JAKARTA– Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut “gagal” menjadi sorotan di ruang digital.
Potongan pernyataan tersebut berpotensi membentuk kesan bahwa pemerintah mengakui seluruh program MBG gagal, padahal pernyataan lengkapnya juga memuat penjelasan mengenai persoalan manajemen dan langkah pembenahan yang sedang dilakukan.
Dalam pernyataannya, Zulhas memang secara terbuka mengakui adanya persoalan serius dalam pelaksanaan MBG.
Ia menyinggung besarnya anggaran yang telah digunakan, tetapi masalah masih muncul, termasuk kasus dugaan keracunan.
“Apa yang gagal, MBG. MBG kita akui gagal,” kata Zulhas dalam sebuah kegiatan di Bandar Lampung pada 4 September 2026.
Namun, pernyataan tersebut tidak berhenti pada kalimat tersebut. Zulhas kemudian menjelaskan bahwa persoalan yang menjadi perhatian pemerintah berkaitan dengan manajemen program.
Ia menyebut pihak yang dinilai bermasalah telah diproses dan Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk pimpinan baru untuk melakukan pembenahan. “Manajemen yang bermasalah sudah diproses. Pak Presiden nunjuk yang baru, anak muda, fresh, pintar, hebat,” ujar Zulhas.
Zulhas juga meminta masyarakat memberikan waktu kepada pemerintah untuk melakukan pembenahan secara bertahap. “Berikan kami waktu satu atau dua bulan agar kami, pemerintah membereskan persoalan ini dan melakukan pembenahan secara bertahap,” katanya.
Pernyataan lanjutan tersebut penting ditempatkan dalam satu rangkaian dengan kalimat mengenai kegagalan, sehingga publik dapat memahami bahwa pemerintah mengakui persoalan sekaligus menyampaikan agenda koreksi.
Dengan demikian, istilah “MBG gagal” dalam pernyataan Zulhas tidak semestinya dilepaskan dari konteks evaluasi atas pelaksanaan program.
Pernyataan itu juga tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk menyimpulkan bahwa seluruh program MBG dihentikan atau seluruh pelaksanaannya tidak berhasil.
Justru, pemerintah menyatakan sedang melakukan pembenahan terhadap aspek manajemen, pengawasan dan keamanan pangan.
*Pengawasan Dapur MBG Diperketat*
Langkah korektif terlihat dari keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara 1.999 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Data tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi BGN bersama Kementerian Kesehatan per 7 September 2026.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan persyaratan tersebut bukan sekadar administratif. “Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS, sertifikasi laik higiene, dan sanitasi menjadi satu syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis,” ujar Sudaryono.
Artinya, angka 1.999 tidak dapat dimaknai sebagai jumlah dapur yang telah terbukti menyebabkan keracunan.
BGN menyatakan dapur-dapur tersebut ditutup sementara karena belum melakukan pendaftaran SLHS dan selanjutnya menjalani proses pemeriksaan serta verifikasi.
Langkah itu justru menunjukkan adanya upaya memperketat standar sebelum operasional dilanjutkan.
Di sisi lain, pemerintah juga menyatakan bahwa persoalan keamanan pangan tidak boleh dianggap ringan.
Kepala BGN Sudaryono sebelumnya menyebut lebih dari 80 persen kasus keracunan MBG yang terjadi belakangan berkaitan dengan pelanggaran SOP, terutama mengenai waktu konsumsi.
Ia juga menyoroti persoalan penyimpanan dan penyajian makanan.
“ Terkait masalah keracunan, saya kira sebagian besar, lebih dari 80 persen, itu adalah pelanggaran SOP.
Yang paling banyak adalah SOP konsumsi waktu,” kata Sudaryono dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI pada 3 September 2026.
Ia mencontohkan adanya dapur dengan kapasitas terbatas yang harus menyiapkan makanan dalam jumlah besar sehingga proses memasak dan penyimpanan tidak sesuai ketentuan.
