JAKARTA – Penanganan dampak gempa bumi Magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 15 Agustus 2026 belum berhenti.
Di tengah kritik publik terhadap penanganan bencana, berbagai unsur pemerintah bersama personel gabungan masih bekerja memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak hingga memasuki tahap pemulihan.
Penanganan gempa NTT tidak hanya dilakukan pada fase evakuasi dan distribusi bantuan awal.
Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPBD, TNI, Polri, kementerian/lembaga, tenaga kesehatan, relawan, serta pemerintah daerah juga menangani infrastruktur, layanan kesehatan, pendataan kerusakan hingga persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Data BNPB menunjukkan pekerjaan di lapangan terus berlangsung. Pada pembaruan 22 Agustus 2026, tercatat lebih dari 5.000 gempa susulan terjadi, sementara jumlah pengungsi mencapai 150.576 jiwa. Pada saat yang sama, ribuan personel gabungan masih dikerahkan untuk menangani dampak bencana.
*Penanganan Gempa NTT Melibatkan Ribuan Personel*
Besarnya dampak gempa membuat penanganan tidak mungkin dilakukan oleh satu institusi saja. BNPB menjadi salah satu unsur koordinasi bersama pemerintah daerah dan berbagai lembaga lainnya.
Hingga hari kedelapan pascagempa, Pos Pendamping Nasional mencatat 5.832 personel TNI, 238 personel Polri, serta 903 relawan dari 104 organisasi terlibat dalam penanganan darurat. Jumlah tersebut belum termasuk sejumlah tim dari kementerian dan lembaga lainnya, termasuk BNPB.
Sejak awal, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto juga telah menginstruksikan sejumlah langkah strategis untuk mempercepat penanganan di wilayah terdampak.
“*Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal,”* tegas Suharyanto saat rapat koordinasi penanganan darurat gempa Flores pada 16 Agustus 2026.
BNPB kemudian membentuk Posko Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan posko taktis di Maumere untuk memperkuat koordinasi penanganan di Flores bagian barat dan timur.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa respons terhadap gempa dirancang melalui sistem koordinasi lintas lembaga, bukan bergantung pada kehadiran satu pejabat di satu lokasi.
*Infrastruktur Vital Mulai Dipulihkan*
Salah satu indikator penanganan darurat adalah pemulihan fasilitas vital yang dibutuhkan masyarakat untuk kembali menjalankan aktivitas.
Dalam laporan BNPB per 21 Agustus 2026, kondisi kelistrikan di wilayah pelayanan Flores bagian timur dan barat telah mencapai 100 persen pulih. Sebanyak 11 trafo gardu induk, 59 penyulang dan 3.478 gardu distribusi telah kembali menyala.
Di sektor telekomunikasi, sebanyak 735 site provider telah kembali difungsikan. Perbaikan jaringan fiber optic bawah laut ruas Ende-Tente juga masih dilakukan.
Sementara itu, sembilan ruas jalan nasional yang terdampak gempa, termasuk 64 titik longsoran dan lima titik patahan, dilaporkan telah kembali fungsional. Akses utama yang menghubungkan Ende dan Nagekeo juga telah dapat digunakan kembali untuk mendukung mobilitas dan distribusi logistik.
Pemulihan tersebut bukan berarti seluruh persoalan infrastruktur telah selesai.
BNPB masih mencatat kerusakan rumah, fasilitas pendidikan, serta kebutuhan dasar masyarakat yang harus ditangani dalam tahap berikutnya.
*Bantuan Logistik Terus Dikirim ke Flores*
Distribusi logistik juga menjadi bagian penting dalam penanganan gempa NTT.
BNPB mencatat Pos Pendukung Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma terus menerima dan mengirimkan bantuan ke wilayah terdampak.
Pada 19 Agustus 2026, sebanyak 198 ton bantuan dikirim melalui 14 sorti penerbangan.
Bantuan tersebut terdiri atas pangan dan nonpangan, termasuk sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, matras, selimut, genset, hygiene kit hingga alat penjernih air.
Secara kumulatif, sejak 15 hingga 19 Agustus, bantuan yang didistribusikan menggunakan pesawat TNI AU mencapai sekitar 251 ton melalui 19 sorti penerbangan. Sementara bantuan dari Dana Siap Pakai BNPB yang dikirim menggunakan pesawat kargo komersial mencapai 345 ton melalui 23 sorti.
Artinya, distribusi bantuan tidak berhenti setelah fase awal bencana. Mekanisme logistik terus berjalan dari pusat menuju titik-titik terdampak di Flores.
*Pelayanan Kesehatan Diperkuat*
Selain kebutuhan pangan dan tempat tinggal, pelayanan kesehatan menjadi perhatian dalam penanganan korban gempa.
Pada hari kedelapan pascagempa, KRI dr. Suharso-990 bersandar di Pelabuhan Reo, Kabupaten Manggarai. Kapal milik TNI Angkatan Laut tersebut memiliki fasilitas untuk tindakan medis besar serta kapasitas rawat inap hingga 75 pasien.
Pelayanan kesehatan juga diperkuat melalui rumah sakit lapangan yang dibangun di sejumlah lokasi serta kehadiran Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga di wilayah Manggarai Timur.
