JAKARTA- Hasil survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan yang memberikan penilaian rendah terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjelang dua tahun pemerintahan mereka perlu dibaca bersama indikator ekonomi dan ketenagakerjaan nasional.
Data resmi menunjukkan jumlah penduduk bekerja mencapai 148,19 juta orang pada Mei 2026, sementara realisasi investasi sepanjang 2025 tercatat Rp1.931,2 triliun dengan penyerapan 2,71 juta tenaga kerja.
Dalam survei yang dirilis pada 11 Oktober 2026 tersebut, kelompok ahli memberikan skor 2,8 dari 10 untuk Prabowo dan 2,2 untuk Gibran.
Adapun responden masyarakat umum memberikan nilai 4,6 untuk Prabowo dan 4,9 untuk Gibran.
Hasil itu menggambarkan penilaian responden terhadap kepemimpinan kedua pejabat negara berdasarkan instrumen yang digunakan CELIOS.
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menyoroti rendahnya skor yang diberikan kelompok ahli.
Dalam pemberitaan peluncuran hasil survei, Bhima mengatakan, “Kalau ahli bilang itu 2,8 dari 10. Jadi kalau sekolah ini teman-teman bisa nanti menyimpulkan sendiri kira-kira lulus nggak ujian kepemimpinannya.”
Pernyataan tersebut menunjukkan penilaian kritis CELIOS terhadap kinerja pemerintahan.
Namun, skor survei perlu ditempatkan sesuai konteks pertanyaan, profil responden, dan metode pengumpulan data yang digunakan.
Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam evaluasi CELIOS adalah ketenagakerjaan.
Lembaga tersebut mengangkat klaim mengenai 109 juta pekerja yang menerima upah di bawah upah minimum regional (UMR), tingginya pengangguran usia 15–24 tahun, serta tantangan memenuhi janji penciptaan 19 juta lapangan kerja.
Angka 109 juta pekerja tersebut perlu diperiksa berdasarkan sumber data, definisi pekerja, cakupan upah, dan metodologi penghitungannya sebelum dijadikan kesimpulan mengenai kondisi seluruh tenaga kerja Indonesia.
Sebagai pembanding, Badan Pusat Statistik (BPS) melalui rilis ketenagakerjaan 5 Agustus 2026 mencatat jumlah penduduk bekerja pada Mei 2026 mencapai 148,19 juta orang.
Angka tersebut meningkat 522 ribu orang dibandingkan Februari 2026.
BPS juga mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,65 persen, turun 0,03 poin persentase dari periode sebelumnya.
Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk yang bekerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka dalam periode Februari–Mei 2026.
Meski demikian, indikator ini tidak dapat digunakan sendirian untuk menyimpulkan seluruh persoalan ketenagakerjaan telah teratasi.
Kualitas pekerjaan, tingkat upah, kepastian hubungan kerja, produktivitas, dan kesesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri tetap menjadi bagian penting dalam menilai kondisi pasar kerja.
BPS juga mencatat rata-rata upah buruh pada Mei 2026 sebesar Rp3,39 juta per bulan.
Angka rata-rata nasional ini tidak otomatis menggambarkan upah setiap pekerja, sebab pendapatan dapat berbeda menurut sektor usaha, wilayah, jenis pekerjaan, dan karakteristik pekerja.
Karena itu, klaim mengenai pekerja berupah di bawah UMR perlu diperiksa dengan memperhatikan definisi upah minimum dan kelompok pekerja yang masuk dalam penghitungan.
Selain data ketenagakerjaan, realisasi investasi menjadi indikator lain untuk menilai aktivitas ekonomi dan potensi penciptaan lapangan kerja.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3 persen dari target Rp1.905,6 triliun.
Realisasi tersebut tumbuh 12,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan dilaporkan menyerap 2,71 juta tenaga kerja.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani menyatakan, “Sepanjang tahun 2025 total realisasi Rp1.931,2 triliun tumbuh 12,7 persen year on year (yoy).”
