JAKARTA– Narasi mengenai “momen memalukan” Presiden Prabowo Subianto dalam forum internasional kembali beredar di media sosial.
Narasi tersebut antara lain dikaitkan dengan artikel *The Economist* berjudul *“Indonesia’s Prabowo is desperate to impress Trump and Xi”* yang membahas perjalanan luar negeri perdana Prabowo setelah dilantik sebagai Presiden RI pada November 2024.
Artikel tersebut memberikan penilaian kritis terhadap diplomasi Prabowo, termasuk terkait agenda bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, hubungan dengan China, posisi Indonesia dalam isu Laut China Selatan, serta sejumlah komitmen yang disampaikan selama kunjungan luar negeri.
Namun, penilaian sebuah media perlu dibedakan dari fakta mengenai agenda diplomatik yang benar-benar berlangsung.
Salah satu fakta yang tercatat dalam kunjungan tersebut adalah kedatangan Prabowo ke Beijing pada 9 November 2024.
Presiden China Xi Jinping menyambut Prabowo melalui upacara kenegaraan di Great Hall of the People. Dalam prosesi itu, kedua kepala negara mengikuti rangkaian penyambutan resmi, termasuk penghormatan pasukan dan lagu kebangsaan masing-masing negara.
Dalam pertemuan bilateral tersebut, Prabowo secara terbuka menyampaikan apresiasi atas penyambutan yang diterimanya.
*“Saya sangat berterima kasih atas sambutan Presiden Xi, terlebih pada Sabtu malam ini, di mana Presiden Xi tetap menerima saya dengan upacara kenegaraan,”* kata Prabowo, sebagaimana dikutip Sekretariat Negara.
Pertemuan Prabowo dan Xi juga tidak berhenti pada agenda seremonial. Kedua negara membahas penguatan kemitraan strategis Indonesia-Tiongkok.
Pemerintah Indonesia mencatat bahwa hubungan tersebut diarahkan untuk memperkuat kerja sama bilateral sekaligus mendukung kepentingan ekonomi dan stabilitas kawasan.
*Ada Kesepakatan Konkret Indonesia-Tiongkok*
Fakta lain yang perlu ditempatkan dalam konteks adalah penandatanganan sejumlah kesepakatan kerja sama Indonesia-Tiongkok yang disaksikan langsung Prabowo dan Xi Jinping.
Sekretariat Negara mencatat sedikitnya tujuh kesepakatan, antara lain protokol persyaratan fitosanitari untuk ekspor buah kelapa segar Indonesia ke China, pedoman teknis untuk perikanan tangkap berkelanjutan, kerja sama ekonomi biru, sumber daya mineral, mineral hijau, sumber daya air, serta penilaian kesesuaian.
Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa kunjungan Prabowo ke Beijing memiliki agenda kerja sama yang lebih luas daripada sekadar pertemuan dengan Xi Jinping.
Karena itu, penilaian terhadap kunjungan tersebut perlu mempertimbangkan substansi agenda dan hasil yang dicatat, bukan hanya apakah seorang pemimpin negara berhasil atau tidak memperoleh pertemuan dengan tokoh tertentu.
*Prabowo Tetap Berkomunikasi dengan Trump*
Konteks serupa terlihat ketika Prabowo melanjutkan perjalanan ke Amerika Serikat. Pada November 2024, Prabowo memang tidak bertemu langsung dengan Donald Trump dalam rangkaian kunjungan tersebut.
Namun, fakta yang tercatat Reuters menunjukkan Prabowo berbicara melalui telepon dengan Trump yang ketika itu berstatus presiden terpilih.
Dalam percakapan tersebut, Prabowo menyampaikan ucapan selamat kepada Trump dan menyatakan kesediaannya untuk bertemu secara langsung. Trump kemudian merespons positif dan mengatakan mereka dapat bertemu kapan saja.
Reuters juga melaporkan bahwa Trump menyebut Prabowo sebagai sosok yang sangat dihormati dan memuji kemampuan bahasa Inggrisnya.
Fakta tersebut penting karena narasi mengenai diplomasi Prabowo tidak tepat jika disederhanakan menjadi cerita bahwa Presiden Indonesia “ditolak” atau kehilangan akses terhadap pemimpin Amerika Serikat. Tidak adanya pertemuan tatap muka dengan Trump dalam satu rangkaian kunjungan merupakan fakta tersendiri, sementara komunikasi melalui telepon juga merupakan bagian dari fakta diplomatik yang terjadi.
*Bertemu Joe Biden di Gedung Putih*
Selain berkomunikasi dengan Trump, Prabowo juga bertemu langsung Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih pada 12 November 2024.