*Kasus Pati dan Blora Masih Ditelusuri*
Sorotan terhadap MBG kembali meningkat setelah muncul laporan gangguan kesehatan pada siswa dan guru di Pati dan Blora.
Di Blora, puluhan hingga lebih dari seratus siswa SMAN 1 Tunjungan dilaporkan mengalami keluhan seperti diare, pusing dan lemas setelah mengonsumsi menu MBG. Namun, petugas kesehatan saat itu menegaskan penyebab keluhan masih dalam pemeriksaan.
Sementara di Pati, ratusan siswa dari SMP Negeri 1 Gembong dan MTs Negeri 3 Pati dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah menyantap menu MBG.
Data sementara yang diberitakan media berbeda-beda seiring proses pendataan, sementara pemerintah daerah masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebabnya.
Satuan Tugas Percepatan Program MBG Jawa Tengah juga telah melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap SPPG di Rembang, Blora dan Pati menyusul laporan dugaan keracunan tersebut.
Langkah itu menunjukkan bahwa kasus tidak berhenti pada pemberitaan atau viralitas di media sosial, tetapi masuk dalam proses pemeriksaan di lapangan.
Kantor Staf Presiden juga menegaskan bahwa pengelola SPPG harus bertanggung jawab apabila terbukti terjadi kelalaian yang memenuhi unsur pidana.
Tenaga Ahli Utama KSP Aby Ismawan mengatakan evaluasi tetap dilakukan terhadap SPPG yang wilayahnya terdapat laporan keracunan. “Kalau memang masih ada kekurangan nanti akan disempurnakan,” kata Aby.
Karena itu, berbagai kasus dugaan keracunan perlu dibedakan dari kesimpulan bahwa MBG secara keseluruhan “meracuni anak-anak” atau “merusak masa depan bangsa”. Kasus yang terjadi harus ditangani secara serius, tetapi penyebab setiap kejadian tetap harus ditentukan melalui pemeriksaan dan bukti, bukan semata berdasarkan hubungan waktu antara konsumsi makanan dan munculnya keluhan.
Hal serupa berlaku terhadap klaim di media sosial mengenai siswa yang disebut mengalami “hilang ingatan 70 persen”. Klaim individual semacam itu tidak dapat otomatis dijadikan gambaran kondisi seluruh penerima manfaat MBG apabila belum disertai keterangan medis atau hasil pemeriksaan yang dapat diverifikasi.
Pemberitaan media internasional mengenai ribuan orang yang diduga sakit dan penutupan dapur MBG juga perlu dibaca bersama dengan respons pemerintah.
Penutupan sementara SPPG yang belum memenuhi persyaratan, pemeriksaan kasus, evaluasi SOP serta tindakan terhadap pengelola yang dinilai bermasalah menunjukkan bahwa persoalan keamanan pangan sedang menjadi bagian dari agenda pembenahan.
Pada akhirnya, pernyataan Zulkifli Hasan tentang “MBG gagal” memang merupakan kritik terbuka terhadap persoalan pelaksanaan program dan tidak perlu disangkal.
Namun, membaca hanya bagian tersebut tanpa melihat kalimat lanjutan mengenai manajemen bermasalah, pergantian pimpinan dan pembenahan bertahap berisiko menghasilkan kesimpulan yang tidak lengkap.
Publik tetap memiliki alasan untuk mengawasi MBG, terutama menyangkut keselamatan anak, kualitas makanan dan akuntabilitas pengelola. Pada saat yang sama, setiap kasus perlu dipisahkan antara fakta yang telah terverifikasi, dugaan yang masih diperiksa, dan opini yang berkembang di ruang digital.
Dengan cara tersebut, evaluasi terhadap MBG dapat berlangsung berdasarkan bukti sekaligus mendorong pemerintah memperbaiki program tanpa mengabaikan persoalan yang memang terjadi.
