JAKARTA-Dugaan keracunan yang dialami 105 siswa SMA Negeri 1 Tukdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, kembali memicu sorotan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di media sosial, kasus tersebut bahkan dikaitkan dengan narasi “rekor keracunan MBG era Sudaryono”.
Namun, angka 105 siswa yang muncul dalam kasus Indramayu tersebut masih merupakan *pendataan sementara dalam perkara yang sedang didalami*.
Belum ada kesimpulan final mengenai penyebab gangguan kesehatan yang dialami para siswa.
Kasus itu terjadi pada Senin, 5 Oktober 2026. Berdasarkan laporan detikJabar, para siswa mengalami sejumlah keluhan setelah mengonsumsi menu MBG yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kerticala II.
Camat Tukdana Heka Sugoro menyebut keluhan mulai dirasakan sekitar pukul 10.30 WIB. Gejala yang dilaporkan antara lain pusing, mual dan muntah.
Para siswa kemudian mendapatkan penanganan di Puskesmas Kerticala dan Puskesmas Tukdana. Dua siswa di antaranya dirujuk ke RSUD Indramayu untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
*Penyebab Masih Didalami*
Poin penting dalam kasus Indramayu adalah proses pemeriksaan penyebab kejadian masih berlangsung.
Pihak terkait tidak serta-merta menetapkan bahwa makanan MBG menjadi penyebab tunggal sebelum pemeriksaan selesai.
Pihak SPPG Kerticala II juga memfasilitasi pemeriksaan yang melibatkan Dinas Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kepolisian serta kejaksaan.
Sampel makanan yang diproduksi pada hari kejadian juga diamankan untuk pemeriksaan laboratorium.
Perwakilan Mitra SPPG Kerticala II, Hakim, menyatakan pihaknya siap bertanggung jawab terhadap penanganan siswa yang terdampak.
“Insyaallah kami bertanggung jawab atas kejadian ini, termasuk biaya pengobatan para siswa,” ujar Hakim.
Dengan demikian, angka 105 siswa dapat diberitakan sebagai jumlah siswa yang *diduga terdampak atau mengalami keluhan kesehatan*, bukan sebagai angka korban keracunan yang penyebabnya telah dipastikan secara laboratoris.
*Polemik Kasus Keracunan MBG*
Polemik mengenai keamanan MBG sendiri bukan hanya muncul dari kasus Indramayu.
Sebelumnya, berbagai dugaan gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG juga diberitakan terjadi di sejumlah daerah.
KPAI, misalnya, pernah menyoroti data dugaan keracunan yang mencapai 1.961 anak dalam rentang 1-3 September 2026.
Data tersebut merujuk pada riset BBC dan mencakup sejumlah daerah, antara lain Bener Meriah, Agam, Tana Toraja, Rembang dan Sidoarjo.
Angka tersebut kemudian ikut beredar dalam percakapan publik dan media sosial sebagai gambaran persoalan keamanan pangan MBG.
Namun, angka dugaan kasus dari berbagai daerah tetap perlu dibaca berdasarkan konteks masing-masing kejadian, termasuk hasil pemeriksaan medis dan laboratorium serta proses penelusuran penyebabnya.
Artinya, munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan memang menjadi persoalan serius yang perlu ditangani. Tetapi, setiap kejadian juga perlu dibedakan antara *laporan awal, dugaan, hasil pemeriksaan dan kesimpulan akhir*.
*Sudaryono Buka Diri terhadap Temuan Ombudsman*
Di tengah polemik tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono justru menyatakan keterbukaan terhadap temuan Ombudsman RI mengenai pelaksanaan MBG.
Pertemuan Sudaryono dengan Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher pada 6 Oktober 2026 membahas temuan lapangan sekaligus rekomendasi perbaikan tata kelola program.
Sudaryono menyatakan temuan faktual Ombudsman dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembenahan sistem MBG.
“Intinya, kami siap mem-follow up (menindaklanjuti),” kata Sudaryono, seperti dikutip ANTARA.
Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman menyampaikan bahwa pengawasan MBG akan terus dilakukan. Ombudsman juga tengah menyiapkan policy brief berdasarkan temuan dari berbagai daerah sebagai bahan rekomendasi kepada BGN.
Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher mengatakan lembaganya tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG.
“Kita tidak menutup mata atas kejadian sebelumnya dan telah menyampaikan laporan yang masuk dari 34 provinsi,” kata Nuzran.
Temuan dari 34 provinsi tersebut akan menjadi bagian dari rekomendasi untuk memperkuat tata kelola program.
Ombudsman menempatkan pengawasan tersebut sebagai upaya mendorong peningkatan quality control dan pelayanan publik, bukan sekadar merespons kasus secara insidental.
*Kepala Daerah Diminta Ikut Sidak Dapur MBG*
Penguatan pengawasan juga diarahkan sampai tingkat dapur SPPG.
Sudaryono sebelumnya meminta pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan inspeksi berkala terhadap dapur MBG di wilayah masing-masing.
Bahkan, inspeksi mendadak tidak harus dilakukan pada jam kerja.
