JAKARTA – Tingkat kemiskinan Indonesia turun menjadi 8,07 persen pada Maret 2026, seiring berkurangnya jumlah penduduk miskin menjadi 22,93 juta orang.
Perkembangan ini menjadi salah satu indikator positif pembangunan nasional menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2026 turun 0,18 poin persentase dibandingkan September 2025 dan 0,40 poin persentase dibandingkan Maret 2025. Jumlah penduduk miskin juga berkurang 430 ribu orang dibandingkan September 2025, menjadi 22,93 juta orang.
Capaian tersebut memperlihatkan perkembangan positif dalam indikator kemiskinan nasional.
Di sisi lain, keberlanjutan penurunan angka kemiskinan masih bergantung pada berbagai faktor, mulai dari daya beli masyarakat, kesempatan kerja, akses pendidikan, hingga efektivitas program perlindungan sosial.
*Kemiskinan Nasional Turun Menjadi 8,07 Persen*
Dalam rilis pada 5 Agustus 2026, BPS mencatat persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen. Angka tersebut melanjutkan tren penurunan dibandingkan periode sebelumnya.
BPS menyatakan, “Persentase penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen, menurun 0,18 persen poin terhadap September 2025 dan menurun 0,40 persen poin terhadap Maret 2025.”
Jumlah penduduk miskin pada periode yang sama tercatat sebanyak 22,93 juta orang.
Dibandingkan September 2025, jumlah tersebut berkurang 430 ribu orang, sedangkan dibandingkan Maret 2025 turun sekitar 920 ribu orang.
Jika dibandingkan dengan September 2024, ketika tingkat kemiskinan tercatat 8,57 persen dengan sekitar 24,06 juta penduduk miskin, angka Maret 2026 menunjukkan penurunan sekitar 0,50 poin persentase dan berkurangnya sekitar 1,13 juta penduduk miskin.
Perbandingan ini menggambarkan perubahan indikator kemiskinan dalam rentang tersebut, meskipun tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh penurunan disebabkan oleh satu kebijakan tertentu.
Penurunan kemiskinan menjadi indikator penting karena berkaitan dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar.
Namun, angka tersebut perlu dibaca bersama indikator lain agar gambaran kesejahteraan masyarakat dapat dipahami secara lebih menyeluruh.
*Kemiskinan Perdesaan Masih Lebih Tinggi daripada Perkotaan*
Data BPS juga menunjukkan adanya perbedaan tingkat kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin di perkotaan tercatat sebesar 6,34 persen, sedangkan di perdesaan mencapai 10,67 persen.
Dibandingkan September 2025, tingkat kemiskinan perkotaan turun dari 6,60 persen, sementara kemiskinan perdesaan menurun dari 10,72 persen.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan masih menghadapi tantangan yang tidak sama di setiap wilayah.
Penguatan ekonomi lokal, akses terhadap pekerjaan produktif, infrastruktur, pendidikan, dan layanan dasar tetap diperlukan untuk memperluas manfaat pembangunan.
BPS juga mencatat garis kemiskinan pada Maret 2026 sebesar Rp669.235 per kapita per bulan. Garis kemiskinan merupakan batas pengeluaran minimum yang digunakan untuk menentukan status kemiskinan berdasarkan kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.
Dengan demikian, penurunan angka kemiskinan merupakan perkembangan penting, tetapi tidak otomatis berarti seluruh masyarakat telah memiliki kondisi ekonomi yang aman atau terbebas dari risiko jatuh miskin kembali.
*Sekolah Rakyat Jadi Strategi Memutus Rantai Kemiskinan*
Selain memperkuat perlindungan sosial, pemerintah mengarahkan kebijakan pengentasan kemiskinan pada perluasan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Salah satu program yang diusung adalah Sekolah Rakyat.
Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, sehingga keterbatasan ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang untuk memperoleh pendidikan dan membangun masa depan.
Pada 12 Januari 2026, Presiden Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi.
Pemerintah menyampaikan target pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga 2029, dengan sasaran kapasitas jangka panjang mencapai 500 ribu peserta didik.
Angka tersebut merupakan target program, bukan jumlah siswa yang seluruhnya telah terlayani.
Dalam pidato peresmian, Prabowo menegaskan pentingnya pendidikan untuk memutus kemiskinan antargenerasi.
“Pendidikan adalah sarana, sarana yang paling benar untuk menghilangkan kemiskinan,” ujar Prabowo dalam transkrip resmi peresmian Sekolah Rakyat.
Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan pendidikan sebagai salah satu jalan untuk memperluas kesempatan sosial dan ekonomi.
Melalui akses pendidikan, anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh keterampilan, melanjutkan pendidikan, dan memasuki dunia kerja.
Meski demikian, dampak program terhadap penurunan kemiskinan antargenerasi membutuhkan waktu dan perlu dinilai melalui hasil pendidikan, keberlanjutan sekolah, serta kesempatan kerja setelah peserta didik menyelesaikan pendidikan.
*Pemerintah Dorong Integrasi Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi*
Strategi pengentasan kemiskinan pemerintah juga mencakup integrasi berbagai program agar bantuan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi dapat saling mendukung.
Dalam keterangan yang dimuat Sekretariat Kabinet pada 13 Februari 2026, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menyampaikan pentingnya menghubungkan program prioritas pemerintah dalam satu ekosistem.
“Tadi kami juga menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto supaya dari BP Taskin merangkaikan program-program strategis beliau dari Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan, program perumahan, kemudian program yang lain-lain itu supaya bisa berbicara satu sama lain sebagai satu ekosistem,” ujar Budiman.
Menurut Budiman, penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat juga diperlukan agar warga yang telah keluar dari kemiskinan tidak kembali mengalami kondisi serupa. Koperasi, Kampung Nelayan, dan kegiatan produktif lainnya disebut sebagai bagian dari ekosistem yang perlu diperkuat secara kelembagaan maupun finansial.
Pendekatan tersebut penting karena bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar perlu diikuti kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih stabil.
Perlindungan sosial dapat membantu rumah tangga menghadapi kerentanan ekonomi, sementara pemberdayaan ekonomi diharapkan memperluas kemampuan masyarakat untuk mandiri.
Namun, efektivitas integrasi program tetap perlu diukur melalui ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, peningkatan pendapatan penerima manfaat, dan hasil evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
*Menjaga Tren Penurunan Kemiskinan secara Berkelanjutan*
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, penurunan tingkat kemiskinan menjadi salah satu perkembangan positif dalam indikator pembangunan nasional.
Berkurangnya jumlah penduduk miskin menunjukkan perubahan yang patut dicermati dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tantangan berikutnya adalah memastikan tren tersebut berlanjut dan manfaat pembangunan dirasakan secara lebih merata, baik di perkotaan maupun perdesaan.
Perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, akses layanan dasar, penguatan usaha masyarakat, dan perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi bagian penting dari upaya tersebut.
Data BPS memberikan dasar untuk menilai perkembangan kemiskinan secara terukur.
Sementara itu, program Sekolah Rakyat dan integrasi perlindungan sosial serta pemberdayaan ekonomi mencerminkan arah kebijakan pemerintah dalam memperluas kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan konsistensi pelaksanaan, evaluasi berkala, dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran, penurunan kemiskinan diharapkan tidak hanya tercermin dalam statistik, tetapi juga diikuti peningkatan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dan membangu kehidupan yang lebih sejahtera.