Menurut catatan Sekretariat Negara, pertemuan berlangsung di Oval Office dan membahas sejumlah isu strategis.
Reuters juga melaporkan bahwa Biden dan Prabowo membicarakan isu iklim, konflik di Timur Tengah, serta Laut China Selatan.
Dengan demikian, rangkaian perjalanan Prabowo pada November 2024 memperlihatkan adanya pertemuan langsung dengan Xi Jinping dan Joe Biden serta komunikasi langsung dengan Trump.
Fakta-fakta tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh agenda diplomasi Prabowo berhasil, tetapi juga membuat penilaian mengenai “momen memalukan” menjadi tidak cukup jika hanya didasarkan pada satu sisi cerita.
*Isu Laut China Selatan Tetap Menjadi Bagian Diplomasi*
Kritik mengenai posisi Indonesia terhadap China dalam isu Laut China Selatan juga menjadi salah satu konteks yang muncul dalam pemberitaan November 2024.
Reuters melaporkan bahwa Prabowo menegaskan Indonesia tetap menjaga kedaulatannya.
Dalam pernyataannya ketika berada di Washington, Prabowo mengatakan, *“We respect all powers, but we will always safeguard our sovereignty.”* Ia juga menekankan pilihan untuk mencari peluang kemitraan ketimbang konflik.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hubungan ekonomi dan diplomasi dengan China tidak secara otomatis berarti Indonesia meninggalkan posisi terkait kedaulatan.
Pada saat yang sama, isu Laut China Selatan memang menjadi persoalan yang membutuhkan penjelasan dan pengelolaan diplomatik secara berkelanjutan.
*Diplomasi Prabowo Berlanjut hingga 2026*
Perkembangan diplomasi Prabowo setelah kunjungan November 2024 juga perlu dimasukkan ketika publik menilai rekam hubungan internasional pemerintahannya.
Pada September 2026, Prabowo menghadiri *Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Rusia*, sebagai tamu kehormatan utama atas undangan Presiden Vladimir Putin.
Sekretariat Negara mencatat forum tersebut berlangsung di Far Eastern Federal University pada 1–4 September 2026.
Dalam forum itu, Prabowo menyampaikan gagasan mengenai pentingnya membangun hubungan ekonomi dan kerja sama lintas kawasan.
Ia menempatkan posisi geografis Indonesia sebagai peluang untuk memperkuat konektivitas dengan kawasan Rusia Timur Jauh dan Eurasia.
*“Samudra Pasifik tidak memisahkan kita. Samudra Pasifik menghubungkan kita. Ia bukanlah tembok di antara kita. Ia harus menjadi jalan raya antara dua perekonomian kita,”* kata Prabowo dalam pidatonya di EEF ke-11.
Kehadiran Prabowo sebagai tamu kehormatan utama tersebut kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bilateral bersama Putin.
Dalam pertemuan di sela-sela EEF, Putin menyebut intensitas komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Indonesia-Rusia.
*Menilai Diplomasi Tidak Cukup dari Satu Judul*
Rangkaian fakta tersebut memberikan konteks bahwa diplomasi internasional Indonesia selama pemerintahan Prabowo berlangsung melalui berbagai kanal dan forum.
Pada 2024, Prabowo melakukan kunjungan ke China dan Amerika Serikat, bertemu Xi Jinping dan Joe Biden, serta berkomunikasi dengan Trump.
Pada 2026, ia kembali tampil dalam forum internasional sebagai tamu kehormatan utama EEF dan bertemu Putin.
Namun, fakta-fakta tersebut juga tidak berarti seluruh kritik terhadap kebijakan luar negeri pemerintah harus dianggap keliru.
Penilaian mengenai efektivitas diplomasi tetap dapat diperdebatkan berdasarkan indikator seperti hasil ekonomi, kepentingan keamanan, posisi Indonesia dalam isu regional, keberlanjutan kesepakatan, dan manfaat konkret bagi kepentingan nasional.
Karena itu, istilah seperti “memalukan” atau “desperate” sebaiknya dipahami sebagai bagian dari framing atau penilaian tertentu, bukan otomatis sebagai fakta objektif.
Publik dapat memeriksa konteks peristiwa secara lebih lengkap dengan melihat siapa yang ditemui, agenda yang dibahas, posisi Indonesia yang disampaikan, serta kesepakatan atau hasil yang lahir dari setiap kunjungan.
Dengan pendekatan tersebut, penilaian terhadap diplomasi Presiden Prabowo tidak berhenti pada judul artikel, potongan video, maupun unggahan media sosial. Rekam diplomasi sebaiknya dibaca secara utuh dengan membedakan fakta yang terverifikasi dari analisis media dan interpretasi yang berkembang di ruang publik.
