JAKARTA- Istana Kepresidenan menegaskan bahwa pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) didasari oleh alasan pribadi.
Pemerintah membantah isu yang menyebutkan adanya tekanan politik dari lingkaran Istana maupun persoalan kondisi kesehatan di balik keputusan tersebut.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri dari Perry Warjiyo pada Ahad, 26 Juli 2026.
Menurut keterangan pemerintah, surat permohonan tersebut tidak memuat alasan intervensi politik ataupun masalah kesehatan.
Sebagaimana dilaporkan oleh beberapa media, Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan Perry Warjiyo yang mengajukan permohonan berhenti dari jabatannya atas alasan pribadi melalui surat resmi kepada Presiden.
*Dinamika Informasi dan Klarifikasi Pemerintah*
Dalam pemberitaannya, *Tempo* melaporkan adanya dugaan tekanan politik yang berkembang terkait pengunduran diri Perry Warjiyo.
Menanggapi narasi yang beredar di masyarakat, pemerintah menyatakan tidak terdapat dasar resmi yang membuktikan adanya tekanan terhadap Perry Warjiyo.
Hingga saat ini, belum terdapat hasil penyelidikan, proses hukum, atau putusan lembaga berwenang yang menyatakan adanya intervensi sebagaimana narasi yang beredar.
Berdasarkan laporan *CNBC Indonesia*, Mensesneg Prasetyo Hadi menepis spekulasi publik yang mengaitkan keputusan Gubernur BI dengan tekanan dari pihak Istana.
Prasetyo menegaskan bahwa pertanyaan terkait spekulasi tersebut berasal dari asumsi yang berkembang di media dan masyarakat, sementara dokumen resmi hanya mencantumkan alasan personal.
Sementara itu, dari pihak internal bank sentral, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam konferensi pers di Kantor Bank Indonesia mengonfirmasi bahwa permohonan pengunduran diri tersebut diajukan oleh Perry Warjiyo secara sukarela karena alasan pribadi tertanggal 25 Juli 2026.
*Mekanisme Transisi Berdasarkan Aturan Perundang-undangan*
Pemerintah menyatakan mekanisme transisi kepemimpinan di Bank Indonesia dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan kebijakan moneter sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Proses transisi ini merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, teranyar melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), yang mengatur tata kelola serta independensi kelembagaan bank sentral.
Pemerintah menyatakan penunjukan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti sebagai Pejabat Sementara (Pstmt) Gubernur BI dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Bank Indonesia.
Langkah ini diambil agar pelaksanaan Rapat Dewan Gubernur (RDG BI) serta perumusan kebijakan stabilitas moneter tetap berlangsung tanpa hambatan.
Mengenai pengusulan nama Gubernur BI definitif kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mensesneg menyampaikan bahwa Presiden masih mencermati tahapan tersebut dan belum menetapkan calon pengganti dalam waktu dekat.
*Konsep Independensi Moneter dan Ekspektasi Pasar*
Dalam teori ekonomi moneter, perubahan persepsi pelaku pasar terhadap independensi bank sentral dapat memengaruhi volatilitas jangka pendek pada nilai tukar maupun pasar keuangan, bergantung pada kondisi fundamental ekonomi dan respons kebijakan.
Ditinjau dari perspektif analisis kebijakan makroekonomi, kejelasan transmisi informasi pada masa transisi pimpinan otoritas moneter memiliki beberapa keterkaitan dengan indikator pasar:
* *Sentimen Nilai Tukar:* Perubahan persepsi pasar berpotensi memengaruhi dinamika jangka pendek nilai tukar Rupiah.
* *Kepercayaan Investor:* Pelaku pasar cenderung mencermati konsistensi regulasi dan kepastian tata kelola kebijakan ekonomi makro.
* *Dinamika Pasar Obligasi:* Pergerakan pada imbal hasil (*yield*) Surat Berharga Negara (SBN) dipengaruhi oleh sejauh mana pasar menilai stabilitas transisi kelembagaan.
*Prinsip Kelembagaan Bank Sentral*
Dalam literatur ekonomi moneter, independensi Bank Indonesia diukur melalui kerangka hukum, mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG BI), serta pelaksanaan fungsi bank sentral, termasuk sebagai pemberi pinjaman terakhir (*lender of the last resort*), bukan semata-mata bergantung pada pergantian figur kepemimpinan.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menghormati independensi BI sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat hasil penyelidikan, proses hukum, atau putusan lembaga berwenang yang menyatakan adanya tekanan Istana terhadap keputusan pengunduran diri Perry Warjiyo.
