JAKARTA-Sorotan publik terhadap anggaran pengadaan sepatu dalam program Sekolah Rakyat terus berkembang, terutama setelah muncul angka estimasi hingga Rp700 ribu per pasang.
Nilai tersebut memicu perdebatan di ruang publik karena dinilai tidak sejalan dengan harga pasar sepatu sekolah pada umumnya.
Namun, jika ditelusuri lebih jauh, angka tersebut sejatinya merupakan bagian dari perencanaan awal anggaran yang belum final.
Dalam sistem pengadaan pemerintah, nilai yang tercantum dalam dokumen anggaran masih bersifat pagu atau batas maksimal, yang nantinya akan disesuaikan melalui proses lelang terbuka.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa harga tersebut masih sangat mungkin berubah.
Ia menjelaskan bahwa harga riil akan ditentukan dalam mekanisme pengadaan yang kompetitif dan transparan.
“Kalau sekarang disebut Rp700 ribu, nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu.
Karena ada proses lelang,” ujar Gus Ipul usai meninjau pembangunan Sekolah Rakyat di Kedung Cowek, Surabaya, Minggu (3/5/2026).
Penjelasan ini menunjukkan bahwa angka yang beredar di publik belum mencerminkan harga akhir.
Dalam praktiknya, proses lelang justru dirancang untuk menekan harga agar lebih efisien sekaligus tetap memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan.
Di sisi lain, pengadaan sepatu dalam program Sekolah Rakyat juga tidak berdiri sendiri.
Program ini dirancang sebagai paket pemenuhan kebutuhan dasar siswa secara menyeluruh, mulai dari perlengkapan sekolah, seragam, hingga dukungan kebutuhan harian lainnya.
Karena itu, melihat anggaran sepatu secara terpisah tanpa konteks program secara utuh berpotensi menimbulkan persepsi yang kurang lengkap.
Kemensos juga memastikan bahwa seluruh proses pengadaan akan dilakukan secara akuntabel.
Gus Ipul menegaskan bahwa pihaknya tidak membuka ruang bagi praktik yang menyimpang dalam pengadaan barang dan jasa.
“Saya sudah pastikan tidak boleh ada lobi, tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada rekayasa dalam proses pengadaan,” tegasnya.
Ia bahkan menambahkan bahwa kementerian siap mengambil langkah tegas jika ditemukan indikasi pelanggaran.
“Kalau ada manipulasi atau kongkalikong, kami akan jadi pihak pertama yang melaporkan,” lanjutnya.
Dalam konteks ini, mekanisme pengadaan pemerintah memang dirancang berlapis, mulai dari perencanaan, verifikasi, hingga evaluasi hasil lelang.
Tahapan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan setiap anggaran publik digunakan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain soal harga, aspek kualitas juga menjadi pertimbangan penting dalam pengadaan.
Spesifikasi sepatu yang direncanakan kemungkinan mencakup daya tahan, kenyamanan, serta penggunaan jangka panjang bagi siswa, yang tidak selalu sebanding dengan produk di pasar umum.
Dengan demikian, perdebatan yang muncul saat ini dapat dilihat sebagai bagian dari dinamika pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah.
Di saat yang sama, klarifikasi dari pihak terkait menunjukkan bahwa proses masih berjalan dan terbuka untuk penyesuaian.
Ke depan, transparansi dalam setiap tahapan pengadaan menjadi kunci agar program Sekolah Rakyat tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mendapat kepercayaan publik.
Dengan mekanisme yang terbuka dan kompetitif, diharapkan hasil akhirnya dapat memberikan manfaat optimal bagi para siswa.
