Tulisan artikel ini saya buat dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan air minum, air bersih, dan sanitasi bagi seluruh rakyat Indonesia secara tuntas pada tahun 2030.
Ketentuan tersebut merujuk pada agenda global, yakni Sustainable Development Goals (SDGs), yang telah disepakati dan menjadi komitmen Indonesia bersama negara-negara di dunia. Hal ini merupakan bentuk komitmen global dalam memenuhi hak dasar umat manusia.
Atas dasar itu, pemerintah juga telah menerbitkan berbagai ketentuan dan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan SDGs tersebut. Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PAM JAYA menargetkan pelayanan air minum dan air bersih perpipaan mencapai 100 persen pada tahun 2029.
Untuk memenuhi target pelayanan 100 persen air perpipaan tersebut, perbaikan atau penggantian pipa, termasuk pemasangan pipa baru oleh PAM JAYA, merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat dihindari.
Dalam pelaksanaannya, tentu terdapat dampak atau ekses yang muncul di tengah masyarakat, sebagaimana yang terjadi dan kita ketahui bersama. Hal inilah yang perlu dipahami oleh semua pihak secara jernih dan proporsional.
Beberapa waktu lalu, persoalan galian pipa PAM JAYA sempat ramai menjadi pembahasan publik. Wali Kota Jakarta Timur juga telah meminta agar pekerjaan perbaikan dan pemasangan pipa PAM JAYA dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Pihak PAM JAYA sendiri telah menyampaikan permohonan maaf atas berbagai gangguan yang dirasakan masyarakat akibat kegiatan penggalian dan pemasangan pipa tersebut. Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen dan tanggung jawab PAM JAYA kepada masyarakat.
Masih terkait persoalan tersebut, beberapa hari lalu masalah galian pipa PAM JAYA di kawasan Condet kembali menjadi perhatian publik. Seorang warga yang juga pegiat media sosial memposting kondisi galian pipa PAM JAYA di wilayah tersebut. Persoalan itu kemudian ramai diperbincangkan di media sosial, bahkan pegiat media sosial tersebut sempat mendatangi Kantor PAM JAYA untuk melaporkan langsung kondisi yang terjadi di lapangan.
Dalam konteks ini, sesungguhnya pembangunan jaringan pipa air minum PAM JAYA di Jakarta merupakan pekerjaan besar yang memang tidak mungkin berjalan tanpa konsekuensi di lapangan. Ketika jalan digali untuk pemasangan pipa, masyarakat hampir pasti merasakan dampaknya. Dampak tersebut antara lain berupa lalu lintas yang melambat, akses jalan yang terganggu, debu dan lumpur yang mengotori lingkungan, serta aktivitas harian warga yang menjadi kurang nyaman.
Semua keluhan warga tersebut tentu wajar. Namun harus dipahami, di balik ketidaknyamanan sementara itu terdapat tujuan yang jauh lebih besar dan sangat mulia.
Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PAM JAYA wajib memastikan seluruh warga Jakarta memperoleh hak dasar atas air minum dan air bersih yang aman, layak, dan terjangkau melalui jaringan perpipaan.
Inilah agenda besar Jakarta menuju 2029. PAM JAYA bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengejar target 100 persen cakupan layanan air minum perpipaan pada tahun 2029. Target ini bukan sekadar proyek infrastruktur biasa, melainkan bagian dari upaya strategis untuk menjadikan Jakarta sebagai kota modern yang sehat, berkelanjutan, dan setara dengan kota-kota global.
Dalam konteks tersebut, air bersih adalah kebutuhan dasar, bukan kemewahan. Karena itu, pembangunan jaringan pipa air minum harus dipandang sebagai investasi peradaban. Proses pekerjaan proyek galian perpipaan PAM JAYA mungkin menimbulkan ketidaknyamanan hari ini, tetapi bertujuan menyelamatkan seluruh warga Jakarta untuk masa depan.
Perluasan Jaringan Air Perpipaan PAM JAYA sebagai Solusi Krisis Penurunan Tanah Jakarta
Pemerintah dan PAM JAYA memiliki alasan kuat mengapa proyek pemasangan pipa air minum harus dipercepat. Selain untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, perluasan jaringan perpipaan juga sangat penting guna mengurangi ketergantungan warga terhadap penggunaan air tanah. Selama bertahun-tahun, eksploitasi air tanah menjadi salah satu penyebab utama penurunan muka tanah di Jakarta.
Dalam konteks tersebut, apabila ketergantungan terhadap air tanah terus dibiarkan, Jakarta akan menghadapi ancaman yang jauh lebih serius, seperti penurunan tanah, banjir rob, kerusakan lingkungan, hingga krisis air bersih. Karena itu, pembangunan jaringan pipa air minum bukan hanya soal distribusi air, melainkan juga bagian dari upaya menyelamatkan Jakarta dari ancaman ekologis jangka panjang.
