JAKARTA – Nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp17.400 per dolar AS memicu gelombang kekhawatiran di ruang publik.
Di media sosial, muncul berbagai narasi yang menuding pemerintah dan Bank Indonesia sengaja membiarkan rupiah melemah demi kepentingan tertentu, mulai dari dorongan ekspor hingga keuntungan pihak yang menyimpan dolar AS.
Narasi tersebut berkembang cepat di tengah sensitivitas publik terhadap pergerakan kurs.
Apalagi, pelemahan rupiah terjadi bersamaan dengan kebijakan pembatasan pembelian dolar AS tanpa underlying transaction menjadi maksimal US$25.000 per bulan.
Namun jika dilihat lebih dalam, tekanan terhadap rupiah saat ini justru lebih mencerminkan dinamika global yang sedang tidak ramah bagi mayoritas negara berkembang, bukan sekadar persoalan domestik Indonesia.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait perkembangan Rupiah saat ini. Menurutnya, ada dua alasan yang membuat Rupiah mengalami undervalue di tengah kondisi perekonomian yang tumbuh.
“Tadi dibahas dan mendapatkan arahan mengenai nilai tukar, bahwa yang pertama nilai tukar sekarang itu undervalue. Undervalue dan ke depan kita yakini akan stabil dan menguat,” kata Perry usai rapat bersama dengan Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/5/2026), malam.
Perry mengatakan pertumbuhan ekonomi 5,61% di kuartal I – 2026, inflasi dalam kondisi rendah, cadangan devisa kuat, dan kredit yang tumbuh tinggi, seharusnya menjadi dasar untuk menunjukkan Rupiah akan stabil dan menguat.
Namun, diakui bahwa dalam jangka pendek ini ada tekanan terhadap nilai tukar hingga saat ini menembus ke level Rp 17.400 per US$.
*Penguatan Dolar AS Sedang Menekan Banyak Mata Uang Emerging Market*
Secara historis, ketika dolar AS menguat agresif akibat suku bunga tinggi di Amerika Serikat, hampir seluruh mata uang emerging market mengalami tekanan.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan dua faktor. “Sebabnya ada dua yaitu faktor global, dan kemudian pada faktor musiman,” kata Perry.
Dia menjelaskan faktor global yang dimaksud harga minyak yang tinggi, suku bunga Amerika Serikat yang meningkat, imbal hasil pada obligasi yield US Treasury 10 tahun yang tinggi hingga 4,47%, kemudian mata uang Dollar yang mengalami penguatan.
“Dan pak Menko (Perekonomian) tadi mengatakan terjadinya pelarian modal dari emerging market termasuk Indonesia,” katanya.
Selain itu Perry juga menjelaskan ada alasan musiman yang terjadi.
“April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi, ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jamaah haji. Tapi Rupiah adalah undervalue dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu,” katanya.
Fenomena ini tidak hanya terjadi pada rupiah.
Mata uang seperti yen Jepang, won Korea Selatan, peso Filipina, hingga rupee India juga mengalami volatilitas akibat arus modal global yang kembali masuk ke aset berbasis dolar AS.
Pasar saat ini masih mencermati kebijakan suku bunga Federal Reserve yang bertahan tinggi lebih lama dari perkiraan.
Yield US Treasury yang meningkat membuat investor global cenderung memindahkan dana ke instrumen dolar yang dianggap lebih aman.
Di saat bersamaan, konflik geopolitik di Timur Tengah ikut mendorong kenaikan harga minyak dan meningkatkan risk aversion di pasar keuangan global.
Dalam kondisi seperti ini, mata uang negara berkembang memang cenderung lebih rentan mengalami tekanan.
Menurut analis pasar, kombinasi suku bunga tinggi AS, kenaikan yield obligasi pemerintah Amerika Serikat, dan capital outflow dari emerging market menjadi faktor dominan pelemahan rupiah beberapa bulan terakhir.
*Pembatasan Pembelian Dolar Bukan Tanda Krisis*
Salah satu isu yang ramai diperdebatkan adalah kebijakan pembatasan pembelian dolar AS tanpa underlying transaction maksimal US$25.000 per bulan.
Di media sosial, kebijakan ini bahkan dikaitkan dengan spekulasi bahwa cadangan devisa Indonesia sedang bermasalah.
