HSuara.co.id jateng
PEKALONGAN – Sejumlah kontraktor lokal dan pekerja bangunan harian lepas di Pekalongan mengeluhkan belum mulainya pelaksanaan proyek pembangunan fisik dan infrastruktur jalan oleh pemerintah daerah hingga memasuki bulan Juni 2026.
Keterlambatan ini berdampak serius pada roda perekonomian para pekerja yang menggantungkan hidupnya dari proyek-proyek pemerintah tersebut.
Adi, seorang kuli harian lepas yang biasa mengandalkan pekerjaan proyek yang ikut pemborong rekanan Pemerintah Pekalongan, mengaku harus memutar otak demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sebagai tulang punggung keluarga, ia kini terpaksa pontang-panting mencari lowongan pekerjaan alternatif yang sifatnya tidak menentu.
”Kalau proyek pemerintah belum mulai, saya setiap minggu harus giat cari pekerjaan lain. Pekerjaan renovasi perumahan paling hanya berjalan seminggu, paling lama sebulan selesai. Kalau saya tidak giat cari-cari kerjaan, anak istri mau makan apa?” ujar Andi dengan nada pasrah saat ditemui pada Sabtu (6/6).
Kondisi serupa dirasakan oleh salah satu kontraktor lokal rekanan pemerintah kota yang enggan disebutkan namanya. Ia mengaku kerap didatangi dan ditanyai oleh para pekerjanya mengenai kepastian kapan proyek akan segera dimulai.
”Para pekerja yang ikut saya selalu bertanya-tanya, ‘kapan berangkat (kerja)?’.
“Sementara bidang usaha kami memang fokus dan hanya mengandalkan tender atau proyek-proyek pembangunan fisik dari pemerintah,” ungkap kontraktor tersebut.
Mewakili suara para pekerja dan sesama rekanan, ia berharap pihak pemerintah daerah segera memberikan kejelasan mengenai mandeknya pelaksanaan proyek infrastruktur di tahun anggaran ini dikarenakan ini sudah memasuki bulan Juni 2026 kalau biasanya bulan April lambatnya bulan Mei kami sudah iset lapangan dan melanjutkan penandatangan SPK.
”tolong mas bantu kami untuk menanyakan ke pihak pemerintah, ada apakah pekerjaan proyek fisik atau infrastruktur jalan hingga sampai sekarang pembangunan proyek belum mulai-mulai, sebenarnya ada kendala apa?
Karena mata pencarian kami dan para pekerja harian ini murni hanya mengandalkan proyek fisik milik pemerintah,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) maupun instansi terkait di lingkungan Pemkot Pekalongan belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab keterlambatan pelaksanaan proyek infrastruktur tahun ini.
*Opini*
Laheng