“Oleh karenanya, kami memohon kepada kepala daerah, Pak Bupati dan seluruh Forkopimda, termasuk Pak Gubernur, kami mohon untuk semua dapur di wilayahnya diinspeksi secara berkala. Kalau perlu inspeksinya jam 2 pagi, jam 3 pagi,” tegas Sudaryono.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang didorong BGN tidak hanya menunggu laporan setelah terjadi persoalan. Pemeriksaan diharapkan dapat dilakukan secara rutin, termasuk pada waktu proses produksi makanan berlangsung.
Pendekatan tersebut penting karena keamanan pangan MBG tidak hanya ditentukan saat makanan sampai di sekolah. Prosesnya mencakup pengadaan bahan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, distribusi hingga waktu makanan dikonsumsi.
*Model Prasmanan Diuji di Lebih dari 60 Dapur*
Selain pengawasan, BGN juga melakukan perubahan pada mekanisme penyajian MBG.
Mulai 5 Oktober 2026, BGN menguji coba model prasmanan di lebih dari 60 dapur SPPG.
Dalam skema tersebut, makanan dibawa ke sekolah dalam kondisi hangat dan kemudian disajikan langsung di kelas.
Sudaryono mengatakan model tersebut ditujukan untuk memperpendek jeda antara makanan selesai dimasak dan dikonsumsi siswa.
“Per hari ini, di tanggal 5 ini kita sudah piloting di mungkin lebih dari 60 dapur untuk prasmanan di kelas. Jadi makanan dibawa hangat-hangat ke kelas, kemudian disajikan di kelas,” ujar Sudaryono.
Menurut BGN, pemangkasan waktu tunggu tersebut diharapkan dapat menjaga makanan tetap segar sekaligus mengurangi risiko kerusakan makanan.
“Kita harapkan satu, makanannya lebih enak karena hangat-hangat.
Yang kedua, tentu saja lebih fresh karena tidak ada delay waktu. Sehingga mengurangi risiko kerusakan makanan yang kemudian menimbulkan gangguan kesehatan,” jelas Sudaryono.
Model tersebut masih berstatus uji coba. Karena itu, efektivitasnya tetap perlu dievaluasi sebelum diterapkan secara lebih luas.
Selain aspek keamanan pangan, BGN menyebut sistem prasmanan juga berpotensi mengurangi makanan yang terbuang karena penerima manfaat dapat mengambil makanan sesuai kebutuhan.
*1.999 Dapur MBG Ditutup Sementara*
Langkah korektif lain telah dilakukan BGN sebelum kasus Indramayu muncul.
Pada 7 September 2026, Sudaryono mengumumkan penutupan sementara 1.999 dapur SPPG yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di dinas kesehatan masing-masing.
BGN menyatakan penutupan dilakukan setelah proses penyisiran dan verifikasi terhadap dapur SPPG.
Dari total awal 27.485 dapur, data sementara yang ditetapkan menjadi 27.022 dapur, dengan 1.999 di antaranya ditemukan belum melakukan pendaftaran SLHS.
Sudaryono menegaskan kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi bukan sekadar pelengkap dalam operasional dapur MBG.
“Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS, sertifikasi laik higiene, dan sanitasi menjadi satu syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis,” ujar Sudaryono.
BGN kemudian menyatakan dapur-dapur tersebut ditutup sementara untuk menjalani investigasi lebih lanjut.
Langkah itu menunjukkan bahwa standar keamanan pangan ditempatkan sebagai salah satu persyaratan operasional yang dapat berujung pada tindakan penghentian sementara.
*Kritik Menjadi Bagian dari Evaluasi*
Rangkaian langkah tersebut tidak serta-merta menghapus persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG. Dugaan keracunan di Indramayu tetap harus diselidiki sampai penyebabnya terang dan siswa yang terdampak memperoleh penanganan yang memadai.
Namun, polemik tersebut juga perlu ditempatkan dalam kerangka pengawasan program berskala nasional.
Ombudsman RI telah menghimpun temuan dari 34 provinsi dan menyiapkan rekomendasi perbaikan tata kelola. BGN menyatakan terbuka terhadap temuan tersebut, sementara pengawasan juga didorong sampai tingkat pemerintah daerah dan dapur SPPG.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan pembenahan MBG bukan hanya bagaimana pemerintah merespons setelah muncul dugaan kasus, tetapi juga seberapa konsisten sistem mampu mencegah kejadian berulang melalui standar keamanan pangan, inspeksi, pemeriksaan laboratorium, evaluasi dapur, serta tindak lanjut terhadap setiap pengaduan.
Kasus 105 siswa di Indramayu pada akhirnya masih menunggu hasil pemeriksaan.
Karena itu, angka tersebut penting diberitakan dan ditangani serius, tetapi tidak semestinya langsung dipakai sebagai kesimpulan final mengenai penyebab keracunan sebelum seluruh proses pemeriksaan selesai.
Pada saat yang sama, langkah korektif seperti penutupan dapur yang belum memenuhi persyaratan, inspeksi mendadak, penerimaan temuan Ombudsman, dan uji coba model penyajian baru menunjukkan bahwa pengawasan MBG masih menjadi proses yang terus berjalan dan perlu dievaluasi secara terbuka.