Pemerintah juga menjalankan dapur umum dan distribusi kebutuhan dasar.
Sekretariat Negara melaporkan tiga dapur umum Kementerian Sosial di Mano, Pota dan Dampek, Manggarai Timur, mampu memproduksi total 6.000 bungkus makanan siap saji per hari untuk dua kali makan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi salah satu prioritas.
“*Pada penanganan bencana di NTT, pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban terdampak menjadi salah satu hal yang penting. Tim terus bergerak memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan menyalurkan bantuan logistik dan membangun dapur umum,*” kata Gus Ipul.
*Pemerintah Tidak Hanya Menangani Fase Darurat*
Penanganan bencana juga bergerak menuju fase pemulihan. Pendataan kerusakan menjadi bagian penting karena data tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan bantuan dan pembangunan kembali.
Pada 21 Agustus, BNPB mencatat 45.006 unit rumah terdampak, terdiri dari 17.175 rumah rusak berat, 9.818 rusak sedang dan 18.013 rusak ringan. Pada sektor pendidikan, sebanyak 1.378 sekolah, 177.678 siswa dan 21.166 guru terdampak.
Pemerintah daerah NTT kemudian memperkuat mekanisme pendataan dengan mengintegrasikan data kerusakan sektoral dan kewilayahan ke dalam basis data geospasial.
BPBD NTT pada 3 September 2026 melaporkan adanya koordinasi pengumpulan dan konsolidasi data menggunakan teknologi spasial dan udara, termasuk drone, untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana.
Area Manager SIAP SIAGA NTT Silvia Fanggidae menjelaskan pentingnya kecepatan sekaligus akurasi pendataan.
“*Melakukan penilaian, verifikasi, dan validasi kerusakan untuk skala dampak seperti di Flores dalam waktu 90 hari itu tidak mudah.*”
Menurut dia, pemanfaatan teknologi spasial darat dan udara diperlukan agar pemerintah memiliki basis data yang akurat untuk mendukung penyusunan rencana pemulihan.
*Pemulihan Membutuhkan Data yang Akurat*
Tahap pemulihan tidak sekadar memperbaiki bangunan yang rusak. Pemerintah daerah NTT mulai mengarahkan proses rekonstruksi agar pembangunan kembali dapat dilakukan secara lebih aman dan terintegrasi.
Plt. Kepala BAPPERIDA Provinsi NTT Teresia M. Florensia mengatakan data menjadi elemen penting dalam memastikan pemulihan berjalan dengan baik.
“*Kita harus mengawal agar pemulihan berjalan baik, dan di sinilah data menjadi sangat penting.*”
Pendataan tersebut juga diperlukan untuk membuka akses terhadap pembiayaan pemulihan dari pemerintah pusat maupun mitra pembangunan.
BPBD NTT mencatat estimasi kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai sekitar Rp2,59 triliun berdasarkan data yang tersedia pada awal September.
Angka tersebut menunjukkan besarnya skala pekerjaan yang harus dilakukan setelah fase tanggap darurat.
*Kritik Tetap Penting, tetapi Penanganan Perlu Dilihat Secara Utuh*
Kritik terhadap penanganan gempa NTT tetap memiliki tempat dalam ruang publik.
Masih adanya warga yang membutuhkan bantuan, rumah yang belum diperbaiki, fasilitas umum yang rusak dan kebutuhan pengungsi yang belum seluruhnya terpenuhi harus menjadi bahan evaluasi pemerintah.
Namun, kritik tersebut perlu ditempatkan dalam konteks bahwa penanganan bencana merupakan proses bertahap.
Di satu sisi, pemerintah harus memastikan tidak ada kebutuhan korban yang terabaikan.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu melihat pekerjaan ribuan personel yang masih berada di lapangan, mulai dari distribusi bantuan, pelayanan kesehatan, evakuasi, pendataan hingga pemulihan infrastruktur.
Dengan demikian, ukuran penanganan bencana tidak semata-mata apakah seluruh persoalan sudah selesai atau belum.
Yang juga perlu dilihat adalah apakah respons pemerintah berjalan, apakah bantuan terus dikirim, apakah layanan dasar dipulihkan, serta apakah terdapat mekanisme untuk memperbaiki kekurangan.
*Pemulihan Gempa NTT Masih Panjang*
Gempa Flores dengan magnitudo 7,7 meninggalkan dampak besar bagi masyarakat NTT. Karena itu, proses pemulihan tidak dapat diselesaikan hanya dalam hitungan hari.
Data terbaru BPBD NTT menunjukkan pemerintah daerah kini mulai memperkuat basis data spasial untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi.
Langkah tersebut memperlihatkan bahwa penanganan telah bergerak dari respons darurat menuju agenda pemulihan yang lebih panjang.
Dukungan masyarakat tetap dibutuhkan, baik bagi korban maupun petugas yang bekerja di lapangan.
Mengawal pemerintah melalui kritik dan evaluasi tetap penting. Namun, apresiasi terhadap kerja petugas serta solidaritas kepada korban juga tidak kalah penting agar proses pemulihan masyarakat NTT dapat berjalan secara bersama-sama.
