JAKARTA – Program pengadaan 1.098 sapi kurban Presiden Prabowo Subianto menggunakan anggaran sekitar Rp100 miliar dari APBN menjadi sorotan publik dan ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa hari terakhir.
Perdebatan muncul setelah Istana mengungkap bahwa anggaran sapi kurban tersebut berasal dari pos Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres) yang memang telah dialokasikan dalam APBN. Potongan video, unggahan akun media sosial, hingga komentar warganet kemudian memunculkan beragam tafsir mengenai penggunaan anggaran negara untuk program kurban Presiden.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa program tersebut bukan penggunaan anggaran ilegal ataupun di luar mekanisme resmi negara.
Wakil Menteri Sekretaris Negara menjelaskan bahwa bantuan sapi kurban Presiden merupakan bagian dari program bantuan sosial kemasyarakatan yang selama ini rutin dijalankan pemerintah pada momentum Iduladha.
Mengutip pemberitaan Detik, pihak Istana menyebut anggaran pengadaan sapi kurban memang berasal dari Banmaspres yang telah diatur dalam APBN dan ditujukan untuk distribusi bantuan kepada masyarakat di berbagai daerah.
“Program ini bagian dari bantuan kemasyarakatan Presiden untuk masyarakat,” demikian dikutip dari pemberitaan Detik.
## Polemik Media Sosial dan Narasi “Kurban Pribadi”
Di media sosial, polemik berkembang karena sebagian publik menganggap penyebutan “sapi kurban Presiden” identik dengan ibadah personal yang semestinya menggunakan dana pribadi.
Narasi tersebut kemudian memunculkan kritik hingga sindiran dari sejumlah akun warganet. Tidak sedikit yang mempertanyakan etika komunikasi publik pemerintah karena bantuan yang bersumber dari APBN tetap dilekatkan dengan nama Presiden.
Namun di sisi lain, pemerintah menilai substansi utama program bukan terletak pada personalisasi bantuan, melainkan distribusi manfaat sosial kepada masyarakat luas.
Sejumlah pengamat juga menilai polemik lebih banyak berkembang pada aspek simbolik dan komunikasi politik dibanding substansi program bantuan itu sendiri.
## Program Dinilai Bantu Peternak Lokal
Selain aspek sosial, pemerintah menekankan bahwa seluruh sapi kurban berasal dari peternak lokal Indonesia.
Pengadaan sapi dilakukan melalui kerja sama dengan peternak daerah, asosiasi peternakan, hingga dinas peternakan di berbagai wilayah. Langkah tersebut dinilai memberi dampak ekonomi langsung terhadap sektor peternakan nasional.
Sapi yang disalurkan memiliki bobot bervariasi mulai sekitar 800 kilogram hingga lebih dari 1 ton dengan kategori premium sesuai standar kesehatan dan syariat kurban.
Hal ini membuat nilai total anggaran tidak bisa dihitung secara sederhana hanya berdasarkan asumsi harga rata-rata sapi.
Pemerintah menjelaskan bahwa harga ternak berbeda di tiap daerah karena dipengaruhi kualitas sapi, jenis ternak, distribusi antarpulau, biaya logistik, hingga standar kesehatan hewan.
## MUI Sebut Tidak Bermasalah Secara Syariat
Polemik penggunaan APBN untuk pengadaan hewan kurban juga mendapat perhatian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Mengutip Suara.com dan Lingkaran.net, MUI menilai penggunaan APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden tidak bertentangan dengan syariat selama manfaatnya kembali kepada masyarakat.
MUI memandang APBN dalam konteks negara modern dapat dipahami sebagai bentuk pengelolaan Baitul Mal yang digunakan untuk kepentingan rakyat.
“Kalau manfaatnya kembali kepada rakyat dan menjadi bagian bantuan sosial keagamaan, itu tidak masalah,” demikian pandangan yang dikutip dari pemberitaan terkait.
## Fokus Pemerintah pada Distribusi Manfaat
Di tengah perdebatan yang berkembang di media sosial, pemerintah menegaskan fokus utama program tetap pada distribusi manfaat kepada masyarakat penerima kurban di berbagai daerah.
Bantuan sapi kurban disebut disalurkan ke pemerintah daerah, pondok pesantren, lembaga sosial, hingga kelompok masyarakat di seluruh Indonesia.
Selain memperkuat syiar Iduladha, program tersebut juga diharapkan membantu pemerataan distribusi pangan sekaligus mendukung perputaran ekonomi peternak lokal nasional.
Perdebatan yang muncul di ruang digital dinilai menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang antara kelompok yang menyoroti etika penggunaan APBN untuk kegiatan keagamaan dan pihak yang melihat program sebagai bentuk redistribusi bantuan sosial negara kepada rakyat.
