JAKARTA – Sorotan media internasional terhadap arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perhatian publik setelah majalah ekonomi global The Economist menerbitkan ulasan berjudul *“Indonesia’s President is Jeopardising the Economy and Democracy”*.
Artikel tersebut menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi, disiplin fiskal, hingga kualitas demokrasi di Indonesia.
Ulasan itu kemudian memicu diskusi luas di media sosial dan ruang publik nasional, terutama karena The Economist selama ini kerap dijadikan rujukan investor global dan pelaku pasar dalam membaca arah ekonomi-politik suatu negara.
*Kritik Media Asing Dinilai Perlu Dibaca dalam Konteks yang Lebih Luas*
Sejumlah pihak menilai kritik dari media internasional perlu dipahami secara proporsional dan tidak langsung diposisikan sebagai gambaran mutlak kondisi Indonesia.
Pemerintah sebelumnya juga pernah menyoroti adanya perbedaan sudut pandang antara media internasional dan kebutuhan pembangunan nasional.
Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, pernah menyampaikan bahwa analisis media asing terkadang masih menggunakan perspektif ekonomi-politik Barat yang belum tentu sepenuhnya sesuai dengan karakter pembangunan Indonesia.
Pandangan tersebut muncul karena Indonesia memiliki pendekatan berbeda, khususnya dalam peran negara terhadap pembangunan ekonomi, program sosial, serta penguatan industri nasional.
*The Economist dan Tradisi Kritik terhadap Peran Besar Negara*
Dalam diskursus global, The Economist dikenal memiliki kecenderungan editorial yang dekat dengan prinsip pasar bebas, ekonomi liberal, serta efisiensi fiskal.
Karena itu, kritik terhadap kebijakan yang memperbesar peran pemerintah, memperluas subsidi sosial, atau memperkuat nasionalisme ekonomi bukan hal baru.
Winda salah satu Pengamat media menilai publik perlu memahami bahwa setiap media internasional memiliki *framing*, orientasi ekonomi, dan latar ideologis masing-masing saat membaca kebijakan negara lain.
“Konsep *Framing Media Asing* menjadi penting karena pemberitaan internasional sering dibentuk oleh sudut pandang tertentu sesuai kepentingan pembaca global, investor, maupun komunitas ekonomi internasional, ” ucapnya.
Dengan demikian, kritik yang muncul tidak selalu identik dengan kondisi objektif di lapangan secara keseluruhan.
*Program Prioritas Prabowo Dinilai Berorientasi Jangka Panjang*
Salah satu kebijakan yang turut disorot dalam artikel The Economist adalah program makan bergizi gratis.
Program tersebut disebut berpotensi menambah tekanan fiskal negara karena membutuhkan anggaran besar.
Namun pemerintah memiliki pandangan berbeda.
Program makan bergizi gratis diposisikan sebagai investasi sosial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Selain itu, agenda penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, dan pembangunan ekonomi nasional juga diarahkan untuk memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang.
Pendekatan ini dinilai bukan sekadar belanja negara, melainkan strategi pembangunan untuk memperluas pemerataan kesejahteraan.
Pemerintah melihat peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu faktor utama untuk mendorong daya saing Indonesia di masa depan.
*Stabilitas Ekonomi Indonesia Masih Ditopang Pasar Domestik*
Di tengah munculnya berbagai kritik, sejumlah ekonom menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap memiliki daya tahan karena ditopang konsumsi domestik yang besar.
Pasar dalam negeri, jumlah penduduk produktif, program hilirisasi industri, serta pembangunan sektor strategis menjadi faktor yang terus menopang aktivitas ekonomi nasional.
Indonesia juga dinilai memiliki ruang pertumbuhan yang berbeda dibanding negara yang sangat bergantung pada ekspor atau pasar eksternal.
Karena itu, narasi mengenai risiko ekonomi perlu dibaca bersama indikator lain seperti konsumsi rumah tangga, investasi domestik, dan ekspansi industri nasional.
*Demokrasi Indonesia Dinilai Masih Memiliki Mekanisme Pengawasan*
Sorotan The Economist juga menyentuh isu demokrasi, termasuk perluasan peran negara dan dinamika politik pasca reformasi.
Meski demikian, sejumlah pengamat menyebut demokrasi Indonesia masih memiliki mekanisme pengawasan yang aktif.
Peran masyarakat sipil, media nasional, akademisi, organisasi nonpemerintah, hingga ruang digital dinilai tetap menjadi instrumen *checks and balances* terhadap jalannya pemerintahan.
Diskusi publik yang ramai di media sosial juga menunjukkan bahwa ruang kritik dan pengawasan terhadap kebijakan negara masih berjalan.
Kondisi tersebut dianggap menjadi indikator bahwa dinamika demokrasi Indonesia tetap bergerak dan tidak hanya bergantung pada institusi formal.
*Literasi Publik Dinilai Penting di Tengah Sorotan Global*
Meningkatnya perhatian media internasional terhadap Indonesia dipandang sebagai hal yang wajar mengingat posisi Indonesia semakin strategis dalam ekonomi kawasan dan global.
Namun, publik juga dinilai perlu meningkatkan literasi informasi agar mampu membedakan antara analisis, opini editorial, dan fakta empiris.
Pemahaman terhadap *Framing Media Asing* menjadi penting agar masyarakat tidak hanya melihat satu sudut pandang dalam membaca perkembangan ekonomi dan politik nasional.
Pada akhirnya, kritik dari media internasional dapat menjadi bahan evaluasi, tetapi tetap perlu diseimbangkan dengan konteks domestik, arah pembangunan nasional, serta kondisi riil yang berkembang di Indonesia.
