JAKARTA – Kenaikan utang pemerintah Indonesia sebesar Rp282,52 triliun dalam tiga bulan pertama 2026 menjadi perhatian publik setelah total utang per akhir Maret tercatat mencapai Rp9.920,42 triliun.
Meski nominalnya mendekati Rp10.000 triliun, sejumlah pengamat menilai kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam batas aman karena rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetap terkendali.
Data pemerintah menunjukkan rasio utang Indonesia per Maret 2026 berada di level 40,75 persen terhadap PDB.
Angka tersebut masih jauh di bawah ambang batas maksimal 60 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Perdebatan mengenai utang negara ramai diperbincangkan di media sosial setelah muncul perbandingan jumlah utang antarperiode pemerintahan.
Sebagian warganet menilai kenaikan utang terjadi cukup cepat pada awal masa pemerintahan baru.
Namun, ekonom menekankan bahwa nominal utang tidak bisa dilihat secara terpisah tanpa mempertimbangkan kapasitas ekonomi nasional dan kemampuan negara mengelola pembiayaan.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati, terukur, dan berorientasi pada keberlanjutan fiskal jangka panjang.
Strategi pembiayaan negara juga diarahkan untuk menjaga portofolio utang tetap optimal sekaligus mendukung pengembangan pasar keuangan domestik.
Dalam laporannya, DJPPR menegaskan strategi pengelolaan utang tetap dilakukan secara hati-hati untuk menjaga keseimbangan portofolio pembiayaan negara.
“Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik,” dikutip dari laporan DJPPR Kementerian Keuangan, Jumat (8/5/2026).
Struktur utang pemerintah saat ini dinilai relatif sehat karena mayoritas pembiayaan berasal dari instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai sekitar 87,22 persen dari total utang.
Dominasi pembiayaan berbasis pasar domestik tersebut dianggap mampu mengurangi risiko terhadap gejolak eksternal maupun fluktuasi nilai tukar.
Selain itu, kenaikan utang pada awal tahun juga disebut sebagai bagian normal dari pola pengelolaan APBN.
Pemerintah biasanya melakukan penarikan pembiayaan lebih awal untuk memastikan likuiditas negara tetap terjaga dan belanja pemerintah berjalan sesuai rencana.
Kondisi fiskal Indonesia juga masih tergolong terkendali.
Hingga kuartal I 2026, defisit APBN tercatat sekitar 0,93 persen terhadap PDB.
Angka ini menunjukkan disiplin fiskal pemerintah masih berada dalam kerangka yang aman dan sesuai regulasi.
Sorotan publik terhadap utang negara dinilai wajar di tengah tingginya perhatian masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional.
Namun, literasi fiskal yang utuh dianggap penting agar masyarakat dapat memahami bahwa pengelolaan utang tidak hanya dilihat dari besaran nominal, melainkan juga dari rasio terhadap ekonomi nasional, struktur pembiayaan, kemampuan bayar, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
Pemerintah sendiri terus menekankan bahwa pembiayaan melalui utang digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan, menjaga stabilitas ekonomi, serta memperkuat program prioritas nasional di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.
