, Presiden Prabowo adalah orang yang paling gencar mengkampanyekan anti korupsi di media-media. Namun apa yang terjadi apabila menterinya sendiri terlibat dalam kasus korupsi.
“Ini merupakan kasus besar, krusial, yang memerlukan dukungan berbagai pihak. Untuk melancarkan prosesnya, pihak penegak hukum tidak dapat berjalan sendiri. Maka sangat diperlukan dukungan, pengawasan dari masyarakat umum, agar terus menyuarakan kasus ini. “No viral no justice”, Masyarakat Indonesia wajib terus memviralkan kasus ini,”pungkas Oktaria.
Pos Terkait
Suara Terbaru
