Ketua Umum DPP PGNR Dukung Langkah Tegas Presiden Prabowo Tangani Tambang Ilegal dan Mendesak Penindakan Terhadap Pihak yang Terlibat
Jakarta – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (DPP PGNR) Oktaria Saputra, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang menyaksikan langsung penyerahan aset Barang Rampasan Negara (BRN) dari aktivitas tambang ilegal kepada PT Timah Tbk di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Menurut Oktaria, tindakan Presiden tersebut menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam menegakkan hukum dan melindungi kekayaan alam Indonesia dari praktik-praktik ilegal yang merugikan negara.
“Langkah Presiden Prabowo ini bukan hanya simbol, tetapi bukti nyata bahwa negara hadir melawan mafia tambang yang selama ini menggerogoti kekayaan rakyat. Ini harus kita dukung bersama,” ujar Oktaria dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Namun demikian, Oktaria menegaskan bahwa penyerahan aset bernilai triliunan rupiah tersebut baru langkah awal. Ia mendesak agar Presiden Prabowo melalui aparat penegak hukum segera menindaklanjuti dengan memproses secara hukum seluruh pihak yang terlibat dalam praktik tambang ilegal tersebut, termasuk oknum-oknum yang melindungi atau ikut bermain di balik layar.
“Negara rugi besar akibat permainan tambang ilegal ini. Tidak boleh ada kompromi. Semua yang terlibat harus diusut tuntas, siapa pun mereka, tanpa pandang jabatan, kedekatan, atau kekuasaan,” tegas Oktaria.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses hukum. Menurutnya, rakyat berhak mengetahui siapa saja yang telah merampas sumber daya alam bangsa ini untuk kepentingan pribadi.
“Kita ingin proses hukum yang terbuka dan adil. Publik harus diberi tahu perkembangan kasus ini agar kepercayaan terhadap penegakan hukum tidak luntur. Ini momentum bagi Presiden Prabowo untuk menunjukkan bahwa hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” tambahnya.
Lebih jauh, Oktaria mengapresiasi koordinasi lintas lembaga yang telah dilakukan Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, serta PT Timah dalam mengamankan aset negara. Ia berharap kerja sama ini dapat diperluas menjadi sistem pencegahan tambang ilegal secara nasional melalui pengawasan berbasis teknologi, regulasi ketat, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pertambangan.
“Langkah ini harus menjadi titik balik menuju tata kelola pertambangan yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat. Negara tidak boleh kalah dari mafia tambang,” pungkasnya.
Oktaria menutup pernyataannya dengan menyerukan agar seluruh elemen bangsa mendukung penuh upaya Presiden Prabowo dalam memberantas praktik tambang ilegal serta menjaga kekayaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Pos Terkait
Suara Terbaru
