SMPN 1 Balige dan SMPN 1 Ajibata menjadi perhatian aktivis. Transparansi anggaran dan pelaksanaan kegiatan diminta dibuka berdasarkan data dan dokumen resmi.
Toba, Haksuara.co.id – Program revitalisasi sekolah di Kabupaten Toba, Sumatra Utara, mendapat sorotan dari aktivis dan pemerhati pendidikan. SMPN 1 Balige dan SMPN 1 Ajibata disebut perlu mendapat perhatian terkait realisasi kegiatan, mekanisme pelaksanaan, dan keterbukaan penggunaan anggaran.
Aktivis dan pemerhati pendidikan Hisar Pardomuan meminta informasi mengenai program tersebut dibuka kepada publik. Ia menilai masyarakat perlu mengetahui sumber dan nilai anggaran, pelaksana kegiatan, mekanisme pekerjaan, serta kesesuaian antara rencana dan realisasi di lapangan.
Khusus di SMPN 1 Balige, terdapat informasi mengenai dugaan pelibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan P2SP. Informasi tersebut masih memerlukan verifikasi melalui dokumen, pemeriksaan lapangan, dan klarifikasi pihak terkait.
Kejari Toba Tegaskan Pengawasan Anggaran
Kepala Kejaksaan Negeri Toba, Muslih, S.H., M.H., menegaskan pentingnya pengawasan terhadap program revitalisasi sekolah. Menurutnya, pembangunan fasilitas pendidikan merupakan investasi bagi generasi mendatang sehingga penggunaan anggaran harus tepat sasaran dan tepat guna.
“Program revitalisasi ini adalah bentuk investasi untuk generasi mendatang agar generasi penerus kita berhak mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak,” kata Muslih saat ditemui di Kantor Kejaksaan Negeri Toba.
Ia memastikan Kejaksaan Negeri Toba akan melakukan pengawasan sesuai kewenangannya.
“Kami di Kejaksaan Negeri Toba akan terus mengawasi setiap prosesnya agar setiap nilai anggaran dapat digunakan tepat sasaran dan tepat guna dengan jujur dan profesional,” tegas Muslih saat dikonfirmasi Mediarjn.com di ruang kerjanya.
P2SP dan Pelaksanaan Kegiatan Perlu Diperjelas
Informasi mengenai dugaan pelibatan pihak ketiga pada revitalisasi SMPN 1 Balige menjadi salah satu hal yang perlu diperjelas. Untuk memastikan faktanya, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan, nilai dan sumber anggaran, mekanisme pelaksanaan, pihak yang mengerjakan, laporan pekerjaan, serta kondisi fisik di lapangan.
Sementara SMPN 1 Ajibata juga disebut dalam sorotan terkait realisasi program. Namun, rincian persoalan di sekolah tersebut masih membutuhkan data dan keterangan resmi.
Publik Menunggu Keterbukaan dan Hak Jawab
Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran revitalisasi direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan. Informasi tersebut juga memungkinkan publik membandingkan rencana kegiatan dengan realisasi pekerjaan di lapangan.
Dinas Pendidikan Kabupaten Toba, pihak sekolah, P2SP, dan pihak ketiga yang disebut perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan serta pengawasan program.
Hingga berita ini disusun, Mediarjn.com belum memperoleh klarifikasi resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Toba terkait informasi dan dugaan persoalan dalam pelaksanaan revitalisasi tersebut. Ruang hak jawab tetap terbuka bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
Menunggu Data dan Klarifikasi Resmi
Hingga tahap ini, informasi mengenai dugaan persoalan revitalisasi di SMPN 1 Balige dan SMPN 1 Ajibata masih memerlukan pendalaman berdasarkan data, dokumen, pemeriksaan lapangan, dan keterangan resmi pihak terkait.
Belum terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya tindak pidana atau penyimpangan yang terbukti. Karena itu, pemeriksaan dan klarifikasi menjadi penting untuk memastikan fakta sebenarnya.
Publik kini menunggu kejelasan mengenai nilai dan sumber anggaran, pelaksana kegiatan, mekanisme pekerjaan, progres, hasil revitalisasi, serta proses pengawasan.
Dengan keterbukaan data dan hak jawab seluruh pihak, sorotan terhadap revitalisasi sekolah di Kabupaten Toba dapat diuji berdasarkan fakta, bukan sekadar dugaan.
(Red)