Pernyataan tersebut disampaikan dalam penjelasan capaian investasi nasional pada Januari 2026.
Data BKPM memperlihatkan bahwa investasi melampaui target yang ditetapkan untuk 2025, sekaligus memberikan gambaran mengenai aktivitas penanaman modal yang berpotensi mendukung kegiatan produksi dan penyerapan tenaga kerja.
Meski demikian, angka penyerapan tenaga kerja dari realisasi investasi perlu dibaca sesuai definisi dan periode pelaporan BKPM.
Data tersebut merupakan indikator kontribusi kegiatan investasi terhadap pekerjaan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh pekerjaan bersifat permanen, memiliki tingkat upah tertentu, atau menjawab seluruh kebutuhan pencari kerja.
Pengukuran lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui kualitas pekerjaan, persebaran kesempatan kerja, serta kesesuaian antara tenaga kerja yang terserap dan kebutuhan masyarakat di daerah.
Hilirisasi menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memperbesar nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan di dalam negeri.
BKPM mencatat investasi hilirisasi sepanjang 2025 mencapai Rp584,1 triliun, tumbuh 43,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dan berkontribusi 30,2 persen terhadap total realisasi investasi.
Investasi tersebut mencakup sejumlah sektor, antara lain mineral, perkebunan dan kehutanan, minyak dan gas bumi, serta perikanan dan kelautan.
Pengembangan industri pengolahan berpotensi menciptakan kebutuhan tenaga kerja di berbagai tahapan produksi, mulai dari pengolahan bahan baku hingga logistik dan jasa pendukung.
Namun, dampak nyata hilirisasi terhadap kesempatan kerja perlu dinilai berdasarkan jumlah pekerjaan yang tercipta, kebutuhan keterampilan, keterlibatan tenaga kerja lokal, dan keberlanjutan kegiatan industri.
Dengan demikian, kenaikan nilai investasi tidak cukup menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan kebijakan penciptaan lapangan kerja.
Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya membangun industri nasional dan mengurangi ketergantungan pada produk dari luar negeri.
Dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI, 20 Mei 2026, Presiden mengatakan, “Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain.”
Pernyataan tersebut menggambarkan arah kebijakan pemerintah untuk mendorong pengolahan dan produksi di dalam negeri.
Agenda penciptaan kesempatan ekonomi juga mencakup pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, program perumahan rakyat, serta penguatan sektor produktif di daerah.
Program-program tersebut berpotensi memperluas aktivitas ekonomi melalui perdagangan, produksi, konstruksi, distribusi, dan layanan pendukung.
Namun, kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja perlu dibuktikan dengan data pelaksanaan, jumlah penerima manfaat, pekerjaan yang benar-benar tercipta, serta perkembangan program di lapangan.
Target dan rencana pemerintah tidak boleh disamakan dengan hasil yang sudah terealisasi.
Perbandingan antara survei CELIOS dan statistik pemerintah pada akhirnya perlu dilakukan dengan memahami perbedaan indikator yang diukur.
Survei menggambarkan penilaian responden terhadap kinerja pemerintahan, sedangkan BPS mengukur kondisi ketenagakerjaan menggunakan metode statistik.
Data investasi BKPM mencatat realisasi penanaman modal dan penyerapan tenaga kerja dalam cakupan pelaporannya.
Ketiganya dapat saling melengkapi, tetapi tidak dapat dipertukarkan sebagai ukuran yang identik.
Karena itu, penilaian terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tidak cukup hanya bertumpu pada skor survei maupun satu indikator ekonomi.
Peningkatan jumlah penduduk bekerja, penurunan TPT, dan realisasi investasi memberikan gambaran mengenai capaian yang dapat diukur.
Di sisi lain, persoalan upah, pengangguran usia muda, kualitas pekerjaan, pemerataan kesempatan kerja, dan pemenuhan target penciptaan lapangan kerja tetap membutuhkan evaluasi terbuka.
Penilaian yang menyeluruh perlu menggabungkan persepsi publik, data resmi, realisasi program, serta dampak kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