Terkait masalah penurunan permukaan tanah, beberapa hari lalu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menggelar rapat koordinasi bersama kementerian, lembaga, dan kepala daerah untuk membahas perlindungan Pantai Utara Jawa (Pantura). Dalam rapat tersebut ditegaskan bahwa kondisi Pantura semakin memprihatinkan akibat penurunan permukaan tanah yang mencapai 15–20 sentimeter per tahun, terutama di Jakarta dan Semarang, serta kenaikan muka air laut akibat pemanasan global.
Dalam konteks tersebut, mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tahun 2024 tersebut menegaskan bahwa apabila tidak ada penanganan yang serius dan terintegrasi, kondisi pada tahun 2050 diperkirakan akan jauh lebih buruk dibandingkan saat ini. Ancaman banjir rob akan semakin besar dan berpotensi merusak permukiman warga, infrastruktur, kawasan industri, serta aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan pesisir utara Jawa.
Selain itu, putra sulung dari Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut juga menyinggung krisis air bersih yang mulai mengintai masyarakat di kawasan Pantura Jawa. Kondisi ini dinilai sangat ironis, sebab di tengah ancaman banjir dan melimpahnya air akibat rob, masyarakat justru mengalami kesulitan memperoleh air bersih yang layak konsumsi. Karena itu, penyediaan layanan air bersih perpipaan menjadi solusi strategis yang harus dipercepat oleh pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan.
Diketahui pula bahwa AHY mengingatkan, tanpa penanganan yang serius dan terintegrasi, ancaman banjir rob, kerusakan lingkungan, krisis air bersih, hingga kerugian ekonomi diperkirakan akan semakin besar pada 2050. Mengingat kawasan Pantura berkontribusi sekitar 27 persen atau setara US$368,37 miliar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Karena itu, menjaga kawasan Pantura sama artinya dengan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
Dalam konteks Jakarta, percepatan pembangunan jaringan air perpipaan PAM JAYA dinilai sangat strategis untuk mengurangi penggunaan air tanah yang menjadi salah satu penyebab utama penurunan muka tanah. Dengan demikian, proyek perpipaan PAM JAYA tidak hanya bertujuan menyediakan air bersih bagi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya penyelamatan lingkungan dan masa depan Jakarta, meskipun pelaksanaannya untuk sementara menimbulkan dampak seperti kemacetan dan gangguan aktivitas warga.
Kontrol Maksimal dan Disiplin terhadap SOP Adalah Kunci Keberhasilan Proyek Perpipaan PAM JAYA
Merujuk uraian di atas, kita semua memahami bahwa proyek galian untuk pemasangan pipa PAM JAYA sangat penting karena berkaitan langsung dengan hak dasar publik untuk memperoleh air minum dan air bersih dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PAM JAYA. Meski demikian, tujuan besar dan mulia tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan pekerjaan di lapangan berjalan semrawut. Justru karena proyek ini menyangkut kepentingan publik, pelaksanaannya harus dilakukan secara disiplin, profesional, dan bertanggung jawab.
Di sinilah letak persoalan yang sering dikeluhkan masyarakat. Publik pada umumnya tidak mengetahui siapa kontraktor pelaksana di lapangan. Yang mereka lihat hanyalah logo PAM JAYA, proyek Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta dampak langsung yang terjadi di depan mata.
Akibatnya, ketika terjadi kemacetan parah, pengendara jatuh akibat bekas galian, lumpur mengotori jalan, tumpukan tanah menutup akses rumah warga, atau jalan rusak yang tidak segera dipulihkan, maka yang disalahkan masyarakat bukan kontraktor, melainkan PAM JAYA dan Pemprov DKI Jakarta.
Padahal, secara teknis, pihak yang paling bertanggung jawab atas mutu pelaksanaan pekerjaan di lapangan adalah kontraktor pelaksana. Mereka wajib menjalankan pekerjaan sesuai standar teknis, standar keselamatan kerja, dan standar lingkungan yang ketat. Kontraktor tidak boleh bekerja sekadar menggali, memasang pipa, lalu meninggalkan persoalan di lapangan.
Setiap pekerjaan galian wajib dilengkapi dengan pengaman yang jelas, rambu lalu lintas yang memadai, penerangan pada malam hari, penutup sementara yang aman, pengelolaan lumpur secara tertib, pembersihan jalan secara berkala, pengangkutan material galian tanpa mengganggu badan jalan, serta pemulihan permukaan jalan secara cepat dan layak. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka yang muncul bukan hanya gangguan kenyamanan, tetapi juga potensi kecelakaan, kerugian ekonomi, dan kemarahan publik.
Dalam konteks hukum, kewajiban tersebut bukan sekadar etika kerja, melainkan perintah regulasi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menegaskan bahwa negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan pokok minimal masyarakat atas air yang aman dan bersih. Kewajiban itu kemudian dijalankan melalui penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), termasuk pembangunan jaringan perpipaan.
Oleh : Sugiyanto (SGY)
Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (HASRAT)
