HakSuara.co.id
PEKALONGAN – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU Taru) Kabupaten Pekalongan menjadi sorotan aktivis antikorupsi terkait pelaksanaan sejumlah pekerjaan infrastruktur. Sorotan tersebut mencakup dugaan kurang optimalnya perencanaan pekerjaan serta transparansi informasi proyek kepada masyarakat.
Berdasarkan pantauan di lapangan dan penelusuran data pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pekalongan, ditemukan sejumlah hal yang dinilai perlu mendapat penjelasan lebih lanjut. Salah satunya berkaitan dengan pekerjaan crossing di ruas Jalan Pacar–Tirto yang dikerjakan oleh CV Hasta Putra Abadi.
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena ruas jalan yang kini dilakukan pekerjaan crossing disebut sebelumnya telah dilakukan pengecoran pada tahun lalu.
Aktivis antikorupsi, Zaenuri, mempertanyakan aspek perencanaan pekerjaan tersebut. Menurutnya, kebutuhan crossing semestinya dapat diperhitungkan sejak tahap perencanaan sebelum pekerjaan pengecoran jalan di tahun 2025 dilaksanakan.
“Kalau kebutuhan crossing memang sudah diketahui, dan afektif bisa menyedot air di jalan tersebut seharusnya dinas PU Taru kabupaten pekalongan bisa merencanakan crossing jalan sebelum adanya pengecoran jalan pacar di bawah rel.
“Jangan sampai setelah jalan pacar di bawah rel selesai di cor kemudian hari tidak efektif dan masih tergenang air,
Di tahun 2026 dianggarkan untuk pekerjaan crossing padahal jalan tersebut baru satu tahun selesai, Hal Ini perlu dijelaskan agar masyarakat mengetahui bagaimana perencanaannya,” ujar Zaenuri.
Menurut Zaenuri, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakefisienan penggunaan anggaran, apabila pekerjaan yang seharusnya dapat direncanakan sejak awal justru dilakukan setelah konstruksi jalan selesai dan tidak efektif Baru melakukan penganggaran lagi buat crossing jalan tersebut.
“Yang kami soroti bukan semata-mata pekerjaannya, tetapi bagaimana proses perencanaannya. Kalau memang crossing merupakan kebutuhan yang sudah diketahui sejak awal, tentu akan lebih efektif apabila dilaksanakan bersamaan dengan pekerjaan jalan di tahun kemarin,” katanya.
Selain persoalan crossing, Zaenuri juga menyoroti aspek keterbukaan informasi pada papan informasi proyek maupun etalase LPSE Kabupaten Pekalongan, khususnya paket pekerjaan pada Bidang Bina Marga.
Menurutnya, terdapat sejumlah paket pekerjaan yang pada informasi awal hanya mencantumkan nama ruas jalan tanpa memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai jenis pekerjaan yang dilaksanakan, seperti rehabilitasi, pengecoran, pengaspalan, maupun bentuk pekerjaan lainnya.
“Informasi kepada masyarakat seharusnya dibuat lebih mudah dipahami. Ketika hanya tercantum nama jalan, masyarakat tentu akan kesulitan mengetahui pekerjaan apa yang sebenarnya dilaksanakan, berapa volumenya, dan apa tujuan pekerjaannya,” ungkap Zaenuri.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Bina Marga DPU Taru Kabupaten Pekalongan saat dikonfirmasi melalui telepon menjelaskan bahwa pencantuman nama paket pekerjaan pada papan informasi telah disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
“Judul pekerjaan yang hanya mencantumkan nama jalan sudah sesuai dengan DPA. Rincian teknis mengenai pengaspalan atau pengecoran nantinya tertera di dalam dokumen teknis,” terangnya.
Sementara itu, tim media
juga telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPU Taru Kabupaten Pekalongan terkait persoalan yang menjadi perhatian di lapangan.
Namun, hingga berita ini diturunkan, konfirmasi tersebut belum mendapatkan jawaban.
Sorotan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi DPU Taru Kabupaten Pekalongan, khususnya dalam aspek perencanaan pekerjaan, efektivitas penggunaan anggaran, serta keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai setiap proyek pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah.