Padahal, berdasarkan data dan kebijakan sebelumnya, aturan tersebut bukan hal baru.
Bank Indonesia sebenarnya pernah menerapkan kebijakan serupa sejak 2015 untuk memastikan transaksi pembelian valuta asing dalam jumlah besar benar-benar memiliki kebutuhan riil, seperti impor, pendidikan, kesehatan, perjalanan luar negeri, atau investasi legal.
Dalam praktik global, pengawasan transaksi valas merupakan langkah yang cukup lazim dilakukan bank sentral untuk mencegah spekulasi berlebihan dan panic buying saat pasar sedang bergejolak.
Artinya, kebijakan tersebut lebih tepat dipahami sebagai instrumen stabilisasi pasar dibanding sinyal krisis ekonomi.
*Mengapa Rupiah Belum Langsung Menguat?*
Pertanyaan lain yang muncul adalah mengapa rupiah belum langsung menguat setelah Presiden Prabowo Subianto menyetujui tujuh strategi penguatan rupiah yang diajukan Bank Indonesia.
Dalam konteks pasar keuangan global, stabilisasi nilai tukar memang tidak bekerja secara instan.
Pergerakan kurs dipengaruhi banyak variabel eksternal yang bergerak sangat cepat, mulai dari ekspektasi suku bunga The Fed, harga energi dunia, kondisi geopolitik, hingga perilaku investor asing.
Karena itu, efektivitas kebijakan moneter umumnya diukur dalam horizon menengah, bukan hitungan jam atau sehari setelah diumumkan.
Pasar juga cenderung melihat konsistensi kebijakan. Investor biasanya mencermati apakah langkah stabilisasi dilakukan secara berkelanjutan, terkoordinasi, dan didukung fundamental ekonomi domestik yang cukup kuat.
Dalam beberapa kesempatan, Bank Indonesia menegaskan pendekatan yang digunakan saat ini bersifat “all out”, mulai dari intervensi pasar valas, optimalisasi instrumen moneter, penguatan pasar obligasi, hingga koordinasi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi.
*Fundamental Domestik Masih Jadi Penopang*
Meski rupiah mengalami tekanan, sejumlah indikator fundamental Indonesia relatif masih terjaga dibanding periode krisis sebelumnya.
Cadangan devisa Indonesia masih berada pada level yang dinilai memadai untuk pembiayaan impor dan pembayaran utang luar negeri jangka pendek. Sektor perbankan juga masih mencatat rasio permodalan yang cukup kuat.
Selain itu, inflasi domestik relatif terkendali dibanding banyak negara lain pascapandemi dan gejolak energi global.
Investor global pada dasarnya tidak hanya melihat nilai tukar harian, tetapi juga stabilitas fiskal, pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan, serta kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan pasar.
Karena itu, melihat pelemahan rupiah semata-mata sebagai kegagalan kebijakan domestik tanpa mempertimbangkan konteks global berisiko menghasilkan kesimpulan yang terlalu sederhana.
*Fluktuasi Rupiah Perlu Dilihat Secara Utuh*
Di pasar keuangan modern, volatilitas nilai tukar adalah bagian dari dinamika global yang sulit dihindari, terutama bagi negara emerging market yang terintegrasi dengan arus modal internasional.
Pelemahan rupiah memang perlu diwaspadai karena berdampak pada impor, biaya energi, dan sentimen pasar.
Namun di sisi lain, menjaga stabilitas psikologis pasar juga sama pentingnya agar tekanan eksternal tidak berubah menjadi kepanikan domestik.
Fokus utama pemerintah dan Bank Indonesia saat ini tampaknya bukan sekadar mengejar penguatan rupiah dalam jangka sangat pendek, melainkan memastikan pasar tetap stabil, likuiditas dolar tersedia, dan kepercayaan investor tidak terganggu secara drastis.
Dalam konteks itu, narasi bahwa pelemahan rupiah sepenuhnya “direkayasa” pemerintah perlu disikapi lebih kritis dan proporsional.
Sebab secara global, tekanan terhadap mata uang negara berkembang memang sedang meningkat di tengah kombinasi suku bunga tinggi AS, konflik geopolitik, dan perubahan arus modal internasional yang bergerak cepat.
