JAKARTA– Aktivitas United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) kembali menempatkan isu West Papua dalam ruang komunikasi politik regional dan internasional pada September 2026.
Perkembangan tersebut terlihat dari pernyataan ULMWP terkait dinamika Melanesian Spearhead Group (MSG), Pacific Islands Forum (PIF), hingga seruan agar isu West Papua dibahas dalam Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
ULMWP secara terbuka membawa agenda politik kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri bagi West Papua.
Dalam sejumlah publikasinya, organisasi tersebut menggunakan jejaring politik, forum regional, parlemen, serta komunikasi internasional untuk meningkatkan perhatian terhadap agenda yang diperjuangkannya.
Pada 23 September 2026, ULMWP melalui situs resminya menerbitkan pernyataan yang mengaitkan kematian enam warga di Yahukimo dengan operasi aparat keamanan Indonesia.
ULMWP kemudian menyerukan agar persoalan West Papua diangkat dalam Sidang Umum PBB.
Pernyataan tersebut merupakan posisi ULMWP dan sejumlah rincian yang disampaikan belum memperoleh verifikasi independen.
Dalam pernyataan tersebut, Benny Wenda yang disebut sebagai Interim President ULMWP menyerukan perhatian internasional terhadap isu West Papua.
ULMWP menyatakan, *“Justice and peace in West Papua can only come through international pressure.”* Pernyataan ini menggambarkan posisi politik organisasi tersebut yang mendorong keterlibatan internasional lebih jauh terhadap persoalan Papua.
Pemberitaan Solomon Times mengenai pernyataan itu juga menegaskan bahwa angka korban yang disampaikan ULMWP belum dikonfirmasi oleh otoritas Indonesia, PBB, maupun pemantau independen.
Karena itu, klaim mengenai jumlah korban dan kronologi peristiwa perlu ditempatkan sebagai klaim pihak yang menyampaikannya, bukan langsung diperlakukan sebagai fakta yang telah terverifikasi.
Aktivitas ULMWP di kawasan Pasifik juga terlihat dalam responsnya terhadap perkembangan MSG di Koror, Palau.
PINA melaporkan bahwa para pemimpin MSG meminta Indonesia memfasilitasi kunjungan Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB ke wilayah Papua dan mencatat kemungkinan peninjauan status Indonesia sebagai associate member pada 2027 apabila langkah tersebut tidak dilakukan.
Namun, pejabat Fiji yang memimpin MSG saat ini menegaskan bahwa belum ada kesimpulan mengenai peninjauan status Indonesia.
Perbedaan antara keputusan forum dan interpretasi ULMWP menjadi penting dalam membaca perkembangan tersebut.
ULMWP menyambut keputusan MSG sebagai perkembangan menuju akuntabilitas. Wakil Presiden Eksekutif ULMWP Octovianus Mote mengatakan, *“We are deeply encouraged by the decision of the MSG leaders to move beyond the language of diplomacy and toward the language of accountability.”*
Pernyataan itu merupakan pandangan ULMWP atas keputusan MSG.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Fiji Sakiasi Ditoka memberikan penjelasan yang lebih bernuansa mengenai posisi MSG.
Ia mengatakan bahwa kelompok tersebut belum mengambil kesimpulan mengenai peninjauan status Indonesia.
Bahkan, dalam konteks kedaulatan, Ditoka menyatakan, *“As far as sovereignty is concerned, we have settled that. They belong to Indonesia.”*
Ia sekaligus menjelaskan adanya kepedulian negara-negara Melanesia terhadap kesejahteraan masyarakat di Papua.
Perkembangan itu menunjukkan pentingnya membedakan antara keputusan suatu forum, interpretasi organisasi politik terhadap keputusan tersebut, dan kesimpulan yang dapat ditarik publik.
Masuknya isu Papua ke forum regional atau internasional menunjukkan adanya perhatian diplomatik, tetapi tidak dengan sendirinya menjadi pembuktian terhadap seluruh klaim yang disampaikan oleh pihak tertentu.
Dalam konteks yang sama, aktivitas ULMWP juga tidak dapat secara otomatis diposisikan sebagai representasi tunggal seluruh masyarakat Papua.
Papua memiliki keragaman masyarakat, kepentingan sosial, aspirasi politik, serta pandangan mengenai masa depan wilayahnya.
Karena itu, setiap pernyataan organisasi politik perlu dipahami sebagai posisi organisasi tersebut, kecuali terdapat dasar yang memadai untuk menyatakan representasi yang lebih luas.
Sementara itu, Indonesia terus menjalankan diplomasi dengan negara-negara Pasifik melalui jalur bilateral maupun kelembagaan regional.
Pada 24 September 2026, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertemu Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon Rick Nelson Houenipwela di sela-sela Sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York.
Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama pembangunan, perdagangan, dan peningkatan kapasitas.
Kerja sama yang dibahas mencakup sektor perikanan dan pertanian, sementara kedua negara juga mendorong finalisasi kerja sama pendidikan dan kebudayaan.
Sugiono turut mengundang pelaku usaha Kepulauan Solomon mengikuti Trade Expo Indonesia pada 14–18 Oktober 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Menlu Kepulauan Solomon menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia melalui program beasiswa dan peningkatan kapasitas teknis.
Selain hubungan bilateral, Sugiono bertemu Sekretaris Jenderal PIF Baron Divavesi Waqa untuk membahas pembangunan kawasan dan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menegaskan kembali komitmennya mendukung tujuan pembangunan kawasan yang mengacu pada *2050 Strategy for the Blue Pacific Continent*.
Indonesia juga menyatakan dukungan terhadap Pacific Resilience Facility serta peningkatan dialog tingkat tinggi dengan negara-negara kepulauan Pasifik.
Rangkaian pertemuan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan Indonesia di Pasifik berlangsung melalui agenda kerja sama yang lebih luas, mulai dari pembangunan, perdagangan, peningkatan kapasitas, perikanan, pertanian, pendidikan, kebudayaan hingga ketahanan iklim.
Hubungan tersebut berjalan berdampingan dengan dinamika politik mengenai Papua yang berkembang di sejumlah forum kawasan.
Dengan demikian, perkembangan aktivitas ULMWP perlu dibaca dalam konteks diplomasi yang lebih luas.
Di satu sisi, ULMWP menggunakan jejaring regional dan internasional untuk mengangkat agenda politik West Papua.
Di sisi lain, Indonesia menjalankan hubungan antarpemerintah dan kerja sama konkret dengan negara-negara Pasifik serta PIF.
Bagi publik, perbedaan tersebut penting dipahami agar sebuah pernyataan tidak memperoleh legitimasi hanya karena disampaikan di forum internasional.
Sumber informasi, posisi politik pihak yang berbicara, konteks forum, data pendukung, serta verifikasi independen tetap menjadi faktor penting dalam membaca isu Papua.
Dinamika September 2026 sekaligus memperlihatkan bahwa isu West Papua masih menjadi bagian dari percakapan politik di kawasan Pasifik.
Namun, perkembangan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional dengan melihat seluruh konteks, termasuk posisi ULMWP, sikap negara-negara Pasifik, perkembangan dalam MSG dan PIF, serta diplomasi Indonesia yang terus diarahkan pada penguatan hubungan dan kerja sama kawasan.
