Jakarta- Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Endang Setyawati Thohari, menyuarakan pentingnya kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan produktivitas dan melindungi kepentingan petani tebu rakyat.
Srikandi Partai Gerindra ini mendorong pemerintah menyusun data rendemen tebu yang lengkap dan terperinci di setiap wilayah. Data tersebut diperlukan sebagai dasar untuk memetakan persoalan sekaligus merumuskan kebijakan peningkatan daya saing gula tebu rakyat.
“Kita harus ada data yang lengkap, terutama data rendemennya di setiap wilayah,” ujar Endang, Kamis 24/9.
Menurut legislator Partai Gerindra tersebut, setiap daerah memiliki kondisi agroekologi dan karakteristik usaha tani yang berbeda. Karena itu, tingkat rendemen tebu tidak dapat diperlakukan secara seragam dalam penyusunan kebijakan.
Pemetaan berbasis wilayah dinilai penting agar pemerintah dapat mengetahui daerah dengan produktivitas tinggi maupun wilayah yang mengalami penurunan. Dari data tersebut, intervensi dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata petani di lapangan.
Kader Partai Gerindra pimpinan Presiden Prabowo ini menegaskan bahwa data rendemen harus dilengkapi dengan kajian terhadap faktor-faktor yang menyebabkan produktivitas tebu menurun. Pemerintah perlu mengidentifikasi secara jelas apakah penurunan dipengaruhi oleh kebijakan, kondisi tata niaga, masuknya gula impor, atau persoalan dalam usaha tani.
“Kira-kira kenapa penurunannya. Apakah itu dari kebijakan pemerintah atau dari ketidakseriusan para petani kita karena adanya impor. Nah, ini harus jelas,” katanya.
Menurut Endang, kejelasan akar persoalan akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan petani. Kebijakan yang bersifat umum tanpa didukung data rinci dikhawatirkan tidak efektif menyelesaikan persoalan di setiap sentra produksi tebu.
Selain persoalan rendemen, Endang turut menyoroti perlunya evaluasi terhadap kerja sama antara APTRI dan ID Food. Hubungan antara petani tebu dan badan usaha yang berperan dalam tata niaga gula harus terus diperkuat agar memberikan manfaat lebih optimal bagi petani.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai negara dengan industri gula yang kuat. Potensi tersebut perlu dibangkitkan kembali melalui peningkatan produktivitas, pembenahan tata kelola, penguatan kelembagaan petani, serta dukungan pemerintah yang konsisten.
Endang pun mendorong Komisi IV DPR RI memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Perkebunan, untuk mencari penyelesaian atas berbagai kendala yang dihadapi petani tebu rakyat.
“Komisi IV nanti bisa mendorong Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Perkebunan, untuk memperhatikan kembali kendala-kendala yang dialami oleh APTRI,” pungkasnya.
Endang berharap pemetaan rendemen yang akurat dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan intervensi yang lebih tepat, mulai dari peningkatan kualitas budidaya, penyediaan sarana produksi, hingga penguatan kelembagaan petani.
Dengan kebijakan yang disusun berdasarkan kondisi setiap wilayah, produktivitas tebu rakyat diharapkan meningkat dan kesejahteraan petani semakin kuat. Langkah tersebut juga penting untuk meningkatkan daya saing industri gula nasional.
